Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tata Kelola Kolaboratif Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Rahma Putri Khasanah; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v9i1.3755

Abstract

This article aims to describe the role of the stakeholders involved in forming collaborative governance in community empowerment programs. The problem is focused on poverty alleviation. To approach this problem, the theoretical references from Ansell and Gash 2007 regarding the implementation of collaborative governance are used. Data is collected through literature study based on previous research and direct observation and analyzed qualitatively. This study concludes that research where collaborative governance among stakeholders, where the government is a facilitator, community activeness as well as institutional strengthening within it, as well as private sector assistance in community empowerment will produce a real contribution in national poverty reduction. The poor are no longer the object of mitigation, but rather the subject which in the whole process involves the community. With the empowerment program, the community has a job and eliminates the poor culture of the poor who only depend on direct assistance from the government.
PENGEMBANGAN SMART BRANDING SEBAGAI LANGKAH AWAL MENUJU TERWUJUDNYA SMART CITY DI KOTA TOMOHON Reynold Patabuga; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.188 KB) | DOI: 10.35906/jep01.v5i2.420

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini memakai metode penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana menurut (Creswell, 2010) adalah kegiatan yang kemudian berdasar atas suatu telaah yang komprehensif terhadap suatu objek, yang mana merupakan data yang berbentuk kata demi kata dan data tersebutlah yang akhirnya akan di interpretasikan oleh peneliti secara subjektif dengan kritis. Sedangkan teori yang di pakai di sini adalah teori dari Yuli yang saya kutip dari (Siti Zumroh Nur Ivani, 2015) di mana ia mengemukakan bahwa dalam pemasaran yang pintar (smart branding) dalam kota cerdas (smart city) haruslah memenuhi beberapa kriteria yang di antaranya yakni: Pertama, mempunyai ide atau sebuah simbol yang kemudian menjadi ikon dari sebuah tempat (attributes); Kedua, mengandung pesan yang hendak di sampaikan yang mana hal tersebut akan menjadi pengingat bagi orang tentang tempat itu (message); Ketiga, mempunyai sebuah keunikan atau sebuah perbedaan yang kemudian itu mengkhususkan tempat tersebut ketimbang tempat lain sehingga bisa menjadi suatu nilai jual yang tinggi (differentiation); Keempat, dan yang terakhir yakni bagaimana caranya di sana bisa kemudian di temukan suatu hal yang barangkali bisa di bilang memikat bagi orang dari tempat yang berbeda untuk memutuskan diri agar datang, lebih lebih tinggal di tempat tersebut (ambassadorship). Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa strategi pemasaran pintar (smart branding) di kota Tomohon sudah baik adanya, dengan memanfaatkan potensi wisata yang bukan hanya alam akan tetapi dengan kerukunan atau bisa di bilang pluralisme yang melampaui sekat sekat yang biasanya di tabukan, malahan di jadikan sebuah ikon kota yang di sana mudah di ingat dan sekaligus menjadi pesan damai kepada para wisatawannya. Saran yang perlu kiranya di kemukakan di sini adalah bahwa kota Tomohon bisa sebenarnya mendapatkan keuntungan materil dari pemasaran pintar yang di jalankan di sana jika saja dengan baik di kelola oleh pemerintah kota, seturut dengan itu oleh masyarakat yang secara baik menerimanya.Kata Kunci : Smart Branding, Smart City, Attributes, DifferentiationABSTRACTThis study uses qualitative research methods, which according to (Creswell, 2010) are activities that are then based on a comprehensive study of an object, which is data in the form of the word for word. The data is what will ultimately be interpreted by researchers subjectively critically. While the theory used here is a theory from Yuli that I quoted from (Siti Zumroh Nur Ivani, 2015) in which he stated that in smart marketing (smart branding) in a smart city (smart city) must meet several criteria, including namely: First, have an idea or a symbol which then becomes an icon of a place (attributes); Second, it contains a message to be conveyed which will be a reminder for people about the site (news); Third, it has a uniqueness or a difference which then specifies the place rather than other places so that it can become a high selling value (differentiation); Fourth, and finally how can there be found something that might be said to be attractive to people from different places to decide themselves to come, more stay in the site (ambassadorship). From this study the researchers concluded that the smart marketing strategy (smart branding) in the city of Tomohon is already good, by utilizing the potential of tourism that is not only natural but with harmony or can be said of pluralism that goes beyond the bulkhead of the divisions that are usually taboo, even made the city's icon is easily remembered and at the same time a message of peace to the tourists. The suggestion that needs to be put forward here is that the city of Tomohon can benefit materially from smart marketing that is run there if only it is well managed by the city government, according to that by the people who are well received.Keywords: Smart Branding, Smart City, Attributes, Differentiation
EKSTERNALITAS POSITIF TAMBANG BATUBARA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Muhammad Suciadi; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3165.366 KB) | DOI: 10.38043/jids.v4i2.2458

