Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSFEKTIF PELAKSANAAN KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA PERKOPERASIAN DI DESA PASIRJAMBU KECAMATAN PASIRJAMBU, CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG Siti Miskiah; Hamdan Azhar Siregar; Otom Mustomi; Eka Sutisna
JOEL: Journal of Educational and Language Research Vol. 2 No. 1: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.361 KB) | DOI: 10.53625/joel.v2i1.3355

Abstract

Gerakan perkoperasi di Indonesia melalui sistem kemitraan dirasakan semakin perlu di tingkatkan hal ini dikarenakan indikasi ekonomi negara yang belum maksimal. Karena belum maksimal maka sangat penting untuk segera memperbaiki iklim usaha agar tercipta suatu iklim ekonomi yang kondusif dan sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan di atas landasan kebersamaan dari berbagai pelaku ekonomi yang ada. Penciptaan iklim ekonomi seperti ini memungkinkan aktifitas ekonomi dapat berkembang. secara merata, baik kegiatan investasi, kegiatan produksi dan distribusi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini menemukan persoalan yang berkaitan dengan persfektif kemitraan Koperasi dalam peningkatan daya saing koperasi di desa Pasirjambu, dan factor-faktor pengahambat koperasi, dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap faktor penghambat koperasi tidak dapat berkembang di desa pasirjambu Bandung Jawa Barat. Dalam meningkatkan daya saing dalam bentuk kemitraan tanpa adanya aturan hukum yang pasti, maka hubungan kedua pihak mengalami kemunduran dan ketidak pastian. Perspektif pelaksanaan kemitraan, dilandasi aspek hukum yang dapat memberikan keadilan, dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha kecil, koperasi dalam pembanguan bangsa yaitu pemerataan pembangunan, kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kemampuan usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan eksport, pemerataan kepemilikan usaha serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Melalui gerakan kemitraan usaha nasional semua pelaku pembangunan bersama-sama memperbaharui tekad untuk menggalang seluruh potensi dan kekuatan guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi bangsa yang berkeadilan. Melalui gerakan ini bangsa Indonesia besiap-siap dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi.
Criminal Acts of Sexual Violence Against Women That Occurred in The Southeast of The Kei Islands of Maluku, Maluku Province Miftahul Jannah Raubun; Siti Miskiah
Interdisciplinary Social Studies Vol. 4 No. 3 (2025): Regular Issue: April-June 2025
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v4i3.839

Abstract

The crime of sexual violence against women in Southeast Maluku Regency, Maluku Province, is a serious problem that has a wide impact on victims, families, and communities. This study aims to identify the types of sexual violence that often occur, the causative factors, the effectiveness of legal protection for victims, and a review of Islamic law against this crime. The method used in this study is a juridical-sociological approach with positive legal analysis and Islamic law. Result Research shows that the dominant forms of sexual violence in this region include verbal and physical sexual harassment, rape, sexual exploitation, which contains sexual elements. The main causative factors include a strong patriarchal culture, low legal awareness of the community, social stigma against victims, and weak law enforcement. Although Indonesia has regulations such as Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), implementation in Southeast Maluku still faces various obstacles, including a lack of resources for law enforcement and victim rehabilitation. From the perspective of Islamic law, sexual violence is categorized as a serious offense that can be punished with hudud, qisas, or ta'zir, depending on the level of the crime committed. Islam also emphasizes the principle of protection of women's honor and safety. Therefore, a more comprehensive approach is needed through strengthening law enforcement, increasing public awareness, and integrating positive law with Islamic values to ensure maximum protection for victims of sexual violence.