Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Setiyowati Setiyowati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM Setiyowati Setiyowati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuanganbangsa, dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional, maka anak memiliki peranstrategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensibangsa dan negara pada masa depan, maka kehadiran anak merupakan hal terpentingdidalam sebuah keluarga tetapi seringkali manusia dihadapkan pada suatu kenyataan akanketidak kemampuan terhadap takdir dari yang Maha Kuasa dimana keturunan tidak dapatdihadirkan didalam sebuah keluarga, sehingga dalam masyarakat dewasa ini berkembanglembaga pengangkatan anak dalam upaya memenuhi keinginan para orang tua yang tidakmampu memperoleh keturunan. Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dengan menasabkan dengan keluargaangkatnya, hanya sebatas hubungan kekeluargaan dan kasih sayang. Prosedur pengangkatananak melalui permohonan yang diajukan pada ketua pengadilan (pengadilan agama) denganmemenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sedang akibat pengangkatan anak menurut hukumislam meliputi tentang status nasab, kewarisan, perkawinan, perwalian, dan nafkah.

BUDAYA.HOKUM DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN AIR MINUM TERHADAP PELAYANAN DAN TARIF PDAM KOTA SEMARANG Setiyowati Setiyowati
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 2, No 5 (2005): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Konsumen tidak mempunyai posisi tawar yang kuat saat berhadapan dengan PDAM Kota Semarang karena sangat bergantun pada air yang dipasok oleh PDAM Kota Semarang. Sebaliknya PDAM Kota Semarang memanfaatkan keadaan mi untuk mengeksploitasi konsumen. Konsumen tidak menuntut sesuai hukumyang berlaku karena budaya hukum konsumen mempunyai penilaian yang negatif terhadap hukum itu sendiri. Akibatnya tidak ada sengketa yang diselesaikan sesuai hukum yang berlaku Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberi konsumer, kekuatan agar dapat memperoleh hak-haknya secara mandiri dan mempunyai posisi tawar yang sama dengan PDAM Kota Semarang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Khafidz Hidayatullah; Setiyowati Setiyowati
Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Pembagian harta bersama di Indonesia saat ini masih memiliki banyak permasalahan, saat ini banyakdijumpai kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih diangap tidak jelas/masih menimbulkanmasalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita, atas dasarpermasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisistentang faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidakmelindungi wanita, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak (mantan suami dan isteri)dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian, setelah menganalisis tujuanpenelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan tentang Bagaimanabentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitianini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitupendekatan perundangundangan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yangdidukung oleh data primer, atas data yang digunakan, diperoleh dengan cara studi kepustakaan besertawawancara, data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta bersama yang tidak berkeadilan terhadapwanita disebabkan karena dua faktor yaitu, faktor adanya peleburan harta bersama dan juga adanyapembagian yang didasarkan pada hukum adat. Sejatinya atas faktor tersebut dapat diminimalisir dengancara menmbuat perjanjian perkawinan, yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah adanyaperceraian perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu dibagiseperdua.

Collaborarive Administration Model For Communities Affected by Tidal Flood in Coastal Area Edy Lisdiyono; Setiyowati; Charis Christiani; Rahmad Purwanto W; Bambang Widodo
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Abs Rob is an event where sea air rises to inundate the surrounding land, causing environmental problems tract. This condition is the area in North Semarang City as one of the northern coastal areas of Java which is affected by tidal floods that enter villages and even enter people's houses that have not stopped for a long time, resulting in greatly disrupted activities and community access, including economic losses, damage to building facilities and infrastructure and the increasingly damaged environment. The University Service Team on 17 August 1945 Semarang has carried out socialization and assistance to communities affected by the tidal wave in the North Semarang area, especially the North Tanjung Mas Village with the Independent Learning Policy Program for the Independent Campus and received funding assistance from the Directorate General of the Ministry of Education, Research and Technology in 2021 and the results of the Service. this has been presented. The method of implementing community service is carried out by Tanjungmas Village, North Semarang District divided into two types of activities, namely: (1) Socialization activities and (2) Assistance for community groups in improving collaborative community service involving five parties (Pentahelic Approach) by involving regional officials ( in this case the Regional Disaster Management Agency, Bappeda, North Semarang District and Tanjungmas Village) as the regulator and executor of authority in the context of disaster management. There are several problems or obstacles found in the outreach and mentoring activities, namely the low capacity of human resources and the capacity of community institutions in Tanjungmas sub-district, low community involvement in tidal disaster management efforts, both individually and in institutions.