Abstract

Kabupaten Kutai Kartanegara, Merupakan daerah yang memproduksi batubara terbanyak di Provinsi Kalimantan timur pada tahun 2017 di produksi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Kabupaten Kutai Kartanegara juga menerima Dana Bagi Hasil (DBH) batubara terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah Rp2,860 triliun. Produksi tambang batubara sendiri tidak hanya berdampak positif terhadap ekonomi Daerah namun juga berdampak terhadap ekonomi Lokal tempat produksi batubara tersebut dilakukan. Sehingga peneliti akan mencari tahu apa sajakah dampak positif yang ditimbulkan oleh Perusahaan tambang batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tambang batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun data studi didapatkan melalu analisis dokumen, media dan pustaka. Data dalam studi ini dianalisis menggunakan teknik trigangulasi data. Hasil dalam penelitian ini ialah. Pertama, Hadirnya Sektor pertambang di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak memberikan dampak positif terhadap linggkungan sosialnya seperti semakin ramainya jumlah penduduk yang berwirausaha di sekitar lingkungan pertambangan. Kedua, meningkatnya kegiatan sosial dalam lingkup masyarakat karena adanya pembangunan infastruktur oleh sektor perusahaan. Ketiga, menunjang pendapatan daerah di sebabkan oleh sektor tambang yang merupakan komoditas yang mendominasi dalam bidang ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat karena semakin luasnya penyerapan ketenagakerjaan yang tersedia oleh perusahaan tambang batubara. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tercipta oleh adanya perusahaan tambang batubara tersebut dapat menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat sekitar.
Transformasi E-Government Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Website Sebagai Perwujudan Smart Governance Kota Jogja Bahrul Azis Pratama Putra; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1025

Abstract

AbstractThe web has been started in various fields. is one of the government. Today has a web personal feel something needed by local governments. Local government Jogja, website or later abbreviated Jogja, local government giving information to all visitors website shaped brochures or pamphlet that contains information. services. In the concept of, the local government Jogja through website had tried to carry the lesson in the concept of smart, governance the public service based ICTt ( information communication, and technology ). Electronic government, or e-government is a form of the concrete of the indicators.To improve the performance of e-government diinisasi, jogja city government improve the efficiency and effectiveness public services. Websites municipal Yogyakarta managed by the communication and information . There are 10 icon pictures icon features an interesting and Yogyakarta describes symbolic that in local government the website Jogja provided by web pages had ten .But , there are several aspects be necessary and strategy to be assessed by the local government Jogja. Among other the obstacles and challenges in the formation of the data , on going the use of website , and the sustainability of information and communication.Keywords : Transformation e-government , communication and information , websites government , smart governanceAbstrakPemanfaatan web ini sudah dilakukan di berbagai bidang salah satunya ialah pemerintahan. Di zaman sekarang memiliki web pribadi dirasa sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. Website Pemerintah Daerah Jogja, atau selanjutnya disingkat Pemda Jogja, memberikan informasi kepada seluruh pengunjung website berbentuk brosur atau pamflet yang berisikan informasi layanan. Secara konsep, Pemda Jogja melalui website telah berupaya menjunjung nilai yang terkandung dalam konsep Smart Governance, yakni pelayanan publik berbasis ICT (Information, Communication, and Technology). Electronic Government, atau E-Government merupakan bentuk upaya konkrit pencapaian  indikator tersebut. E-Government diinisasi untuk mendorong kinerja pemerintah Kota Jogja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public. Website pemerintah Kota Yogyakarta dikelola oleh dinas komunikasi dan informasi. terdapat 10 icon fitur gambar icon yang menarik dan simbolik Yogyakarta yang memaparkan bahwasanya di dalam website Pemda Jogja tersebut yang disediakan oleh laman web berjumlah sepuluh. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan strategi yang harus dikaji ulang oleh Pemda Jogja. Antara lain yaitu hambatan dan tantangan dalam proses pembentukan data, keberlangsungan penggunaan website, dan keberlanjutan informasi dan komunikasi.Kata kunci : Transformasi E-Government, Komunikasi dan Informasi, Website Pemerintahan, Pemerintahan Cerdas
E-Government Assessment pada Kualitias Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta Ramadhani Ramadhani; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v5i2.1031

