Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Policy & Governance Review Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Journal of Government and Politics (JGOP) Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Didik Gunawan Suharto
Universitas Sebelas Maret
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta Didik Gunawan Suharto; Dimas Ratu Tiemority
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 1 (2021): PUBLIKAUMA JUNI 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v9i1.4818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pemangku kepentingan daerah terkait perumusan kebijakan pemekaran kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan, anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), staf kelurahan, dan tokoh masyarakat. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran kelurahan
DISEMINASI KOMPONEN COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN Rutiana Dwi Wahyunengseh; Sri Hastjarjo; Didik Gunawan Suharto
Dharmakarya Vol 9, No 2 (2020): Juni, 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v9i2.23749

Abstract

Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses sinergitas kebijakan memerlukan kerangka payung regulasi yang mengatur secara teknis norma, kriteria dan standar prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu penyamaan persepsi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang komponen-komponen apa ssaja yang perlu diatur dalam regulasi daerah. Tujuan diseminasi ini adalah untuk menyamakan persespi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP) secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan. Kesepahaman tersebut sebagai dasar penyusunan payung hukum yang memiliki daya dorong bagi semua pemangku kepentingan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, afektif, psikomotorik), dengan bentuk (i) diseminasi informasi; dan (ii) Pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan perubahan pada pengetahuan aparatur tentang (i) prinsip-prinsip kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan yang inklusif; (ii) prinsip-prinsip perumusa format kolaborsi yang partisipatif. Kegiatan ini menghasilkan“Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model”. Kesimpuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.
THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES POLICY IN WONOGIRI REGENCY Fallenda Mahatva Dewi; Didik Gunawan Suharto
NATAPRAJA Vol 8, No 2 (2020): Administrative Reform
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jnp.v8i2.33703

Abstract

This research aimed to identify supporting and inhibiting factor in the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policy in Sumberejo Village, Batuwarno Sub District, Wonogiri Regency. The approach used in this study was descriptive qualitative research. Data were obtained from the result of interview, documentation, and observation. Interview was conducted with the officials representing Village Community Empowerment Office of Wonogiri Regency and the officials Sumberejo Village. Documentation related to BUMDes of Sumberejo Village. Observation was conducted by seeing situation and condition in Sumberejo Village environment and BUMDes. The result of research showed that the supporting factor in the implementation of BUMDes policy included: communication; disposition; characteristics of the the implementing agencies and economic, social and political conditions. Meanwhile, the inhibiting factor included resources (HR or human resource and budget resource); bureaucratic structure; and policy standard and objectives. Supporting factors can encourage the development of BUMDes and increase the profit, despite some limitations. The factors inhibiting BUMDes policy generates some problems to BUMDes, so that its profit percentage and contribution to PADes (Original Village Income) have not been optimal yet and is fluctuating. Edward III’s, and Van Meter and Van Horn’s implementation model theory used to analyze BUMDes policy in this study evidently are the factors affecting the implementation of BUMDes policy, in the form of supporting and inhibiting factors.
Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi Elisa Fitriyani; Didik Gunawan Suharto
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas keberhasilan collaborative governance dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta. Obyek penelitian adalah proses kolaborasi dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta pada tahun 2010-2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan sumber dokumentasi yang berasal dari dokumen yang relevan. Informan dalam penelitian terdiri dari stakeholder terkait, yaitu unsur: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Kota Surakarta, Perum DAMRI Surakarta, dan PT. Bengawan Solo Trans. Teknik  analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan hasil; pertama, proses dialog tatap muka merupakan awalan dalam menjalin kerjasama melalui dialog langsung antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan dilakukan sejak awal dialog tatap muka yang bertujuan agar kolaborasi bisa terus menerus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan Bersama dan pembentukan konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. Upaya membangun kesepemahaman bersama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara formal maupun non-formal. Proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase outcome jangka menengah dikarenakan kerugian yang dialami Perum DAMRI, sehingga mempengaruhi dorongan siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Kedua, dalam hal keberhasilan kolaborasi, struktur jaringan sudah terbentuk secara formal, terdapat kesepakatan dan kontrak tertulis. Komitmen terhadap tujuan mengalami pemudaran yang berujung pada pemutusan kontrak kerjasama. Kepercayaan antar stakeholder meluntur akibat adanya wanprestasi dari stakeholder. Tata kelola,akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas/responsibilitas, serta berbagi informasi secara formal sudah dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama/MoU dan secara normatif sudah berjalan. Pada aspek akses terhadap sumber daya proses kolaborasi mengalami kegagalan akibat tidak cukup tersedianya sumber daya keuangan sebagai subsidi layanan bus rapid transit. Proses collaborative governance dalam layanan bus rapid transit memerlukan tersedianya akses sumber daya yang memadai.
PELATIHAN REVIEW POHON KINERJA DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKJIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO Rutiana Dwi Wahyunengseh; Sri Hastjarjo; Didik Gunawan Suharto; Wahyu Nur Harjadmo; Sudarmo Sudarmo; Son Haji
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 4 (2022): Desember, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i4.40766

