Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.273
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Manajemen Pelayanan Publik JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PERSPEKTIF Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities
Isnaini Isnaini
Universitas Medan Area
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Ngadimin Ngadimin; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1519

Abstract

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kebupaten Dairi Novlentina Pasi; Abdul Kadir; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pelaksanaan  SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan produk  yang dihasilkan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Bebasis Akrual. Peneliti memilih menggunakan teori George C. Edwards III yang mengatakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui model Irawan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan SIMDA Keuangan Versi 2.7 Berbasis akrual sudah terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor sumber daya dan struktur birokrasi (2) Penganggaran dan Penatausahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  sementara penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 
Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara Ihramli Efendi; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.5858

Abstract

The formulation of the problem in this study is How is the service quality of the Office of Investment and One Stop Integrated Services in Batu Bara Regency in managing permits to the community?. And What are the obstacles for the Batu Bara Regency Investment and One Stop Service Office in obtaining permits to the public? The method used in this study is a qualitative research, with data collection instruments are interviews, documentation, and observation. While the data analysis used descriptive analysis. The results showed that the quality of public services at the Investment and One Stop Service Office of Batu Bara Regency refers to the theory of Parasuraman, Zeithaml, and Berry (Parasuraman, 1988), namely: public services that are in poor or unsatisfactory. In terms of reliability, the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Batu Bara Regency is not yet classified as good. In providing service, the time is quite long. The technical team is not in place because the technical team also holds other positions. However, the physical evidence (tangibles), reliability (reability), responsiveness (responsiveness), assurance (assurance) and empathy can be said to be good. The service barrier at the Investment and One Stop Service Office of Batu Bara Regency is technological failure. Not all permits can be accessed by the public. Like building permits. In practice, it has not been implemented optimally. And limited resources. This is because the technical team is not in place, and concurrently with other positions, and is in their respective offices.
Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Reza Fachrozi; Isnaini Isnaini; Rudi Salam Sinaga
PERSPEKTIF Vol 11, No 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5366

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze, how the implementation of policies of the Mayor of Binjai in terms of improving the quality and quality of public services, especially transportation services to the people of Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative using the Merille S. Grindle theory where there are several variables that determine the effectiveness of policy implementation. From the results of the study it can be seen that after the implementation of the Mayor's Regulation at the Binjai City Transportation Agency, there was a change where previously the transportation management process, which had been in PD Angkutan Kota Binjai using transportation costs and other transportation, is now transferred to the Transportation Office to manage it with free of charge so that it can make it easier for people to carry out daily activities using Trans Binjai.
Analisis Kebijakan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2019 Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kelurahan Sibuluan Indah Aulia Dhuhri; Isnaini Isnaini; Maksum Syahri Lubis
PERSPEKTIF Vol 11, No 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5363

Abstract

The level of community satisfaction with services from the kelurahan is still relatively low, as can be seen from the many protests from the community against the kelurahan policy. This situation can be seen from the implementation of the work which is still slow so that most of the work cannot be completed on time. This study aims to determine what policies and constraint factors cause the less successful policy of Regent Regulation no. 6 of 2019 concerning Provision of Additional Income for Civil Servants in Central Tapanuli Regency in Improving Employee Performance in Sibuluan Indah Village, Pandan District. The research used was descriptive method, and the data analysis technique used descriptive qualitative. The results of the study show that the TPP policy has not fully succeeded in improving the performance of employees in Sibuluan Indah Village, Pandan District, with the following recommendations: 1) that the Central Tapanuli Regency government needs to revise the TPP policy so that it is more detailed about the elements of performance appraisal, 2) Officials appraisers need to eliminate the influence of personal relationships in making assessments of the performance of subordinates, and 3) The government needs to pay attention to the payment of TPP funds can be made in a timely manner.
Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai Bambang Azis Silalahi; Marlon Sihombing; Isnaini Isnaini
PERSPEKTIF Vol 11, No 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5367

