Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.363

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Kemudi Jurnal Agregasi Jurnal Public Policy TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Journal of Government and Politics (JGOP) Prosiding University Research Colloquium

Helen Dian Fridayani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author-ID : 2579155

Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Civil Servants Performance Analysis of Education, Youth And Sports Department in Bantul District 2017 Surya Jaya Abadi; Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Bureaucratic reform is an effort to reform and change fundamentally in a system of governance that involves institutional aspects (organization), management (business process) and human resources apparatus to realize good governance. In Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus where has a function as the executor of public policy and public servants. The lack of civil servants within the Bantul Regency Government, such as teachers, health workers and technical personnel, are caused by the presence of retired employees and the enactment of the civil servants candidate (CPNS) moratorium policy which causes the workload (ABK) figures of an organization and employees to be heavier than before which can affect public service quality. The method used in this study is descriptive qualitative. The results showed that the performance of civil servants in the Education, Youth and Sports department was very good, besides that the arrangement of work plans was also in accordance with the standards of the organization. However, there are some obstacles, especially in the timeliness of completing assignments, and the ideas or initiatives of civil servants in delivering ideas are still lacking. Meanwhile, the factors that influence civil servants performance in carrying out their tasks are lack of human resources, the presence of seniority and the lack of awareness of ASN about the importance of implementing education and training.

Inovasi Peningkatan Sumber Daya Mnusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Muhammad Eko Atmojo; Ummi Zakiyah; Helen Dian Fridayani
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Otonomi daerah dan demokrasi membawa dampak yang luas bagi pemerintahan di Indonesia, salah satunya yaitu Pemerintahan Desa hal ini didukung dengan terbitnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa maka Pemerintah Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan desa, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia. Munculnya UU Desa diharapkan seluruh desa yang ada bisa memaksimalkan pengelolaan pemerintahan, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan UU Desa salah satunya inovasi dalam peningkatan kemampuan perangkat desa melalui seleksi terbuka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengutamakan metode wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seleksi terbuka bagi perangkat desa merupakan metode atau inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan seleksi terbuka ada beberpaa tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah pertama, melakukan pembentukan panitia seleksi, kedua mensosialisasikan, ketiga membuka pendaftaran, keempat seleksi administrasi dan kelima seleksi tertulis bagi peserta perangkat desa. Hasil dari seleksi tertulis akan diumumkan secara langsung secara transparan, sehingga tidak ada unsur nepotisme yang terjadi pada pelaksanaan seleksi terbuka perangkat desa. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia di desa maka harapannya pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel juga bisa dilaksanakan di tingkat desa.

Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani; Aulia Nur Kasiwi; Mardha Adhi Pratama
ARISTO Vol 5, No 1 (2017): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Community empowerment is part of economic development in Indonesia. As one of strategy to empower the community is by establishing the rulal allocation fund by government as mentioned on “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” about rural. Therefore, the “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” came along with rural allocation fund hopefully might be able to increase the participation of rural community to developing economic condition in order to establish community prosperity. This research used the qualitative method, obesrvation, interview, also documentation. This research aim to analyze the effectiveness of rural fund allocation toward society empowerment, particularly in economic aspect based on community participation in Bangunjiwo Village. Therefore, this research shows that first, the utilization rural fund allocation is most effective for development of economic potential. Second, Bangujiwo Village provider the training for community’s activity ini order to increasing the economic potential. The last, the mainly economic potential in Bangujiwo Village is called “Kajigelem”.

Analysis Of Open Selection Mechanism In The Government Of Bantul District 2016 Vindhi Putri Pratiwi; Muhammad Eko Atmojo; Awang Darumurti; Dyah Mutiarin; Helen Dian Fridayani
ARISTO Vol 9, No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

The purpose of this research is to see the open selection mechanism in the government of Bantul district. Because the success of bureaucratic reform is a part of human resources within the government bureaucracy. Therefore it is necessary to have human resource management to realize a state of civil apparatus with integrity, professionalism and competence. In this study, researchers used qualitative approach methods. Where in the technique is done in-depth interviews to get information and gather other supporting documents on this research. Human resource management could be done by structuring employees through an open selection mechanism. The Government of Bantul District has conducted an open selection in structuring employees who are in their government. Because the open selection is considered a solution in the screening of the state civil apparatus. Moreover, the Bantul Government in the open selection process uses several stages including administration selection, competency tests, interviews, and paper presentations. With the existence of several stages carried out in the open selection process by the Bantul Government, it is expected to capture and create a state civil apparatus who are professional and competent in running of bureaucracy in the government. So the existence of the state civil apparatus competent then will be influenced in its performance.