Abstract

AbstractThe system of government in Indonesia has been quite dynamic and able to keep up with the times. This is evidenced by the electronics government (e-government) programme, with the use of Information and Communication Technology (ICT) in governance to improve performance and the relationship between government and other parties. Information is a very valuable commodity in the era of the industrial revolution 4.0 to be mastered to improve the competitiveness of an organisation. This is evident from the various initiatives the application of ICT, which is present in some local governments. Implementation of e-government in the governing of the city of Yogyakarta has the potential to improve the quality of public services, increasing transparency and accessibility of information. The purpose of this study is to want to assess how well the application Jogja Smart Service (JSS) as public service facilities in implementing smart city concept in the city of Yogyakarta. In this study using the e-government assessment to assess the application of JSS. The analytical method used in the assessment of applications JSS using the method of observation and direct observation on the application of JSS. The next stage of designing an assessment rubric used in the framework of e-government assessment, further testing using the application assessment frameworks assessment e-government. From the results of the study and application of the calculation of Jogja Smart Service (JSS) can be said to be very good to be a means of public service that is cheap, easy, and fast.Keywords : smart city, e-government, JSS, E-government assessmentAbstrakSistem pemerintahan di Indonesia sudah cukup dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan program E-Government, dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga di era revolusi industry 4.0 untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang hadir dibeberapa Pemda. Penerapan E-Government pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan aksesbilitas informasi. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin menilai seberapa baik aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai fasilitas layanan publik dalam mengimplementasi konsep smart city di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan E-Government Assessment untuk menilai aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Metode analisis yang digunakan dalam penilaian aplikasi Jogja Smart Service (JSS) menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Tahap selanjutnya meranang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka kerja E-Government Assessment, selanjutnya melakukan pengujian penilaian aplikasi menggunakan kerangka kerja E-Government Assessment. Dari hasil kajian dan penghitungan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sudah bisa dikatakan sangat baik untuk menjadi sarana layanan public yang murah, mudah, dan cepat.Kata kunci : Smart City, E-Government, Jogja Smart Service (JSS), E-Government Assessment
ANALISIS UPAYA KOTA SURABAYA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA HIJAU (GREEN CITY) Rizky Dwi Kusuma; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3173

Abstract

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar, dengan total populasi .026 pada tahun 2019. Dengan populasi yang besar tentu saja meningkatkan permintaan dan penggunaan lahan untuk membangun fasilitas untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka, yang kemudian akan mengarah pada masalah baru seperti polusi lingkungan (polusi air, udara, tanah, dll.) dan bencana seperti banjir dan kekeringan. Masalah lingkungan yang paling bisa dirasakan adalah perubahan suhu. Maka, untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya sedang mencoba menerapkan konsep Kota Hijau (green city). Makalah ini dibuat untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kota Surabaya untuk menjadi Kota Hijau melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, skripsi, artikel jurnal, makalah dan sumber elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berusaha memenuhi tiga atribut awal untuk menjadi Kota Hijau, yaitu melalui perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau, dan komunitas hijau.
KESIAPAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN Andika Alam Nugraha; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i1.3174

Abstract

Transportasi berkelanjutan menjadi suatu gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan-permaslahan yang ada di kota-kota besar. Akan tetapi dalam pelaksanaanya dan pembangunaanya tidak semua aspek dalam transportasi dapat terwujud. Oleh karena itu untuk melihat kesiapan kota yogyakarta dalam pembangunan transportasi yang berkelanjutan dapat diukur menggunkan konsep dari brotodewo. Konsep tersebut melihat transportasi dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut dianggap cocok untuk mengukur kesiap kota yogyakarta. Hasilnya menunjukan bahwa 2 indikator dari aspek ekonomi dapat terpenuhi dan mendukung transportasi yang berkelanjutan. Sedangkan 3 aspek sosial hanya 1 yang terpenuhi dan aspek lingkungan dari 2 indikator hanya 1 yang terpenuhi.
Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani; Aulia Nur Kasiwi; Mardha Adhi Pratama
ARISTO Vol 5, No 1 (2017): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.846 KB) | DOI: 10.24269/ars.v5i1.423