JURIDICAL STUDY OF LEASING OF HOSPITAL FOUNDATION ASSETS TO HOSPITALS IN THE FORM OF A LIMITED LIABILITY COMPANY Setiyowati Setiyowati
UNTAG Law Review Vol 6, No 2 (2022): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Law number 28 of 2004 amendments to law number 16 of 2001 concerning foundations, in article 5 paragraph (1) explains that the assets of foundations are stopped or distributed directly or indirectly. In fact, there is a hospital from a foundation which, due to being pressured by the need to improve hospital management, the foundation which manages the hospital business unit forms a pt to manage the hospital business unit. This research discusses the role of a notary in the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a limited liability company and what is the mechanism for the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a limited liability company and what are the responsibilities of legal organ foundations in an effort to transfer the assets of a hospital foundation hospital to a hospital in the form of a limited liability company. This research is a normative juridical research with an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to research. The results of the analysis are presented qualitatively. Data in the field was taken through interviews with the foundation and notary who made the lease deed. The results of this study are the role of the notary in the transfer of assets, namely the role of the notary as the maker of the land lease agreement owned by pt husada to khoirunissa hospital. The mechanism for the process of transferring assets from a hospital foundation to a hospital in the form of a pt is through a lease agreement. PT. Husada leases its assets in the form of land and is leased by the khoirunisa foundation on which a foundation hospital is built called rsia umi barokah.

Collaborarive Administration Model for Communities Affected by Tidal Flood In Coastal Area Edy Lisdiyono; S Setiyowati; Charis Christiani; Rahmad Purwanto W; Bambang Widodo
Community Service Journal (CSJ) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.036 KB)

Abs Rob is an event where sea air rises to inundate the surrounding land, causing environmental problems tract. This condition is the area in North Semarang City as one of the northern coastal areas of Java which is affected by tidal floods that enter villages and even enter people's houses that have not stopped for a long time, resulting in greatly disrupted activities and community access. , including economic losses, damage to building facilities and infrastructure and the increasingly damaged environment. The University Service Team on 17 August 1945 Semarang has carried out socialization and assistance to communities affected by the tidal wave in the North Semarang area, especially the North Tanjung Mas Village with the Independent Learning Policy Program for the Independent Campus and received funding assistance from the Directorate General of the Ministry of Education, Research and Technology in 2021 and the results of the Service. this has been presented. The method of implementing community service is carried out by Tanjungmas Village, North Semarang District divided into two types of activities, namely: (1) Socialization activities and (2) Assistance for community groups in improving collaborative community service involving five parties (Pentahelic Approach) by involving regional officials ( in this case the Regional Disaster Management Agency, Bappeda, North Semarang District and Tanjungmas Village) as the regulator and executor of authority in the context of disaster management. There are several problems or obstacles found in the outreach and mentoring activities, namely the low capacity of human resources and the capacity of community institutions in Tanjungmas sub-district, low community involvement in tidal disaster management efforts, both individually and in institutions.

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI AHLI WARIS ORANG TUA ANGKAT Mahardhika Budi Putrantia; Setiyowati
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 1 (2023): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i1.895

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris anak angkat yang tidak didaftarkan, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak didaftarkan. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau penerus keturunan, maka kemenakan bertali darah diangkat sebagai pengganti. Anak kemenakan ini diurus, dipelihara, dan diberikan pendidikan atas dasar rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan dalam praktek, yang bersumber pada data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak didaftarkan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena secara status anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak angkat tetap memiliki porsi dari pembagian harta yang di tinggalkan oleh orang tua angkatnya, yaitu dengan hibah atau wasiat wajibah yang bagianya diatur maksimal hanya 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya bukan hanya berdasarkan status sebagai anak angkat, melainkan juga karena orang tua angkat masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut yang sudah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak didaftarkan bisa didapatkan berdasarkan KHI Pasal 209, ayat (1), serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung. Oleh karena itu, meskipun tidak didaftarkan, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search