Kemitraan Pengelolaan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya) Gustian Riadi Saputra; Muchamad Zaenuri; Eko Priyo Purnomo; Helen Dian Fridayani
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.951 KB)

Kemitraan merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani. mengingat wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya adalah tujuan Pemerintah Kabupaten untuk menjadikan wisata dunia, terlebih Gunung Galungung mempunyai rata-rata jumlah pengunjung pertahun paling tinggi di antara obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Pengelolaan pariwisata dan Dampak dari Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Gunung Galungung antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya , PT.Perhutani dengan masyarakat. Berdasarkan jenis penelitianya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan pariwisata di Obyek Wisata Gunung Galunggung yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten, PT.Perhutani dengan Masyarakat yaitu dengan metode Kemitraan dimana kegiatan pengelolaan pariwisata di Gunung Galunggung yaitu adanya Surat perjanjian melalu M.O.U dan Kontrak Kerja dengan pihak Masyarakat. Kemitraan berjalan bedasarkan kontrak kerja yang sudah di sepakati yang di analisis melaui 3 prinsip yaitu (1) Prinsip Kesetaraan terlihat ketika masing-masing pihak sudah sejajar kedudukannya, sudah memiliki struktur organisasi terlihat ketika alur koordinasi yang sudah dibangun oleh masing-masing pihak (2) Prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit) prinsip ini terlihat dengan adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa serta membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.Adapun pembagian hasil pengelolaan pihak Pemerintah Kabupaten dan PT.Perhutani memiliki kesepakatan bagi hasil yaitu 70% dan Mayarakat (Kompepar dan Koparga) sebesar 30% (3) Prinsip Keterbukaan (tranparansi) hal ini sudah dikatakan transparan dimana masing-masing pihak terbuka dalam pengelolaan pariwisata tetapi adanya keluhan dari Pihak Mitra(kompepar) terkait pengelolaan lahan parkir.

Model Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.819 KB)

Berlakuya UU ASN merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di bidang kepegawaian Indonesia. Salah satu bentuk reformasi birokrasi dibidang kepegawaian adalah mengenai pengembangan dan penentuan pejabat struktural aparatur sipil Negara. Mengingat pengembangan bagi aparatur sipil Negara sangat penting. Dalam pengembangan aparatur sipil Negara ada beberapa pola yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola pengembangan aparatur sipil Negara di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa cara diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan, mutasi, promosi, serta lelang jabatan. Dari beberapa model pengembangan yang telah dilakukan ada beberapa model baru yang bisa dikembangkan diantaranya adalah lelang jabatan. Model ini merupakan model terbaru dalam hal pengembangan Aparatur Sipil Negara terutama dalam penentuan pejabat struktural eselon II. Dengan adanya model pengembangan ini diharapkan kinerja aparatur sipil Negara bisa lebih baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan Legalitas UMKM di Indonesia: Upaya Pemerintah dalam Penerbitan NIB Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Syafira Elena; Indra Lesmana; Helen Dian Fridayani; Achmad Nurmandi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) Vol. 14 No. 1 (2026): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v14i1.17197

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in driving regional economic growth; however, the level of business legality, as indicated by Business Identification Number (NIB) ownership, remains uneven across regions. This study aims to analyze the spatial distribution of MSMEs and disparities in NIB ownership in Bantul Regency, and to examine the role of the local government in promoting business formalization. A mixed-methods approach is employed, combining qualitative descriptive analysis with spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS). Secondary data were collected from local government agencies, the Central Statistics Agency (BPS), and relevant scientific literature, covering approximately 96,000 MSMEs at the subdistrict level. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, integrated with spatial mapping techniques. The findings reveal that while MSMEs are widely distributed, NIB ownership remains uneven, particularly in peripheral areas. This disparity is influenced by limited digital literacy, unequal access to digital infrastructure, and variations in government outreach and institutional capacity. The study highlights that spatial factors and governance effectiveness significantly shape business legality. It contributes to the literature by incorporating spatial perspectives into MSME legality studies and emphasizes the importance of place-based policy interventions to support inclusive and sustainable business formalization.

Artificial Intelligence in Public Sector Governance: A Bibliometric Analysis of Global Research Trends Muhammad Syahbar; Helen Dian Fridayani; Van Hoa Vu
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 18 (1), 2026
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v18i1.6473

