Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr JOEL: Journal of Educational and Language Research SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Otom Mustomi
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten Otom Mustomi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1106.135 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2017.V17.309-328

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di Indonesia,  menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaian dengan sistem budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung Suku Baduy  masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan  Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy  telah terikat tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memproritaskan hukum adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap ronrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berprilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat  kemunikasi informasi seperti menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarananya   Pemda Jawa Barat  berkewajiban untuk mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan devisa wisatawan yang datang secara individu.
PERSFEKTIF PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA PERKOPERASIAN DI DESA PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU, CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG Siti Miskiah; Hamdan Azhar Siregar; Otom Mustomi; Eka Sutisna
JOEL: Journal of Educational and Language Research Vol. 2 No. 1: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.361 KB) | DOI: 10.53625/joel.v2i1.3355

Abstract

Gerakan perkoperasi di Indonesia melalui sistem kemitraan dirasakan semakin perlu di tingkatkan hal ini dikarenakan indikasi ekonomi negara yang belum maksimal. Karena belum maksimal maka sangat penting untuk segera memperbaiki iklim usaha agar tercipta suatu iklim ekonomi yang kondusif dan sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan di atas landasan kebersamaan dari berbagai pelaku ekonomi yang ada. Penciptaan iklim ekonomi seperti ini memungkinkan aktifitas ekonomi dapat berkembang. secara merata, baik kegiatan investasi, kegiatan produksi dan distribusi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini menemukan persoalan yang berkaitan dengan persfektif kemitraan Koperasi dalam peningkatan daya saing koperasi di desa Pasirjambu, dan factor-faktor pengahambat koperasi, dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap faktor penghambat koperasi tidak dapat berkembang di desa pasirjambu Bandung Jawa Barat. Dalam meningkatkan daya saing dalam bentuk kemitraan tanpa adanya aturan hukum yang pasti, maka hubungan kedua pihak mengalami kemunduran dan ketidak pastian. Perspektif pelaksanaan kemitraan, dilandasi aspek hukum yang dapat memberikan keadilan, dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha kecil, koperasi dalam pembanguan bangsa yaitu pemerataan pembangunan, kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kemampuan usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan eksport, pemerataan kepemilikan usaha serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Melalui gerakan kemitraan usaha nasional semua pelaku pembangunan bersama-sama memperbaharui tekad untuk menggalang seluruh potensi dan kekuatan guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi bangsa yang berkeadilan. Melalui gerakan ini bangsa Indonesia besiap-siap dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi.
LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BASED ON LAW NO 19/2019 Abdullah Abdullah; Otom Mustomi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i5.957

Abstract

Efforts to eradicate corruption have been carried out for a long time using various methods, sanctions against perpetrators of corruption have been intensified, but almost every day we still read or hear news about corruption. The dangers of corruption in Indonesia are equated with other extraordinary crimes, namely terrorism, drug abuse, or serious environmental damage. In fact, corruption with this status is on a par with extraordinary crimes based on the Rome Statute, namely crimes of genocide, crimes against humanity, and crimes of aggression. This study aims to analyze the role of the Corruption Eradication Commission in law enforcement against Corruption Crimes in Indonesia Based on Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and efforts to overcome the occurrence of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical method, namely by referring to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society. The results of the study show that in seeking to eradicate corruption, there are several aspects that need to be addressed, namely the mentality and character of civil servants, policy makers, law enforcers and members of the public. In addition, law enforcers are required to implement a good control system and management system.
LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION ERADICATION COMMISSION BASED ON LAW NO 19/2019 Abdullah Abdullah; Otom Mustomi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i5.957

Abstract

Efforts to eradicate corruption have been carried out for a long time using various methods, sanctions against perpetrators of corruption have been intensified, but almost every day we still read or hear news about corruption. The dangers of corruption in Indonesia are equated with other extraordinary crimes, namely terrorism, drug abuse, or serious environmental damage. In fact, corruption with this status is on a par with extraordinary crimes based on the Rome Statute, namely crimes of genocide, crimes against humanity, and crimes of aggression. This study aims to analyze the role of the Corruption Eradication Commission in law enforcement against Corruption Crimes in Indonesia Based on Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission and efforts to overcome the occurrence of corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical method, namely by referring to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as legal norms that exist in society. The results of the study show that in seeking to eradicate corruption, there are several aspects that need to be addressed, namely the mentality and character of civil servants, policy makers, law enforcers and members of the public. In addition, law enforcers are required to implement a good control system and management system.
LAW ENFORCEMENT TOWARDS LIFE INSURANCE CONSUMERS AT PT. AIG LIPPO LIFE INSURANCE UNDER LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION Hendrik Dunand; Otom Mustomi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1026

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap konsumen asuransi jiwa pada PT. Asuransi AIG Lippo Life berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait penyelesaikan sengketa konsumen di bidang asuransi yang terjadi antara pelaku usaha asuransi dan konsumen asuransi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pejabat dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), PT. Asuransi AIG Lippo Life, dan Mahkamah Agung RI. Sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan asuransi, buku-buku, karangan-karangan ilmiah, yurisprudensi, makalah-makalah, dan mass media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen asuransi (Tertanggung) berhak memperoleh ganti rugi dari Pihak asuransi (Penanggung) dan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pihak Asuransi (Penanggung). Apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan peradilan.
Normative Review of Direct Regional Head Elections in the Perspective of Constitutional Democracy and the Principle of Shura in Islamic Law Muhammad Ihsan; Otom Mustomi
JURNAL AT-TURAS Vol 12, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v12i3.12459

