Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia Social Review ANDREW Law Journal
Rahmat Fauzi
STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PANDANGAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG Rahmat Fauzi
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No 1 Februari 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i1.239

Abstract

Crime against children is rampant in the city of Padang, this is based on the data obtained shows that the number of sexual abuse cases in the city of Padang has increased, seen from the data obtained from the Padang City Police Resort in 2014 there were 2 (two) cases, in 2015 there are 5 (five) cases, in 2016 there are 6 (six) cases and in 2017 there are 7 (seven) cases. The increasing number of acts of sexual abuse that occur requires serious handling in an effort to overcome and provide legal protection. The settlement of criminal acts of sexual abuse can be resolved in mediation and some will proceed to cases of investigation and investigation. The approach used in this study is a sociological juridical approach. The conclusion of the study is: The form of criminal acts of sexual abuse against children that occurred in the city of Padang were in the form of: (a) intercourse with minors; (b) molesting minors; (c) escaping minors and intercourse with them; (d) rape; and (e) attempted rape. The motives and factors underlying the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children in the city of Padang are: (a) factors of low education and economy; (b) environmental or residential factors; (c) alcohol factors; (d) factors lack of understanding of religion; and (e) the role of the victim
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023 TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI NAGARI GUNUANG MALINTANG Eviandi Ibrahim; Rahmat Fauzi; Rida Harmaliza
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.189

Abstract

Implementasi kebijakan perlindungan tanah adat sering kali berbenturan dengan dominasi hukum agraria nasional dan kepentingan investasi skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 di Nagari Gunuang Malintang, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta membedah faktor penghambat dan solusi strategis yang ditempuh para pemangku kepentingan. Menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (Wali Nagari, KAN, Bamus, dan Niniak Mamak) yang dipilih secara purposive sampling, serta diperkuat oleh studi dokumentasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan ulayat seluas 1.575,98 hektare oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV sejak tahun 2000 berbasis pada skema dana kemaslahatan (community development), bukan ganti rugi pembebasan lahan. Namun, efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2023 terhambat oleh masalah multidimensi, mencakup ketidakpastian status tanah pasca-HGU akibat doktrin "Tanah Negara", marjinalnya nilai kompensasi ekonomi (Rp15.000–Rp18.000/ha/bulan), wanprestasi korporasi atas kewajiban kebun plasma 20%, serta konflik sosiologis horizontal. Menyikapi hambatan tersebut, elemen nagari memanfaatkan momentum berakhirnya HGU pada tahun 2026 sebagai posisi tawar puncak untuk melakukan konsolidasi internal, advokasi yuridis ke BPN dan DPRD, serta menyusun draf renegosiasi kontrak berbasis akta autentik. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya rekonstruksi pemaknaan Hak Menguasai Negara yang integratif demi menjamin hak komunal masyarakat hukum adat.
Co-Authors Eviandi Ibrahim Rida Harmaliza