Garuda - Garba Rujukan Digital

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf Juju Jumena; Mia Siti Sumiati Dewi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the 'urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be with drawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.

RELASI STATUS ASET YAYASAN DAN LEMBAGA PONDOK PESANTREN AS –SALAFIYAH BODE LOR KECAMATAN PLUMBON Juju Jumena
Holistik Vol 14, No 1 (2013)
Publisher : LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/holistik.v14i1.185

Kepemilikan adalah penguasaan terhadap suatu benda oleh seseorang atas apa yang telah dilakukannya kecuali terhadap suatu hal yang mencegahnya. Sedangkan aset adalah suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang mempunyai nilai uang. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, dia hanya bertugas untuk melaksanakan perintah Allah atas pengelolaan alam semesta, karena pada dasarnya Allahlah pemilik mutlak alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 89 menyebutkan bahwa kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengkaji data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data pendukung. Sedangkan pengumpulan data penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Juju Jumena; Djohar Arifin; Halimatu Sa’diyah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract In Islamic law women are allowed to work for a living, because sometimes parents or husbands can not afford and bear the cost of their lives. As a result encourage women to work to earn additional income to meet family needs. The existence of educational background factors are minimal, making the woman in the end looking for work in accordance with the ability he has. The type of research used is library research and survey research, with qualitative approach. Based on research in terms of empowerment of women workers as an effort to improve the family economy, in accordance with the views of Islamic law. Most of them have the support of family and the environment, while maintaining ethics and morale in their work. The empowerment of women workers has a positive impact that family income increases, although the increase is different. Keywords: Empowerment of Women, Family Economics and Islamic Law. Abstrak Dalam hukum Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah, karena terkadang orangtua atau suami tidak mampu mencukupi dan menanggung biaya hidup mereka. Alhasil mendorong perempuan bekerja mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya faktor latar pendidikan yang minim, membuat perempuan tersebut pada akhirnya mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian survey, dengan pendekatan deksriptif kualitataif. Berdasarkan penelitian dalam hal pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarga, sesuai dengan pandangan hukum Islam. Sebagian besar dari mereka mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan, tetap menjaga etika dan moral dalam pekerjaan mereka. Pemberdayaan pekerja perempuan memiliki dampak positif yakni penghasilan keluarga meningkat, walaupun peningkatannya berbeda-beda. Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Keluarga dan Hukum Islam.

HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Juju Jumena; Ilham Bustomi; Siti Fatimah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Cooperative as a manifestation of the economic development of democracy. This happens when the cooperative is well managed, The existence of cooperatives in the District of Gunungjati has not described the cooperative as a form of economic development populist.This study aims to answer from the questions that become the formulation of the problem, how SWOT Cooperative as a Form of Community Economic Development in the District of Gunungjati? This research uses qualitative research,The data collected by interview technique (interview), observation, documentation and then analyzed by descriptive method of analysis.The SWOT analysis results that can be submitted by the authors are the cooperatives in the District of Gunungjati has the power in management,And has a weakness of the level of public confidence,Besides the cooperative opportunities for cooperation with financial institutions are very open,On the other hand the threat is the ease of provision of borrowers of informants (middlemen) who are still very difficult to overcome. Keywords: Cooperative, SWOT Analysis, and Community Economic. Abstrak Koperasi sebagai wujud dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini terjadi apabila koperasi dikelola dengan baik, keberadaan koperasi di Kecamatan Gunungjati belum mendiskripsikan koperasi sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, bagaimana SWOT Koperasi Sebagai Wujud Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan Gunungjati? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan teknik interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi.Kata Kunci: Koperasi, Analisis SWOT, dan Ekonomi Kerakyatan.

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ZAKAT CENTER CIREBON Juju Jumena; Akhmad Izzudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon, dan dampak kesejahteraan mustaḥiq yang ada di Zakat Center Cirebon. Pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrument untuk membangun tarap kehidupan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun upaya pengumpulan data yang digunakan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan selalu amanah, transparan dan konsisten kepada para mustahik. Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustaḥiq.Kata Kunci : Pengelolaan zakat, Kontribusi, Kesejahteraan mustahik. AbstractThis study aims to describe the mechanism of zakat management in Zakat Center Cirebon, and the impact of mustahik welfare that is in Zakat Center Cirebon. The Management of zakat must be directed as an instrument to build the people life level, especially through the fund program and the distribution and utilization of fund program. The research methodology that is used is qualitative methodology that is sourced from the data that is produced by using descriptive approach. To collect the data that is used by technique of: observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research is using data triangulation. Based on this research and discussion result, it can be known that the management of zakat in Zakat Center Cirebon is clear and give a big contribution for the mustahik welfare, which the accumulation process and the zakat distribution of funds has been done well. Keywords: Zakat management, Contribution, Mustahik welfare.

PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Nurjannah Nurjannah; Juju Jumena
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakJual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya. Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi gharar, dalam melakukan transaksi dengan adanya khiyar syarat, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Ghrarar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat). Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam Abstract Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods. Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid. Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there’s still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth ) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community). Keywords: Sale and purchase, Islamic Economic

JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM Juju Jumena; A. Otong Busthomi; Husnul Khotimah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract In the community often there is buying and selling done to obtain ease without knowing whether the sale is done that is in accordance with the concept of Islamic law or not, as happened in the sale and purchase of red onion with bulk system in Grinting village. In practice, physically object of buying and selling not yet known quantity. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeply based on the review of Islamic law. The method used in this research is to use qualitative by utilizing the sociology approach of Islamic law. Technique of collecting date that is done observation, interview and documentation. From the research results obtained the forms of sale and purchase of red onion in Grinting village there are 2 namely Scales (small scale Rogolan and Gedengan in a typical gift shop) and Borongan (large scale Rogolan, Gedengan, Larikan and Tebasan). According to the review of Islamic law in buying and selling of wholesalers is done under the terms of jizaf, so if meet the conditions of buying and selling jizaf then the sale is legal or allowed. Keywords: Sale and Purchase Wholesale (Jizaf), Red Onion, Islamic Economic Law. Abstrak Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau tidak, sebagaimana yang terjadi dalam jual beli bawang merah dengan sistem borongan di desa Grinting. Dalam praktiknya, secara fisik obyek dari jual beli belum diketahui kuantitasnya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi berdasarkan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf maka jual belinya sah atau diperbolehkan. Kata Kunci: Jual Beli Borongan (Jizaf), Bawang Merah, Hukum Ekonomi Islam.

Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf Juju Jumena; Mia Siti Sumiati Dewi
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2017): Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the 'urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be with drawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search