Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU PEMERINTAHAN JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pelayanan Publik The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter Jurnal Public Policy Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Political Issues Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Publicio : Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Ahsana: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Iqbal Aidar Idrus, Iqbal Aidar
Universitas Andi Djemma
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA Idrus, Iqbal Aidar; Purwaningsih, Titin
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 2: June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerindra Partybecome participants first general election in 2014, followed by twelve Parties. Although first-time  election in Luwu North,Gerindra Party succeeded in gaining the most votes to two after the Golkar Party and get a ration of six seats to the council. This success is supported by community leaders in Luwu North who come from the elite, like the elite bureaucrats, the economic elite (businessmen),and the political elite have major stakes in attracting community investigator to choose legislative  candidates coming fromGerindra Party. Therefore, the role of the local elite in winning Gerindra be the focus of study in this  research.This study used qualitative methods, with data collection techniques are in-depth interviews and documentation. As the informants in this study, namely, the Chairman of DPC Gerindra, six legislators from Gerindra, community leader  and Vice Regent of Luwu North.The results of this study indicate that the role of local elites on the award Gerindra using three approaches, namely positional approach to reputation and approach decision,Where the outcome of the vote Gerindra 6.5%, 39.2% of elected candidates sound, the sound of a candidate not elected 54.3% of all candidates who have as many as thirty-five candidates,so Gerindra managed to gain six seats to sit in Parliament Luwu north. In general, people in North Luwu choose legislators opted for track record is not actor or party,but because it is based on the election of community leaders who attended, besides the factor of emotional closeness, kinship and familiarity with community leaders.
PERAN PPID PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Trijayanto, Danang; Idrus, Iqbal Aidar
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2019): IKRA-ITH HUMANIORA Vol 3 No 1 Bulan Maret 2019
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.155 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalansesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang No. 14tahun 2008 tentang KIP lahir pada saat good governance atau sistem pemerintah yang baikdiwacanakan. Kinerja PPID menjadi penting dan faktor penting terselenggaranya keterbukaanInformasi Publik yang baik dan memadai. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publikyang dilakukan oleh PPID tidak seluruhnya baik, karena masih banyak juga daerah yangbelum menjalankan dengan baik, bahkan masih ada yang belum membentuk PPID di daerahatau badan publik yang wajib menyediakannya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif, yang dilakukan di Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah KotaYogyakarta, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Yogyakarta dalammengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah: Dinas Komunikasi Informatikadan Persandian sebagai koordinator atau PPID utama, dan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di masing-masing dinas sebagai PPID Pembantu. Informasi dikelola oleh PPID Utamadan sebagian informasi yang dikecualikan harus berdasarkan pada kebijakan Dinas yangdituju atau PPID Pembantu, kendala pada belum responsifnya pelayanan secara online yaitukemampuan Sumber Daya Manusia dalam melayani setiap saat.
Implementasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas PPAPP di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Seksual di DKI Jakarta idrus, Iqbal aidar; Permatasari, Delfi Itamla
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual pada anak yang pada saat ini masih terjadi disekitaran kita, dinas PPAPP dan hal ini akan bertangung jawab pada anak – anak yang mengalami hal tersebut, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas PPPA perlu untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan P2TP2A DKI Jakarta. Masih banyak kasus kekerasan seksual anak dan permasalahan yang muncul yang di sebabkan ketidaktahuan masyarakat untuk melapor tindak kekerasan anak dan rendahnya kesadaran orangtua atau masyarakat terhadap kekerasan anak. Metode penelitian yang digunakan  kualitatif. Dimana dari hasil penelitian ini melihat pelaksanaan PPPA yang membuat suatu kebijakan untuk diimplementasikan pada program kebijakan dan strategi perlindungan anak, melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang terdiri atas pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan sesuai dengan regulasi tentang perlindungan anak, serta management pelaksanaan yang memuat unsur-unsur perencanaan, organisasi, penerapan, dan pengawasan yang di laksanakan oleh Pemerintah tersebut dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah sub PPPA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar, dan terarah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 283 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi guna untuk pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak dengan melakukan peran pada pelaksanaan implementasi yang bekerja sama dan di bantu dengan lembaga swadaya masyarakat yaitu UPT P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan pelayanan pengaduan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT Iqbal Aidar Idrus; Widya Jayanti Firmantara
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5568

