Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya
Adrian Nugraha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif Muhammad Syahri Ramadhan; Adrian Nugraha
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.05 KB) | DOI: 10.28946/sc.v28i2.1199

Abstract

Persetujuan atas tindakan kedokteran atau biasa disebut Informed Consent, sangatlah penting dikarenakan pasien mempunyai hak untuk menerima maupun menolak atas tindakan medis yang akan diterimanya. Masalahnya adalah ada dalam situasi dan kondisi tertentu informed consent tidak dapat dilaksanakan bagi pasien yang sedang gawat darurat. Jika melihat fenomena ini dalam pandangan positivistik, tindakan medis tanpa disertai adanya informed consent merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut justru dianggap sudah merusak marwah dari konsep hukum di Indonesia yang mengedepankan kepada aspek hukum tertulis. Makna tertinggi dalam pandangan ini bahwa legalitas tidak hanya dipandang melalui suatu perbuatan atau tindakan masyarakat sudah dijalankan sesuai dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang – perundangan. Tidak semua di dalam realitas sosial masyarakat semuanya dapat dijawab dengan cukup membaca aturannya saja. Dalam hal tertentu, adakalanya teks aturan tersebut harus dilawan dan didobrak. Teori expressed consent dan zaakwarneming, pada hakekatnya mempunyai korelasi dari hukum progresif. Hukum tidak hanya dipahami secara tersurat, akan tetapi harus dapat ditemukan secara tersirat.  
KAJIAN SOCIO LEGALTANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT Mr Febrian; Adrian Nugraha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.005 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16033

Abstract

This research is a sosio-legal studies that uses primary and secondary data. This research was conducted to  find  out  the  strengths  and  weaknesses  of  the  implementation  of  Corporate  Environmental  &  Social Responsibility based on public perception. This is done to determining the direction of the policy of social responsibility in the future. The long-term goals to be achieved in this program in accordance with the needs of the community, in order to create a harmonious relationship between corporate and community. Penelitian ini merupakan kajian socio-legal yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan tanggung jawab sosial ini di kemudian hari. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tercipta hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.
Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif Muhammad Syahri Ramadhan; Adrian Nugraha
Simbur Cahaya VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v28i2.1199

Abstract

Persetujuan atas tindakan kedokteran atau biasa disebut Informed Consent, sangatlah penting dikarenakan pasien mempunyai hak untuk menerima maupun menolak atas tindakan medis yang akan diterimanya. Masalahnya adalah ada dalam situasi dan kondisi tertentu informed consent tidak dapat dilaksanakan bagi pasien yang sedang gawat darurat. Jika melihat fenomena ini dalam pandangan positivistik, tindakan medis tanpa disertai adanya informed consent merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut justru dianggap sudah merusak marwah dari konsep hukum di Indonesia yang mengedepankan kepada aspek hukum tertulis. Makna tertinggi dalam pandangan ini bahwa legalitas tidak hanya dipandang melalui suatu perbuatan atau tindakan masyarakat sudah dijalankan sesuai dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang – perundangan. Tidak semua di dalam realitas sosial masyarakat semuanya dapat dijawab dengan cukup membaca aturannya saja. Dalam hal tertentu, adakalanya teks aturan tersebut harus dilawan dan didobrak. Teori expressed consent dan zaakwarneming, pada hakekatnya mempunyai korelasi dari hukum progresif. Hukum tidak hanya dipahami secara tersurat, akan tetapi harus dapat ditemukan secara tersirat.  
ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL Gideon Josh Haratua Hesekiel Pakpahan; Atha Anton Wijaya; Daffa Febyan Putra Amir; Adrian Nugraha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365

Abstract

Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud).  Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional.
Co-Authors Atha Anton Wijaya Daffa Febyan Putra Amir Gideon Josh Haratua Hesekiel Pakpahan Mr Febrian Muhammad Syahri Ramadhan