Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DINAMIKA POLITIK "KETERWAKILAN" DI BABEL: Studi Awal Pemilukada Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017 Ranto Ranto
Society Vol 4 No 1 (2016): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v4i1.37

Abstract

Sebagai sebuah provinsi yang memang secara spasial ditakdirkan untuk terpisah oleh daratan dua pulau yang besar, keterwakilan kekuatan-kekuatan politik yang dimanifestasikan dengan kewajiban “Putra Daerah” harus ditampilkan merupakan kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan. Alasannya, agar aspirasi politik dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilaksanakan secara maksimal dan merata (tanpa ketimpangan) sehingga diperlukan adanya keterwakilan dari “Putra Daerah”di kedua pulau ini. Oleh karenanya, tulisan singkat ini mencoba untuk menggugat pengarus utamaan isu kedaerahan di atas isu kemiskinan, banjir, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya Berdasarkan dua pengalaman Pemilukada Gubernur secara langsung di tahun 2007 dan 2012 yang lalu memberikan beberapa catatan khusus terkait dengan keberadaan politik berbasis primordial di Babel: kewajiban untuk mengakomodasi putra-putra daerah terbaik dari kedua gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Fenomena demikian secara elektoral memang penting untuk dipertimbangkan agar mendapatkan dukungan simpatik pemilih di Babel. Tulisan ini menelusuri aktor yang melatarbelakangi menguatnya kecenderungan politik berbasis kedaerahan. Paling tidak, saya menawarkan beberapa kerangka pendekatan melalui perubahan institusional dan ketersumbatan keterwakilan politik untuk menjelaskan dinamika politik yang begitu dominan di Babel.
Mengeksplorasi Kearifan Lokal: Bertindak Lokal, Berpikir Global Ranto Ranto
Society Vol 5 No 2 (2017): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v5i2.57

Abstract

Pelaksanaan Rebu Kasan ini selalu dikaitkan dengan pentingnya peran laut bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karenanya, satu pesan penting yang disampaikan oleh tradisi Rebu Kasan ini adalah: menjaga ekologi laut. Jika sistem ekologi di laut rusak oleh aktifitas pertambangan maka tradisi Rebu Kasan sudah tidak memiliki makna apapun. Banyak pihak meyakini bahwa kearifan lokal atau yang populer disebut dengan local wisdom menjadi petunjuk yang bijaksana dalam menyeimbangkan kehidupan sosial di masyarakat lokal. Hampir setengah dari kepala keluarga di Air Nyatoh memiliki bagan sebagai sarana mata pencahariannya. Selama ini hasil tangkapan laut yang diperoleh dari aktifitas menggunakan jaring atau pukat, dan perangkap bagan yang dimiliki oleh nelayan lokal. Meskipun dengan cara yang cukup sederhana, perolehan hasil tangkapan ikan masyarakat Air Nyatoh mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung. Padahal, jika dicermati kondisi kekinian, perolehan hasil tangkapan nelayan yang telah dioleh dalam bentuk makanan seperti kerupuk, getas, kemplang, cumi kering, ikan asin, rusip dan terasi sangat diminati oleh pebisnis internasional.
Modal Sosial, Kinerja Petahana, dan Menurunnya Signifikansi Politik Identitas: Bukti dari Pilkada Belitung Timur 2024 Ranto Ranto
Society Vol 13 No 3 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i3.955

Abstract

This study examines the declining salience of identity politics in local electoral competition by analyzing the victory of an ethnic Chinese candidate in the 2024 East Belitung regional election. Drawing on a quantitative survey of 400 respondents, the research investigates how ethnic identity, social capital, and incumbent performance interact in shaping voter behavior within a multi-ethnic and predominantly Muslim society. Contrary to dominant explanations that emphasize ethnic identity as the primary determinant of electoral outcomes, the findings demonstrate that strong social capital—reflected in high levels of interethnic trust and tolerance—combined with negative evaluations of incumbent performance significantly weakened the role of ethnic sentiment in voting decisions. The study shows that voters were more inclined to prioritize governance performance, inclusiveness, and perceived responsiveness over shared ethnic or religious identity. By integrating perspectives from political representation, voting behavior, and social capital theory, this research argues that robust social trust and poor incumbent performance can function as critical mechanisms that reduce the mobilizing power of identity politics in local democracy. The East Belitung case provides empirical evidence that minority candidates can successfully overcome primordial barriers when institutional performance and social cohesion outweigh identity-based appeals.
Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen : Dari Hulu Hingga Hilirisasi Ranto Ranto; Ariandi A Zulkarnain
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik afirmasi politik perempuan yang setengah hati dilakukan oleh partai politik di tingkat lokal. Dengan metode penelitian kualitatif yang mengambil lokus di Bangka Belitung, penelitian ini memotret bagaimana ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislator di daerahnya tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan politik strategis. Pengalaman dari Bangka Belitung mengabarkan sisi positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi sekaligus menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis tidak lagi menjadi kandidat yang hanya memenuhi qouta perempuan saja. Kedua, hasil Pemilu Legislatif 2019 harus menjadi momentum dalam memberikan ruang bagi perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi puncak jabatan politik di arena legislatif daerah. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan tidak sebatas pencalonan saja akan tetapi sekaligus menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif.
PEREMPUAN DALAM POLITIK: MODALITAS KEMENANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PADANG BARU TAHUN 2022 Putri Adella; Bahjatul Murtasidin; Ranto Ranto
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 6 No 2 (2023): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v6i2.3635

Abstract

Democratic values are contained in the implementation of general elections in which general elections become a forum for citizens to participate in political activities, whether elected or elected without any gender limitations. However, throughout history, women have been a minority group in the political arena because of the assumption that political culture was made specifically for men, so that women who enter politics are seen as going against their nature in the domestic world. To minimize gender bias in policy making in politics, it is necessary to represent women in the smallest units such as village government. This study uses a qualitative research method that uses in-depth analysis with data collection techniques, namely interviews, field notes, drawings, photographs, video recordings and others. In this study it was found that Amnah's victory as the first woman to win the regional election was based on social capital which dominated her political strategy game. By taking advantage of the trust from the community and providing real action in building physical resources that benefit the village, a name recognition is created for her that makes her win the election of village head. In this case Amnah fought against several male candidates in which the candidates' fight lay in the game of economic capital in the form of political transactions involving the candidates and the community. Apart from that, it is a game of symbolic capital (identity) which is used to gain votes or support from certain groups. It was this modality and strategy that made Amnah the winner in the 2022 Election of Padang Baru Village Head.