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of leadership legitimacy in Indonesia’s direct regional head elections through the perspectives of constitutional democracy and the principle of shura in Islamic law. The critical issues underlying this research include the prevalence of money politics, weak accountability, and the limited application of deliberative values within the modern democratic system, all of which undermine the quality of leadership legitimacy at the regional level. The method employed is library research with a normative approach, utilizing primary legal sources such as Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as secondary sources on democracy and shura. The analysis is conducted through a comparative and conceptual approach, systematically examining the compatibility between the principles of constitutional democracy and the teachings of shura in Islam. The findings reveal that direct regional head elections represent a manifestation of people’s sovereignty as guaranteed by the constitution, yet remain vulnerable to abuse if not safeguarded by the principles of justice, transparency, and accountability. From the perspective of Islamic law, shura emphasizes deliberation in leadership selection, prioritizing public interest and social justice. Thus, constitutional democracy in the context of regional head elections can be viewed as compatible with the principle of shura insofar as it is implemented based on the values of justice, responsibility, and integrity. This research underscores the importance of integrating constitutional democracy and Islamic values to strengthen participatory and just local governance.
Legal Protection for Consumers in Electronic Transactions E-Commerce Shopee Shafira Mufiidah Fawwaz; Otom Mustomi
Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : IAI Ummul Ayman, Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/jis.v6i1.349

Abstract

The rapid development of digital has driven the growth of electronic transactions through e-commerce platforms, one of which is Shopee. This platform offers convenience and speed in online buying and selling. However, behind this convenience, there is a potential risk of loss for consumers, such as goods that are not in accordance, late delivery, to fraud by sellers. This raises the issue of the extent of legal protection provided to consumers in electronic transactions on the Shopee platform. This study aims to examine the form of legal protection for consumers in electronic transactions on Shopee and how the dispute resolution mechanism is in legal protection for consumers in Shopee E-commerce transactions and How the Principles of Islamic Law Legal Protection for Consumers in Shopee E-Commerce Transactions. This study uses a normative juridical method, with a statutory approach and literature studies as the main data sources. The analysis was carried out qualitatively by examining laws and regulations, Shopee policies, and case studies related to consumer protection. The results of the study show that Shopee has implemented several consumer protection mechanisms such as an escrow system, a refund service, and a complaint channel. However, there are still shortcomings in the implementation of consumer rights, especially in terms of information transparency and ineffective dispute resolution. The conclusion of this study is that legal protection for consumers in Shopee has a fairly strong basis, but its implementation is not yet optimal. Additional regulations are needed that specifically regulate e-commerce transactions and increase supervision of digital business actors.
Reimagining Islamic Justice: Unveiling Civic Perceptions of The Religious Court in Urban Bogor Otom Mustomi; Achmad Faqih
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v14i1.13303

Abstract

Justice is a core principle in Islamic law, aimed at ensuring balance and legal certainty. This study explores public perceptions of Islamic justice in Bogor City using library research and empirical methods, including interviews and surveys. It examines how justice is interpreted and what sociocultural factors influence these views. Findings show that justice is rooted in the Qur’an, Hadith, and classical scholarship. However, interpretations vary depending on education, social background, and familiarity with national law. Some view justice through Islamic moral values, while others see it within state legal frameworks. This divergence reveals a cognitive and normative gap in understanding Islamic justice. The study highlights the need for legal literacy, integrated religious education, and inclusive policy. It encourages collaboration among scholars, legal experts, and policymakers to promote a more coherent and accessible understanding of justice that reflects both religious teachings and modern societal needs
Tata Kelola dengan Prinsip Amanah, Adalah, dan Maslahah: Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu Jakarta pada Era Otonomi Daerah Muri; Otom Mustomi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v14i2.15159

Abstract

This study explores the implementation of the One-Stop Integrated Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP) within the framework of regional autonomy, focusing on DKI Jakarta as both the administrative center and economic hub of Indonesia. Using a qualitative, library-based approach, the research examines the integration of Islamic legal principles—amanah (trustworthiness), adalah (justice), and maslahah (public benefit)—as normative and practical guidelines for governance. Findings show that these values reinforce good governance: amanah promotes honesty and accountability in the exercise of authority; adalah requires fairness and non-discrimination in service delivery; and maslahah directs policy toward collective welfare and harm prevention. The study concludes that embedding Islamic principles in PTSP governance enhances transparency, accountability, and equity, aligning administrative reform with the ethical imperatives of Islamic jurisprudence. Thus, PTSP can serve as a model that bridges legal, managerial, and moral-spiritual dimensions of public service.
Co-Authors Abdullah Abdullah Achmad Faqih Eka Sutisna Hendrik Dunand Muhammad Ihsan Muri Shafira Mufiidah Fawwaz Siregar, Hamdan Azhar Siti Miskiah