Abstract

The government has launched the Public Service Agency / Regional Public Service Agency (BLU / BLUD) program with the issuance of Government Regulation Number 23 of 2005. PP 23 of 2005 concerning Financial Management of Public service agency which basically explains, Public service agency are not only a new form in management of state finances but also as a new paradigm for public sector service management. The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation of PPK-BLUD policies in RSUD Dr. RM Djoelham Binjai in terms of improving the quality and quality of public services, especially health services to the people of Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative using the Merille S. Grindle theory where there are several variables that determine the effectiveness of policy implementation. From the research results it can be seen that after the implementation of PPK-BLUD in Dr. RM. Djoelham Binjai, there was a change where previously the budget management, finance and reporting processes, which had been purely based on financial regulations with the APBD mechanism. However, with the implementation of PPK-BLUD, all the income that the RSUD Dr. RM. Djoelham receives can be directly managed and used for the needs and needs of the RSUD. So it is hoped that it can simplify the bureaucracy, especially finance, so that in the end it can improve the quality of hospital services. In its implementation, there are several obstacles faced, especially the understanding of other sections and fields of PPK-BLUD in RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai so that good coordination between divisions and fields is needed.
Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Alfi Husni; Isnaini Isnaini; Adam Adam
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6297

Abstract

This study aims to analyze how the implementation of the Gayo Lues Regent’s Regulation Number 14 of 2014 concerning urban and rural land and building taxes in Gayo Lues District and to find out the obstacles in the implementation of the Gayo Lues Regent’s regulation number 14 of 2014 concerning urban and rural land and building taxes in Gyao Lues district. The research method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, observations and documentation. The Research results were tasted using George Edward III’s theory, wich consisted of (1). Communication, (2). Resources, (3). Bereaucratic Structure and (4). Dispotition. The results of this study indicate that the implementation og Gayo Lues Regent’s Regulation Number 14 of 2014 concerning Urban and Urban Land and Building Taxes in Gayo Lues District has been implemented but has not given optimal result, because it faces several obstacles, including the lack of diect socializatation of land and building taxes to the community, limited human resources in terms of quantity and competence possessed. limited facilities to support activities, lack of budget to support the implementation of activities.
Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Muhammad Reza Syahputra; Isnaini Isnaini; Adam Adam
PERSPEKTIF Vol 11, No 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5337

Abstract

Based on the results of the analysis of the 2020 East Medan District Government Agency Performance Accountability Report, it shows that employee performance is still low, and there are problems that need to be addressed related to apparatus work discipline. The research method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection is obtained from interviews, documentation, and observations. The results showed that the work quality of the employees of the East Medan District Head Office, Medan City was still low in terms of handling documents and procedures were still convoluted and slow and not transparent in terms of costs. The work quantity of the employees of the Medan Timur Sub-district Office in Medan City is quite good. The work discipline of the employees of the East Medan Sub-district Office, Medan City, has not yet been implemented as expected by the community. Employees at the Medan Timur Sub-district Office in Medan City have good initiatives in carrying out their duties. As well as the employee's responsibility for all aspects related to the tasks carried out by the employees of the East Medan District Head Office, Medan City is quite good.
Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Indah Widyastuti; Isnaini Isnaini; Adam Adam
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6070

Abstract

The purpose of this study is: To analyze how the performance analysis of members of the DPRD of Batu Bara Regency in 2014 - 2019 in the Formation of Regional Regulations. The results of research on the performance of DPRD members in Batu Bara Regency in 2014 – 2019 in the Formation of Regional Regulations. The results show that the productivity of DPRD members' performance in carrying out their various functions is not optimal. The quality of service provided by members of the DPRD of Batu Bara Regency has not been optimal and that it runs well in the community where the community assesses the inability of members of the DPRD of Batu Bara Regency to serve their aspirations. The performance of the DPRD members of Batu Bara Regency in accountability has not been running optimally, it can be seen that the community does not yet know what is the function of their performance and have not felt the impact. In terms of responsiveness, the performance of DPRD members in Batu Bara Regency has not been implemented if in the implementation of responsiveness to the community it has not had maximum results such as the weakness in making policies and policies that have not been felt by the people of Batu Bara Regency. Regions The obstacles in carrying out performance as members of the DPRD of Batu Bara Regency are: lack of knowledge of DPRD members of Batu Bara Regency, lack of experience in forming Regional Regulations, lack of mastery of data and information by members of the Regional People's.
Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Eko Prasetio; Isnaini Isnaini; Adam Adam
PERSPEKTIF Vol 10, No 2 (2021): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.5176