Abstract Artificial intelligence (AI) has moved from a technical innovation agenda to a governance issue that affects public decision-making, service delivery, organizational capacity, accountability, and citizen rights. Yet the literature is fragmented across information systems, public administration, computer science, law, and policy studies. This study maps the intellectual structure and thematic evolution of global research on AI in public sector governance through a bibliometric analysis of 263 English-language journal articles indexed in Scopus between 2021 and 2025. Bibliometrix/Biblioshiny and VOSviewer were used to examine publication dynamics, keyword frequency, co-occurrence, thematic positioning, and conceptual relationships. The results indicate a rapidly expanding and increasingly differentiated field. AI is the dominant conceptual anchor, while public sector, public policy, public administration, ethical technology, governance, and decision making form the principal connecting themes. The thematic map indicates that digital transformation, decision making, and public sector operate as motor themes; public policy and ethical technology represent an advanced governance-oriented stream; and algorithmic accountability, automation, and decision-support systems remain emerging or weakly integrated. The article argues that the field is shifting from an adoption-centred literature toward an institutional governance literature. It identifies four analytical tensions that require future research: capability versus control, efficiency versus equity, automation versus discretion, and innovation versus democratic legitimacy. The study contributes a research agenda that positions AI as a socio-technical and institutional transformation rather than a stand-alone computational tool. Keywords: Artificial Intelligence; AI Governance; Public Sector Governance; Public Administration; Digital Transformation; Algorithmic Accountability; Bibliometric Analysis Abstrak Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah bergeser dari agenda inovasi teknis menjadi isu tata kelola yang memengaruhi pengambilan keputusan publik, penyelenggaraan layanan, kapasitas organisasi, akuntabilitas, dan hak warga negara. Namun, literatur yang berkembang masih tersebar pada bidang sistem informasi, administrasi publik, ilmu komputer, hukum, dan studi kebijakan. Penelitian ini memetakan struktur intelektual dan evolusi tematik riset global mengenai AI dalam tata kelola sektor publik melalui analisis bibliometrik terhadap 263 artikel jurnal berbahasa Inggris yang terindeks Scopus pada periode 2021-2025. Bibliometrix/Biblioshiny dan VOSviewer digunakan untuk menganalisis dinamika publikasi, frekuensi kata kunci, ko-occurence, posisi tematik, dan hubungan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bidang yang berkembang cepat dan semakin terdiferensiasi. AI menjadi jangkar konseptual utama, sedangkan sektor publik, kebijakan publik, administrasi publik, teknologi etis, tata kelola, dan pengambilan keputusan menjadi tema penghubung utama. Peta tematik menunjukkan digital transformation, decision making, dan public sector sebagai motor themes; public policy dan ethical technology sebagai arus tata kelola yang semakin maju; sementara algorithmic accountability, automation, dan decision-support systems masih merupakan tema yang berkembang atau belum terintegrasi kuat. Artikel ini berpendapat bahwa bidang ini bergerak dari literatur yang berpusat pada adopsi menuju literatur tata kelola institusional. Empat ketegangan analitis diidentifikasi untuk agenda penelitian mendatang: kapasitas versus kontrol, efisiensi versus keadilan, otomatisasi versus diskresi, serta inovasi versus legitimasi demokratis. Kata kunci: Kecerdasan Buatan; Tata Kelola AI; Tata Kelola Sektor Publik; Administrasi Publik; Transformasi Digital; Akuntabilitas Algoritmik; Analisis Bibliometrik

Evaluation of the Effectiveness of the Cheap Market Operation Program in Controlling Inflation in East Belitung Regency: An Approach Based on William N. Dunn's Public Policy Theory Dimas Prahmana; Helen Dian Fridayani; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 11 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.11.1.2026.27-41

This study aims to evaluate the extent to which the implementation of the Cheap Market Operation Program contributes to reducing the inflation rate in East Belitung Regency. Regional inflation is a serious challenge because it has a direct impact on people's purchasing power, especially vulnerable groups. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method and analyzes data based on public policy evaluation indicators according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, and accuracy. The findings of the analysis show that the Cheap Market Operation Program has not been successful in controlling inflation, as it still requires refinement in policy formulation that not only focuses on price stability but also functions as a strategic tool in controlling inflation at the regional level. The contribution of these findings shows that policy formulation is very important, as is the policy of controlling commodity prices.

Smart City Implementation Towards Indonesia Emas 2045 Venita Prasetyadewi; Achmad Nurmandi; Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 6, No 2 (2024): December
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v6i2.24579

This research aims to find out how the implementation of the Smart city concept in Indonesia towards the vision of the Golden Indonesia 2045. This concept is considered to be a solution for Indonesia in advancing all its sectors. The method used in this research is descriptive qualitative method. This research utilizes secondary data sources derived from mass media such as digital news and is processed and analyzed using Nvivo 14 software. Based on the results of this study, the application of the smart city concept in Indonesia has been effectively implemented. Stakeholders show their seriousness in realizing the vision of Indonesia Emas 2045. This is evidenced by the many innovations in each sector that support the implementation of smart cities. These innovations include the launch of applications in the government service sector, as well as innovations in the transportation sector. However, in this study, the application of the smart city concept has imbalances in each sector, such as in the government sector which has the highest index with the Environment sector which has the lowest index in its implementation. This is because the implementation of smart cities in Indonesia still has shortcomings in several sectors that must be addressed if the vision of Indonesia Emas 2045 is to be realized.

Co-Authors Achmad Nurmandi Ahmad Kurniawan Aulia Nur Kasiwi Awang Darumurti, Awang Dimas Prahmana Dyah Mutiarin Eko Priyo Purnomo Fajria Hanifah Agustina Gustian Riadi Saputra Indra Lesmana Khoirunnisa Khoirunnisa Mardha Adhi Pratama Muchamad Zaenuri Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Eko Muhammad Syahbar Musa M Juwara Saddam Rassanjani Surya Jaya Abadi Syafira Elena Ummi Zakiyah, Ummi Van Hoa Vu Venita Prasetyadewi Vindhi Putri Pratiwi

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search