Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Heri Kusmanto
FISIP, Universitas Sumatera Utara
Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Abdul Haris; Heri Kusmanto; Siti Mardiana
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047

Abstract

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Agung Saputra; Heri Kusmanto; Kaiman Turnip
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1052

Abstract

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015 AHMAD BUKHARI SIREGAR; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1053

Abstract

Pedoman kinerja Kepala Sekolah yang dikeluarkan Permendiknas tentang standar pengelolaan sekolah harus menjadi Evaluasi kinerja kepala sekolah yang berdasarkan tupoksinya. Tupoksi kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja dan Akuntabilitas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Langkat dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 sebagai standar pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mengevaluasi kinerja dan Menganalisis akuntabilitas Kepala Sekolah menengah kejuruan se-kabupaten langkat dalam melaksanakan pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode bersifat analisis deskriftif dimana yang menjadi informan adalah tujuh orang informan dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan bertempat di Kantor dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini dinilai kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-kabupaten langkat sudah cukup baik. Namun perlu ditingkankan lagi agar dapat menjadi lebih baik lagi.
Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Benny Kurniawan Putra Sembiring; Heri Kusmanto; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1049

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan elektronik kartu tanda penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan e-KTP. Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.  Populasi penelitian yaitu seluruh pegawai dan masyarakat dengan pemilihan sampel yaitu  26 orang (1 orang camat, 1 sekretaris camat, dan 24 orang masyarakat). Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa perekaman data warga sampai awal bulan September 2016 sebesar 83,4% tetapi belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100% sampai akhir bulan September 2016.  Perilaku aparat birokrasi Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelayanan meliputi kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab berjalan baik tetapi sebagian masyarakat masih ada yang merasa bahwa perilaku aparat birokrasi yang tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan e-KTP yaitu kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja. Perilaku aparat untuk terus ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang dalam pengurusan e-KTP memberikan apresiasi.
Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Abdul Haris; Heri Kusmanto; Siti Mardiana
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047

Abstract

Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet.
Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Benny Kurniawan Putra Sembiring; Heri Kusmanto; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1049

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan elektronik kartu tanda penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan e-KTP. Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.  Populasi penelitian yaitu seluruh pegawai dan masyarakat dengan pemilihan sampel yaitu  26 orang (1 orang camat, 1 sekretaris camat, dan 24 orang masyarakat). Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa perekaman data warga sampai awal bulan September 2016 sebesar 83,4% tetapi belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100% sampai akhir bulan September 2016.  Perilaku aparat birokrasi Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelayanan meliputi kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab berjalan baik tetapi sebagian masyarakat masih ada yang merasa bahwa perilaku aparat birokrasi yang tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan e-KTP yaitu kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja. Perilaku aparat untuk terus ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang dalam pengurusan e-KTP memberikan apresiasi.
Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Agung Saputra; Heri Kusmanto; Kaiman Turnip
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1052

Abstract

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Se-Kabupaten Langkat Tahun 2015 AHMAD BUKHARI SIREGAR; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1053

Abstract

Pedoman kinerja Kepala Sekolah yang dikeluarkan Permendiknas tentang standar pengelolaan sekolah harus menjadi Evaluasi kinerja kepala sekolah yang berdasarkan tupoksinya. Tupoksi kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja dan Akuntabilitas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Langkat dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 sebagai standar pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mengevaluasi kinerja dan Menganalisis akuntabilitas Kepala Sekolah menengah kejuruan se-kabupaten langkat dalam melaksanakan pengelolaan sekolah, meliputi perencanaan program, pelaksaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah serta sistem informasi sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode bersifat analisis deskriftif dimana yang menjadi informan adalah tujuh orang informan dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan bertempat di Kantor dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Hasil dari penelitian ini dinilai kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se-kabupaten langkat sudah cukup baik. Namun perlu ditingkankan lagi agar dapat menjadi lebih baik lagi.
Co-Authors Abdul Haris Agung Saputra AHMAD BUKHARI SIREGAR Benny Kurniawan Putra Sembiring Isnaini Isnaini Kaiman Turnip Siti Mardiana Usman Tarigan