Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : PERSPEKTIF

Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekruitmen Pegawainegeri Sipil Di Kabupaten Padang Lawas Syahminan Siregar; Irwan Nasution; Indra Muda
PERSPEKTIF Vol. 6 No. 1 (2017): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v6i1.2507

Abstract

Badan kepegawaian daerah (BKD) merupakan perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati/Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Rumusan masalah merupakan menjelaskan peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Untuk menjelaskan Faktor-Faktor (internal dan Eksternal) yang menpengaruhi Badan Kepegawaian Daerah dalam peleksanaan rekruitmen CPNS dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Tipe Penelitian yang di gunakan adalah pendekatan Deskriptip-kualitatif yaitu mendeskripsikan jawaban permasalahan tentang Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam rekruitmen, dimana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi yaitu melalui pengamatan langsung dilapangan atas kondisi riil yang terjadi dan Interview yaitu melalui wawancara langsung dengan responden, informan atau narasumber. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dalam rekruitmen calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Instansi penyelenggara dan unit instansi terkait, namun kenyataan masih sering terjadi konflik kepentingan antara berbagai unsur atau pihak baik antara pihak penyelenggara dengan unit kerja istansi terkait maupun dengan para tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Fakto-faktor yang menpengaruhi pelaksanaan Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Padang Lawas masih diwarnai berbagai tingkat kepentingan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2007  tarik menarik kepentingan antara unit kerja instansi, pejabat eksekutif local, pejabat legislative dengan pihak penyelenggaraan terkadang menimbulkan polemic yang masing-masing pihak yang ingin meraih keuntungan dari pihak pelaksana rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Ali Hasan Siregar; Muhammad Husni Thamrin Nasution; Irwan Nasution
PERSPEKTIF Vol. 6 No. 2 (2017): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v6i2.2515

Abstract

The purpose of this study was to find out the Government's strategy in increasing Regional Original Income (PAD) from the restaurant tax sector, and to find factors that hindered and supported the increase in Regional Original Income from the restaurant tax sector in Padang Lawas District. Analysis of the data used by the author in this is a qualitative descriptive research that is used to examine the condition of natural objects and carried out on independent variables, namely without making comparisons or connecting with other variables. Based on this research, the results of the strategy are to optimize the existing internal strengths such as the availability of local regulations on SOP, the quality of apparatus resources and high employee commitment. Then minimize internal weakness factors such as functional technical capabilities, workloads that have not been standardized and infrastructure facilities that are inadequate. needs to be a new strategy or development of an existing strategy to continue to boost the Padang Lawas District PAD. One method taken is to intensify the PAD-forming sectors, one of which is from the tax sector.Â