Abstract

The implementation of licensing services through Online Single Submission (OSS) at the Binjai City Investment Service and One-Stop Integrated Licensing Service (DPMPPTSP) can still be said to be unsatisfactory because it still has problems in licensing services, especially Construction Services Business Permit (IUJK) services. Problems that are often faced include the completion of the Construction Service Business Permit (IUJK) not on time and business actors do not understand the operation of the OSS system, which results in licensing services through the OSS not yet maximized. This study is to determine the quality of licensing services through OSS at the DPMPPTSP Binjai City and to find out the inhibiting factors for the implementation of licensing through OSS at the Binjai City DPMPPTSP. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate the quality of licensing services through OSS at DPMPPTSP of Binjai City which is examined from the dimensions of service quality, namely Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance ( guarantee), Empathy (empathy) as a whole is considered good but not optimal. The DPMPPTSP Of Binajai City is expected to have a technical team located at the Dinas and Dinas to conduct socialization regarding the use of the OSS system to the public so that the public is able to register their own permits and not through third parties/brokers.
Co-Authors Abdul Kadir Abdullah Afifuddin Lubis Adam Adam Ade Liniarty Daulay Ahmad Fachrizal Alfi Husni Ali Putra P Harahap Andrei Wibowo Aulia Dhuhri Azhari Akmal Tarigan Bambang Azis Silalahi Benny Sinomba Siregar Benny Syahputra Nasution Berry Nanda Sembiring Budi Hartono Budiarto Sembiring Dayat Limbong Dayat Limbong Dejan Gemelar Raja Guk-Guk Desi Handayani Simbolon Dian Jatikusuma Dudi Komarudi Dumasari Harahap Ediwarman Ediwarman Eko Prasetio Endang Wastiani Faizal Faizal Fandy Enko Irwanto S. Hanafi Harahap Harso Kardhinata Hasiholan Naibaho Hastika Rahayu Hs Hasyanul Arief Sinaga Hendra Bavo Sembiring Heri Kusmanto Heri Kusmanto Herman Sentosa Ichsanul Arifin Siregar Ihramli Efendi Iman Jauhari Indah Widyastuti Indra Kurniawan Nasution Indri Inayati Jadrias Tarigan Jauwahir Jauwahir Jelly Leviza Lenny Lasminar S Lasminar S M. Citra Ramadhan M. Ridha Haikal M.Jalil Sembiring Mahmud Mulyadi Mahyaruddin Salim B Maksum Syahri Lubis Marlina Marlina Mery Donna T. Pasaribu Michael Richard Siahaan Mirza Nasution Monalisa Aritonang Muda Sakti Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Raihan Rizqullah Muhammad Reza Syahputra Muhammad Syarif Muhammad Yusuf Naimah Mardhiah Matondang Natanail Sitepu Ngadimin Ngadimin Nina Siti Salmaniah Siregar Nini Syafriani Hasibuan Novlentina Pasi Nurganti Manik Praja Pranoto Priyadi Priyadi R. Hamdani Harahap Rafika Duri Ramal Ramal Reza Fachrozi Rizkan Zulyadi Rosalia Ena Darmawati Br Jabat Rudi Salam Sinaga Said Sala Sedarita Ginting Sihombing, Marlon Sri Hidayani Sri Pinem Suci Rahmadani Suhaidi Suhaidi Susanti Rizkasari Tanti Juliana Taufik Siregar Tuahman Tuahman Utary Maharany Barus Vicky Fadian Warjio Warjio Warjio Warjio Zainal Fikri Nasution Zakaria Bahari Zamzami Zamzami Zulmansyah Tanjung