Abstract

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran OPD dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan yang dihadapi kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah adalah dalam tiga tahun terakhir berada di ranking paling bawah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir dan bertekad menaikkan posisi menjadi nilai B. Penanggung jawab pembinaan Perangkat daerah supaya nilai akuntabilitas kinerja baik adalah bagian organisasi Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, Tim Pengabdi bermitra untuk membantu meningkatkan kapasitas staf perencana di Perangkat Daerah.  Metode yang digunakan adalah teknik “Participatory Community Problem Based Solving”.  Teknik pelatihan terdiri dari: (i) penyampaian materi untuk membekali konsep; (ii) bedah kasus salah satu indikator kinerja utama daerah; (iii) praktik bersama menyusun pohon kinerjanya; (iv) praktik di tim kelompok kerja berdasar rumpun urusan; (v) peserta mempresentasikan hasil kerja; (v) narasumber (tim pengabdi) memberikan review atas hasil kerja kelompok. Output dari pelatihan adalah: (i) dihasilkan cascading kinerja; (ii) dihasilkan sampel narasi evaluasi capaian 1 indikator kinerja utama perangkat daerah tahun N-1. Simpulan, hasil pengabdian ini meningkatkan pengetahuan peserta tentang bagaimana menyusun pohon kinerja Perangkat daerah berbasis Logicl Framework. Disamping itu juga meningkatkan keterampilan peserta menyusun narasi capaian kinerja pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah.Government Agencies Performance Report is an instrument to account for the implementation of the duties, functions and roles of OPD in managing resources and sources of funds and existing authorities entrusted to the public in order to achieve organizational goals. The problem faced by Sukoharjo Regency, Central Java Province, is that in the last three years it has been at the bottom of the Central Java Government Performance Accountability System assessment for the past few years and is determined to increase its position to a B value. part of the Regional Secretariat organization. Therefore, the Service Team partnered to help increase the capacity of planning staff in the Regional Apparatus. The method used is the "Participatory Community Problem Based Solving" technique. The training techniques consist of: (i) delivery of materials to equip concepts; (ii) examine the case of one of the main regional performance indicators; (iii) joint practice of compiling a performance tree; (iv) practice in working group teams based on family of affairs; (v) participants present their work; (v) resource persons (service team) provide a review of the results of group work. The training materials consist of: (i) reviewing the logical framework of the performance tree and business processes for achieving regional strategic targets; (ii) measuring performance achievements; (iii) narrate the measurement results to a performance report document as a means of communication of accountability to the public. The outputs of the training are: (i) generated cascading performance; (ii) a sample narrative of the evaluation of the achievement of 1 main performance indicator of regional apparatus is produced in N-1. In conclusion, it is necessary to follow up in the form of regular desk evaluations for each OPD to ensure there is an improvement in skills in compiling narratives of performance achievements in the Performance Reports of Regional Apparatus Agencies. 
Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen Talita Amanda Azarine; Didik Gunawan Suharto
Wacana Publik Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i1.89672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan dengan mengukur efektivitas program yang dilihat dari empat aspek efektivitas menurut Budiani (2007) antara lain sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen jika dilihat dari aspek efektivitas belum terlaksana dengan baik. Hasil tersebut dilihat dari aspek sosialisasi program yang belum berjalan dengan efektif karena informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi belum tersampaikan dengan baik kepada para KPM. Sedangkan ketiga aspek lainnya sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen masih perlu dilakukan peningkatan efektivitasnya.
Beyond Compliance: A Systematic Review of Ethics, Accountability, And Transparency in Indonesian Governance Maftuh Rahmah Hanifa; Rutiana Dwi Wahyunengseh; Didik Gunawan Suharto; Didik Gunawan Suharto
Policy & Governance Review Vol 10 No 1 (2026): January
Publisher : Indonesian Association for Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/pgr.v10i1.1361

Abstract

This article discusses a Systematic Review of Ethics, Accountability, and Transpar- ency in Indonesian Governance. This topic falls within the public ethics and public accountability cluster in public administration studies, which emphasizes how moral principles, institutional integrity, and accountability mechanisms establish transparent and trustworthy governance. For a long time, accountability studies focused more on fiscal reporting and administrative control, while transparency focused on regulations and digitalization, and ethics related to corruption or the individual behaviour of of- ficials. However, there are significant lacks of research that systematically integrates these three aspects. This article fills that gap through a systematic literature review of publications from 2015 to 2025 regarding ethics, accountability, and transparency in the public sector in Indonesia. Based on the classic Friedrich-Finer debate, prin- cipal-agent theory, and the Public Accountability Framework, this analysis positions ethics as a normative foundation, transparency as an information tool, and account- ability as a multidimensional practice. The results show that despite digitization initia- tives, a weak ethical foundation hinders their effectiveness in preventing corruption and eroding public trust. This article synthesizes diverse literature and proposes an integrated public administration governance framework that emphasizes the impor- tance of ethical, accountable, and transparent governance in Indonesia, while also enriching the governance discourse.
Co-Authors Didik Gunawan Suharto Dimas Ratu Tiemority Elisa Fitriyani Fallenda Mahatva Dewi Maftuh Rahmah Hanifa Rutiana Dwi Wahyunengseh Rutiana Dwi Wahyunengseh Son Haji Sri Hastjarjo Sudarmo Sudarmo Talita Amanda Azarine Wahyu Nur Harjadmo