Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Analysis of the Implementation of Groundwater Tax on Dewatering in Jakarta Agustina Agustina; Inayati Inayati
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i1.3390

Abstract

This article aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province and the factors causing the collection of groundwater tax on dewatering are not optimal in DKI Jakarta Province. The problem is focused on the ground water tax policy on dewatering in DKI Jakarta Province. To approach this problem, the theory of Merilee Grindle's about policy implementation was used. Data were collected through literature study and field study and analyzed qualitatively. Through this method, data and information obtained from field studies and literature studies were then processed to draw conclusions. This study concludes that there are interests that are affected in the implementation of groundwater tax on dewatering, especially the interests of the Regional Tax and Retribution Agency. It is related to the desired benefits of implementing the policy, namely increasing groundwater tax revenues in DKI Jakarta Province. Some factors caused the implementation of ground water tax on dewatering were not optimal are human resources that are still lacking in terms of quality and quantity, data collection and supervision have not been done well, lack of coordination between related agencies, lack of socialization and unclear implementation regulations
Alternative Policy on Progressive Tax Rate on Idle Land in the Special Capital Territory of Jakarta Rizki Nanda Apriani; Inayati Inayati
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i2.3178

Abstract

The objective of this study is to analyze the alternative progressive tax rates on idle land in DKI Jakarta. Researchers used qualitative method. Based on the results of the analysis through data collection carried out using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with this progressive tax rate policy alternative it is believed that it can suppress effectively and precisely the concentration pattern of land ownership and control as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard the land. These laws and government regulations were inadequate to be applicable to non-agricultural lands or lands with ownership, or use rights. It is due to  both of them have not regulated the extent of non-agricultural land, as well as the area of land ownership rights, building use rights, and use rights either for individual or legal entities. The imposition of a progressive tax rate by looking at the length of ownership adopted by South Korean country was also considered capable of being a pretty good way dealing with this idle land problem. The results of study related to the imposition of a progressive tax rate on idle land using the excess scheme or additional collection on the building land tax has been previously imposed.
Efektivitas Pemeriksaan Pajak: Sebuah Tinjauan Literatur Meirina Ikayanti; Inayati Inayati
Syntax Idea Vol 3 No 11 (2021): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v3i11.1579

Abstract

Bagi negara berkembang, perpajakan merupakan topik yang menantang dan telah menarik perhatian para peneliti. Meskipun pajak memiliki kontribusi yang besar sebagai sumber pendapatan negara, dalam implementasinya terdapat permasalahan berupa realiasi pajak yang tidak mencapai target. Untuk memerangi fenomena buruk ini, berbagai negara di dunia telah memasukkan pemeriksaan pajak ke dalam sistem perpajakan mereka. Dengan peran penting yang dimiliki oleh aktivitas pemeriksaan pajak, tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pemeriksaan pajak agar efektif khususnya dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini merupakan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder dan dianalisis melalui teknik analisis data kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi yang hanya dapat valid ketika tiga komponennya (probabilitas audit, probabilitas deteksi, dan sanksi) bekerja sama. Efektivitas pemeriksaan pajak adalah konstruksi holistik yang merupakan kombinasi dari berbagai bagian yang bekerja bersama dalam suatu sistem untuk memastikan pencegahan
Tax Incentives For Indonesian Philanthropy: The Balance of Effectiveness of Pull Factor and The Role of The State Haula Rosdiana; Murwendah Murwendah; Inayati Inayati
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.335 KB) | DOI: 10.15408/aiq.v11i2.11240