Abstract

Community empowerment is part of economic development in Indonesia. As one of strategy to empower the community is by establishing the rulal allocation fund by government as mentioned on “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” about rural. Therefore, the “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” came along with rural allocation fund hopefully might be able to increase the participation of rural community to developing economic condition in order to establish community prosperity. This research used the qualitative method, obesrvation, interview, also documentation. This research aim to analyze the effectiveness of rural fund allocation toward society empowerment, particularly in economic aspect based on community participation in Bangunjiwo Village. Therefore, this research shows that first, the utilization rural fund allocation is most effective for development of economic potential. Second, Bangujiwo Village provider the training for community’s activity ini order to increasing the economic potential. The last, the mainly economic potential in Bangujiwo Village is called “Kajigelem”.
GOVERNMENT STRATEGY IN TACKLING POOR ACCESS TO PUBLIC SERVICE IN INDIA hefi al hifdhi; Achmad Nurmandi; Aulia Nur Kasiwi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 10 No 2 (2022): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v10i2.662

Abstract

Artikel ini membahas fasilitas kesehatan di pedesaan India. Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena terdapat kesenjangan antara fasilitas kesehatan di kota dan desa, baik dari segi peralatan medis maupun sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah India mengenai pemerataan akses dan fasilitas kesehatan di pedesaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan mengolah data melalui bibliografi VOSviewer untuk memberikan gambaran data grafis tentang bagaimana fasilitas kesehatan di pedesaan. Metode deskriptif kualitatif harus memperhatikan validasi data. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa menyediakan perawatan kesehatan yang efektif untuk penduduk pedesaan di seluruh negeri, yang telah berusaha untuk menutup kesenjangan antara fasilitas kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan. Misi Kesehatan Pedesaan Nasional (NRHM) telah melaksanakan reformasi struktural yang signifikan untuk sistem kesehatan pedesaan, termasuk peningkatan ketersediaan sumber daya manusia, administrasi program, infrastruktur fisik, keterlibatan masyarakat, pendanaan perawatan kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kata kunci: Kebijakan, Fasilitas Kesehatan, Pemerintah This article examines health facilities in rural India. This problem is interesting to study because there is a gap between health facilities in cities and villages, both in terms of medical equipment and human resources, namely health workers. The purpose of this study was to determine the Indian Government's policies regarding equitable access and health facilities in rural areas. This study uses descriptive qualitative analysis and processes data through the VOSviewer bibliography to provide an overview of graphic data on how health facilities in rural areas are. The qualitative descriptive method must pay attention to data validation. Therefore, this study used data triangulation. The findings of this study are that providing effective health care to rural populations across the country, that have attempted to close the gap between health facilities in both urban and rural areas. The National Rural Health Mission (NRHM) has implemented significant structural reforms to the rural health system, including enhancements to human resource availability, program administration, physical infrastructure, community engagement, health care funding, and information technology utilization. Keywords: Policy, Health Facility, Government
A Bibliometric analaysis: Public Health Services in Singapore and Thailand Jihan Fadhilah Alrizal; Achmad Nurmandi; Aulia Nur Kasiwi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 7 No 1 (2022): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v7i1.2501

Abstract

The aim of this study is to ascertain the extent to which public services in the health sector are provided in Singapore and Thailand. Research methods include qualitative research techniques in conjunction with a literature review methodology. This study uses data collection techniques with research objects derived from papers published from 2017-2022 in the Scopus database. The hospital service system in the two countries has differences, namely, Singapore only has hospitals managed by the government with good and fast services, while in Thailand there are two hospital service systems, namely those managed by hospitals managed by foreigners and hospitals managed by foreigners. by the government. These two countries have made health sector services as health tourism. The public sector is reinventing its business model in response to the need to improve service delivery efficiency. The application of digital technology in the delivery of public services can assist in the paradigm transition from reactive to citizen demands to be proactive