Totok Dwi Diantoro
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO Diantoro, Totok Dwi
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4 (2020): September
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.305 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.10272

Abstract

Konflik tenurial masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat 9.124 konflik pertanahan terjadi pada tahun 2015-2019 dalam beberapa sektor, yaitu perkebunan, transmigrasi, dan kawasan hutan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan konflik tenurial melalui produk hukum Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Namun, dalam kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, persoalan konflik tenurial tak kunjung terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial khususnya pada kawasan hutan di era Joko Widodo. Penelitian ini menilai upaya intervensi kebijakan bagi penyelesaian akar permasalahan atau sumber konflik tenurial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan. Namun, selepas itu kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah justru menunjukkan hasil yang stagnan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan sebagai dasar penyelesaikan konflik tenurial tidak cukup memadai. Tumpang tindih pengaturan juga terjadi, karena persoalan konflik tenurial bersifat lintas sektor.
PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PADA KONSERVASI TAMAN NASIONAL (STUDI KASUS TAMAN NASIONAL TESSO NILO, RIAU) Totok Dwi Diantoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2683.322 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16176

Abstract

By 2006, Indonesia has confirmed at least 50 national parks. Tesso Nilo National Park which was established in 2004 suffered encroachment of forest areas through land use conversion. Until 2009, it has degraded more than 30% of the national park. There should be a comprehensive choice of settlement mechanism. Hingga tahun 2006, Indonesia setidaknya telah mengukuhkan 50 taman nasional. Taman Nasional Tesso Nilo yang dikukuhkan pada tahun 2004 mengalami perambahan kawasan hutan melalui konversi peruntukan lahan. Hingga tahun 2009 setidaknya telah mendegradasi lebih dari 30% luas kawasan taman nasional. Harus ada pilihan mekanisme penyelesaian yang komprehensif.