Abstract

Abstract. This study aims to evaluate the tax policy on philanthropy in Indonesia. The data are analyzed using mixed approach. The findings of this study indicate that the lack of dynamics in current tax policy is not in harmony with the rapid development of increasingly varied philanthropic activities. Therefore, the donors and recipients face uncertainty related to taxation on philanthropy including tax treatment and tax incentives that can be obtained from the government. Applicable tax policies have not been able to provide incentives for various types of taxes. In other words, the policy of tax incentives on philanthropy activities has not been pull factor for the community to be more actively involved in philanthropy activities. Regulatory improvement is necessary, including accommodation of incentives for all types of taxes on philanthropy in Indonesia.Keyword: Policy Evaluation, Philanthropy, Tax Policy, Tax Incentives, Indonesia Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pajak filantropi di Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan campuran. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya dinamika dalam kebijakan perpajakan saat ini tidak selaras dengan perkembangan pesat kegiatan filantropi yang semakin bervariasi. Oleh karena itu, para donor dan penerima menghadapi ketidakpastian terkait perpajakan filantropi termasuk perlakuan pajak dan insentif pajak yang dapat diperoleh dari pemerintah. Kebijakan pajak yang berlaku belum dapat memberikan insentif untuk berbagai jenis pajak. Dengan kata lain, kebijakan insentif pajak pada kegiatan filantropi belum menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan filantropi. Selanjutnya, masalah yang terkait dengan administrasi pajak masih ditemukan dalam implementasinya. Perbaikan regulasi diperlukan, termasuk akomodasi insentif untuk semua jenis pajak untuk filantropi di Indonesia.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Filantropi, Kebijakan Pajak, Insentif Pajak, Indonesia
Konstruksi Ulang Kebijakan Fasilitas Bea Masuk Untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia Edi Slamet Irianto; Haula Rosdiana; Sunaryo Sunaryo; Maria RUD Tambunan; Inayati Inayati
IPTEK Journal of Proceedings Series No 5 (2017): Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2016)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.914 KB) | DOI: 10.12962/j23546026.y2017i5.3134

Abstract

Industri galangan kapal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena itu kebijakan insentif pajak sebagai pull factor harus didisain dengan baik agar efisien dan efektif. Salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong daya saing industri galangan kapal adalah Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Dalam praktiknya, tidak banyak pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas BMDTP. Berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur, studi dokumentasi dan field research berupa Focused Group Discussion, disimpulkan bahwa BMDTP yang lebih cocok sebagai spending policy dibanding sebagai tax policy, tidak sesuai dengan nature of business industri galangan kapal di Indonesia yang bersifat job order. Prosedur pengajuan BMDTP kurang selaras dengan asas ease of administration, sehingga menimbulkan cost of taxation yang tinggi. Agar insentif Bea Masuk (BM) bisa lebih efektif dan efisien (tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran), maka disarankan agar pemerintah mengubah kebijakan BMDTP menjadi fasilitas BM sebesar 0% (tarif preferensi) disertai dengan pengawasan yang baik namun efesien dari pemerintah. Fasilitas BM 0% hanya diberikan atas impor komponen yang belum diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri belum mencukupi permintaan industri galangan kapal dalam negeri. Kebijakan fasilitas bea masuk ini semestinya didesain pula dengan mempertimbangkan pertumbuhan industri pendukung atau produsen komponen (barang/ bahan) galangan kapal.
Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta) Okie Bismakuncara; Inayati Inayati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.48 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.22248

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Namun saat ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel dan perkantoran sedangkan sisanya adalah hunian. Salah satu sebab masyarakat keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang tidak murah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jasa arsitek gratis untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan yang wajib dimiliki apabila membangun dan memiliki hunian. Namun dalam pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut dikarenakan harus memenuhi syarat dan tambahan khusus yang dicantumkan sehingga tidak semua masyarakat yang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan hunian bisa mengajukan jasa arsitek gratis. Penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mendalami bagaimana program jasa arsitek gratis diluncurkan hingga diterapkan kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang pembuat program, pelaksana program, pengawas program, dan masyarakat. Hasil dari temuan yaitu dari sudut pandang masyarakat yaitu belum mengetahui keberadaan program dan syarat dan ketentuan yang diterapkan bersifat situasional, sedangkan dari sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan program tidak memiliki batasan dan akan merugikan pelaku arsitek profesional lain. 
Effect of Notice of Tax Warning, Notice of Tax Collection, and Tax Education Programs on Tax Compliance in West Sumatera and Jambi Indra Budiman; Inayati Inayati
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.426 KB) | DOI: 10.31314/pjia.10.1.45-63.2021