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Fasilitas Publik Pelican Crossing dan jembatan penyebrangan di kawasan wisata kota tua jakarta barat, fasilitas publik yang di buat oleh pemerintah DKI Jakarta apa bisa berguna bagi semua golongan yaitu orang tua, ibu hamil, hingga kaum difabel agar tidak kesulitan menikmati falitas publik. Peneliti melihatnya dari tiga indicator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan, Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dimana dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unitunit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal . Pada dimensi sosialisasi program kurang optimal dikarenakan pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan juga masyarakat juga belum sepenuhnya tahu apa kegunaan pelican crossing. Adapun pemerintah sudah melakukan pelayanan publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati atau menggunakan fasilitas publik belum terlalu maksimal. pemerintah juga harus mementingkan golangan kaum difadel, orang tua dan ibu hami dengan membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik dan menempatkan pegawai agar bisa membantu.
SRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK Ummi Zakiyah; Iqbal Aidar Idrus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.84-95

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional
DAMPAK EKOWISATA BAHARI DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR Komang Jaka Ferdian; Iqbal Aidar Idrus DM; Simson Tondo
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v3i1.5480

Abstract

The tourism sector is an important part of realizing the economic equality of the community, especially those in the Coastal areas that are highly dependent on marine resources directly. Tourism industrialization provides space for investors or capital owners to enter, thus leading to a view of capitalism that raises grabbing resources. Privatization and industrialization of tourism not only have an impact on people's lives but also affect the quality of the environment around tourism sites. Industrial tourism is only felt by a handful of people so that the need for tourism management is environmentally friendly and the welfare of the surrounding community. This article uses descriptive qualitative methods and uses literature studies from various sources. Explanation of the contents of this article finds that tourism industrialization has an impact on community conflict, socio-cultural changes and the formation of power relations. Indonesia can be a pilot from other countries in developing ecotourism. Indonesia is currently an area that has natural beauty that can be used as an ecotourism potential. For example, regions in Indonesia that should be used as ecotourism objects include Minahasa, West Sumatra and Lombok.Keywords: Ecotourism, Tourism Industry, Marine Ecotourism.
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA Iqbal Aidar Idrus; Titin Purwaningsih
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 2: June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v3i2.2631

Abstract

Gerindra Partybecome participants first general election in 2014, followed by twelve Parties. Although first-time  election in Luwu North,Gerindra Party succeeded in gaining the most votes to two after the Golkar Party and get a ration of six seats to the council. This success is supported by community leaders in Luwu North who come from the elite, like the elite bureaucrats, the economic elite (businessmen),and the political elite have major stakes in attracting community investigator to choose legislative  candidates coming fromGerindra Party. Therefore, the role of the local elite in winning Gerindra be the focus of study in this  research.This study used qualitative methods, with data collection techniques are in-depth interviews and documentation. As the informants in this study, namely, the Chairman of DPC Gerindra, six legislators from Gerindra, community leader  and Vice Regent of Luwu North.The results of this study indicate that the role of local elites on the award Gerindra using three approaches, namely positional approach to reputation and approach decision,Where the outcome of the vote Gerindra 6.5%, 39.2% of elected candidates sound, the sound of a candidate not elected 54.3% of all candidates who have as many as thirty-five candidates,so Gerindra managed to gain six seats to sit in Parliament Luwu north. In general, people in North Luwu choose legislators opted for track record is not actor or party,but because it is based on the election of community leaders who attended, besides the factor of emotional closeness, kinship and familiarity with community leaders.
BIKAMERALISME SETEGAH HATI iqbal aidar idrus
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.822 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i1.797

