Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Dinas Sosial dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Surakarta Agustin Mega Prastiwi; Waluyo Waluyo; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Discretie Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v3i2.53546

Abstract

This legal research describes and examine two problems. First, how sosial service take action in put in order homeless and beggars according to government rules number 31 year 1980, about countermeasures homeless and beggars in Surakarta city in put in order homeless and beggars. Second, which hinders factors that made Surakarta Social Services (Dinas Sosial Surakarta) in put in order homeless and beggars. This research is normative legal research with prescriptive character and using statutes approach. Legal material primary source is the legislation rule and legal material secondary source are books, article journals, science article, and interviews. This research using silogisme methods with deductive mind patterns with collection technique materials are using study documents and interviews. The purpose from this research consists of two purpose which are subjective and objective. Based on the results of this study, it can be conclude that the role of the Surakarta Social Service in an effort to put in order homeless and beggars under government regulations number 31 year 1980 , is not yet working effectively. Due to the obstacle factors that affect the effectiveness of the role of the Surakarta City Social Service, namely the absence of a halfway house for homeless people and beggars in order to develop their personalities to be a  better person, so can reduce the number of beggars in the city of Surakarta. Lack of cooperation between agencies such as the Social Service and Satpol PP. In addition, there is no Surakarta City regulation regarding efforts and sanctions for homeless people and beggars.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN Alisha Zahra Saadiya; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i2.10802

Abstract

Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, tepatnya di agenda 8. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu untuk dianalisis mengenani hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalis data yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang terletak pada penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas berkelanjutan yang memiliki prinsip yang sama dengan pembangunan berkelanjutan; sama-sama memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan ruang dalam pelaksanaannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukannya dan agar tidak merusak lingkungan.
Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto) Muhammad Zydan Al Jabbar; Sapto Hermawan; Fatma Ulfatun Najicha
Cakrawala Repositori IMWI Vol. 5 No. 2 (2022): Cakrawala Repositori IMWI
Publisher : Institut Manajemen Wiyata Indonesia & Asosiasi Peneliti Manajemen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52851/cakrawala.v5i2.124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan pajak penghasilan Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 yang ditinjau dari aplikasi exchange Tokocrypto. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian serta efisiensi dari peraturan tersebut terhadap penerapannya, khususnya pada aplikasi exchange Tokocrypto. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 telah sesuai secara teori, namun secara praktek belum efisien sehingga perlu adanya tinjauan Kembali terhadap praktek ataupun penerapan yang secara implementasinya berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna aplikasi, khususnya Tokocrypto. Perlu adanya sosialisasi dalam aplikasi exchange terkait dengan pemungutan pajak.