Abstract

This research examines the two components of the Slippery Slope framework, power, and trust, in influencing formal tax compliance in the West Sumatera and Jambi region. The supervision factors: Notice of Tax Warning and Notice of Tax Collection are used as a proxy of power, and public education program is used as a proxy of trust in the authority. Secondary data collected through documentation study is presented in panel data and then analyzed using panel data regression analysis. As this study uses a mixed quantitative and qualitative method, we conducted in-depth interviews with key informants to get a more robust analysis. This study shows that together and partially, these three factors have a positive and significant effect on formal tax compliance. Notice of Tax Warning and Notice of Tax Collection effectively deliver law enforcement's message as a coercive power through supervision efforts. At the same time, tax education programs are practical to encourage awareness and trust in the authority that ultimately improves tax compliance. This study recommends some improvements in administrative issues and strategies to reach more taxpayers, perform more fair treatment, and enhance compliance.
Principles of Tax Collection in Value Added Tax (VAT) on Digital Services in Indonesia Putri Andreana; Inayati Inayati
Jurnal Public Policy Vol 8, No 1 (2022): November-Januari
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v8i1.4692

Abstract

Indonesia is one of the countries with a high level of consumption of digital services. That potential encourages the government to collect Value Added Tax (VAT) on digital services, including foreign companies. However, in practice, issues related to efficiency and supervision were found. This paper aims to analyze the fulfillment of the principles of tax collection in collecting Value Added Tax (VAT) on digital services. The method used is qualitative with data collection through literature study. The analysis results show that the principle of Equity fulfills horizontal Equity because the fees are charged regardless of ability; Revenue Productivity has succeeded in increasing state revenue; Ease of administration, meets the aspects of certainty, convenience, simplicity, and efficiency. However, in terms of efficiency, it is feared that it could increase compliance costs due to the limited knowledge of PMSE tax. Transparency is not optimal because the absence of a physical presence in Indonesia makes it difficult to access data and information so that supervision is carried out; Neutrality is fulfilled because it supports the competitiveness of local business, while in terms of consumption, it is necessary to pay attention to VAT facilities on digital export services due to the potential for distortion of local digital service providers. So it can be said that the practice of collecting Value Added Tax (VAT) fulfills all aspects. However, several issues need more attention, especially efficiency, transparency, and neutrality.
Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran di Indonesia Dalam Perspektif Collaborative Governance Baequni Muhammad Arif; Inayati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v10i1.4626

Abstract

Adanya transaksi menggunakan aplikasi online menimbulkan beberapa permasalahan bagi pemerintah daerah terkait penerimaan pajak restoran yaitu adanya restoran mitra yang hanya menjual makanan secara online tanpa adanya restoran fisik. Masalah lainnya adalah skema bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik aplikasi online (misalnya, Gojek dan grab) ke restoran mitra. Skema ini menyebabkan beberapa restoran menaikkan harga pemesanan online mereka. Di sisi lain, basis pajak dari pajak restoran adalah harga pesanan offline, sehingga penjual membayar jumlah pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya. Masalah ketiga, adanya pembayaran melalui e-wallet, memungkinkan wajib pajak melaporkan omzet lebih kecil dari beban sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan aplikasi online. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur seperti buku dan artikel. Hasil dari penelitian ini berupa beberapa alternatif solusi, antara lain pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah, bekerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, dan yang utama adalah tata kelola kolaboratif dengan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan transaksi menggunakan aplikasi online.
Self-Assessment System in Indonesian Taxation: Weakness or Strength? Muhammad Ilman Iriawan Fitdra; Inayati Inayati
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): Pemikiran Administrasi Negara 3
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v14i1.17791

Abstract

This study describes the challenges of compliance in the formation of tax morality. This study examines the literature on self-assessment and tax compliance. This study explores a scientific review of tax compliance based on the application of a self-assessment system (SAS). All relevant data that is combined into information is revealed in this study by ensuring all components that need to be clarified about self-assessment and its implications for tax compliance. The conclusion of the study shows that in Indonesia, SAS is a tax system that requires a high level of tax compliance. The high and low levels of tax compliance can be caused by tax knowledge and system complexity.