Abstract

On a bicameral system the DPR and DPD positions should be balanced so that checks and balances to be built can be effective. But unfortunately, the presence of DPD in Indonesian state administration is still considered halfhearted. This is evident from some of his very limited authorities and has absolutely no authority to disconnect except for suggestions, judgments and suggestions. In fact, the legitimacy of DPD is not inferior to DPR members even the requirement to become DPD member candidates should collect 1000 to 5000 signatures and they directly face the people, in contrast to the DPR elected through political parties. This paper looks at how the MPR's relationship with the DPR and DPD is not in the institutional function but is seen from the composition of MPR members consisting of members of DPR and DPD, while the relationship between DPR and DPD is viewed from the institutional function, namely DPD is an institution of consideration or support for the House of Representatives Legislation, consideration, and supervision. The actual parliamentary institution is in the House because it has the functions of legislation, budgetary function and oversight function, and even has a function to give consideration / approval. In carrying out its function, the DPR is given the right of interpellation, right of inquiry and right of opinion. The position of the House becomes very strong because it cannot be frozen or dissolved by the President, thus DPD has a role that is not maximal in performing the functions of check and balances perfectly, Because they do not have veto rights over the bill and are only entitled to propose certain laws only, and the function of consideration and supervision is very dependent and rely on other parties, especially the House and the President.
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala Daerah Perempuan Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan) Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.769 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1279

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang di adakan serentak di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 sesuai perintah Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Khusunya di Provinsi Sulawesi Selatan yang di ikuti oleh sebelah daerah dan tiga puluh lima (35) pasangan calon kepala daerah, yang menarik dari tulisan ini yaitu terpilihnya kepala daerah perempuan pertama dalam sejarah kontestasi politik di Sulawesi Selatan di pemilihan kepala daerah ini. Dari tiga puluh lima calon (35) ada empat (4) perempuan yang ikut dalam pencalon kepala daerah  tiga diantaranya sebagai calon kepala daerah dan satu sebagai wakil kepala daerah, dari Empat (4) calon tersebut mucul satu nama yang terpilih menjadi kepala daerah yaitu Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI periode 2016-2021 yang merupakan pendatang di daerah pemilihan tersebut dan sekaligus pernah menjadi wakil Bupati Luwu Utara. Pada pilkada serentak ini Indah Putri Indriani  bertarung dengan petahana yaitu Drs. Arifin Junaidi yang pada saat itu sebagai Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 bersama Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.SI yang merupakan Wakil Bupati beliau. Ketokohan beliau yang merupakam sesosok ibu yang mempunyai keramahan, murah senyu, wibawa dan akrab dengan siapapun sanggat di kenal dikalangan masyarakat kecil di Luwu Utara yang selalu terjun langsung  ke masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati pada saat itu. Tidak heran ketika Bupati cantik ini bisa mendapatkan hati pemilih kelas bawah maupun kelas menengah, begitu dengan sosok beliau yang gaul dengan aktif di media sosial baik Instagram, Facebook, WhatsAPP  dan media sosial lainya, tidak heran ketika beliau medapatkan suara yang cukup besar di pemilih pemula yang sebagai besar mengunakan media sosial, hal ini di manfaatkan oleh Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.
Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta Iqbal Aidar Idrus; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 1 No 2 (2019): JGLP, NOVEMBER 2019
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v1i2.28

Abstract

Penelitian ini menjawab Implementasi program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Program tersebut dikembangkan untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta yang saling terintegrasi dengan instansi rumah sakit dan BPJS Kesehatan terkait dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, akan tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program “SIDUKUN 3 in 1” dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu keluarga yang sudah update, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi. Dengan pengurusan pelayanan yang cepat dan tidak dipungut biaya, pada tahun 2019 sudah 79 rumah sakit, 44 puskesmas dan 5700 akte kelahiran yang sudah di cetak oleh Dinas Dukcapil.
Co-Authors Al Ikhlas, Al Ikhlas Alfreyza, Naufal Angella Rosha Pangestu Angella Rosha Pangestu Anurlia, Siti Cahyani, Asya Putri Danang Trijayanto Darmadi, Dandi Dewi Maria Herawati Dina Fadiyah, Dina Efriana Jon, Efriana Ferdian, Komang Jaka Hakim, Mohammad Lukman Hendra Wijayanto Henny Sri Astuty Herlina Muzanah Zain Hodiyah, Lisa Koonah, Koonah Kurnia, Heri kusumawardani, vidya Lukito, Muhammad Dipo Madi Ramadhan Permatasari, Delfi Itamla Prasetyo, Sisman Purwaningsih, Titin Rachmat Widiharto Haryadi Widiharto Ranto Ranto Rohmadi, Denizar Putra Handa Rukhmana, Trisna Sahdiyah, Nur Halimah Tun simson tondo Syah, Syahiruddin Titin Purwaningsih Ummi Zakiyah, Ummi Widya Jayanti Firmantara Yuliana Yuliana