Articles
<![CDATA[Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan ]]>
<![CDATA[Saputra, Agung]]>;
<![CDATA[Kusmanto, Heri]]>;
<![CDATA[Turnip, Kaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.096 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v6i1.1052
<![CDATA[Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.]]>
<![CDATA[Allocation of Education Budget in Indonesia ]]>
<![CDATA[Saputra, Agung]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 1, No 2 (2018): Budapest International Research and Critics Institute June ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v1i2.19
<![CDATA[Education is considered to have a very important role in promoting the civilization of a nation. Good quality education can encourage the creation of a quality society, creative and productive until finally able to achieve welfare. Through this national education system, the government should be able to ensure equal distribution of educational opportunities, as well as the relevance and efficiency of education management to face challenges in line with the changing demands of local, national and global life. The budget allocation system for education in Indonesia is heavily influenced by government policies. Education financing depends on the management of educational institutions, but budget allocations used must conform to national financing standards. Education in Indonesia, implemented in accordance with educational policies that regulate the national education system, as well as the allocation of 20% education funding obtained from the state budget and APBD.]]>
<![CDATA[The Rationality of the Max Weber Bureaucracy Model in the Modrenization of the Public Services Bureaucracy of the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Services) ]]>
<![CDATA[Saputra, Agung]]>;
<![CDATA[Mahardika, Ananda]]>;
<![CDATA[Izharsyah, Jehan Ridho]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i3.2483
<![CDATA[Bureaucracy is the most important part in the course of a government. Like the Max Weber Model which still exists in the bureaucratic system in Indonesia. This can be seen how the Weber Model is still an option in implementing a powerful bureaucracy from time to time. However, is this model still a bullet and a selling point that has a high character in creating good governance as described by de Gay who in his bureaucratic theory states that the most important thing in bureaucracy and a service is work ethic. This research is to see the rationality of Max Weber's Bureaucracy Model in the Modernization of Public Service Bureaucracy in the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Service). This study uses a qualitative descriptive approach with strengthening the literature to analyze cases and conduct discussions. The results of this study are first, the Medan Department of Population and Civil Registration implementation still mostly uses administration and written documents and this tends to make the office (bureau) the center of a modern organization, secondly, staff members are personally free, in the sense that they only carry out their duties. This impersonal task according to their position looks stiff and still exists in some staff, third, the separation of powers also still needs to be considered because it can also have positive and negative effects with the quality of performance and limited employee skills and amateur administration is still in the Department of Population and Civil Registration Medan. Recommendations from this research Department of Population and Civil Registration Medan need to develop and strengthen services through digitization, the concept of team work needs to be strengthened and it needs to be strengthened and developed the competence of staff expertise with soft skills to reduce the meaning of amateur administration using honorary staff]]>
<![CDATA[Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan ]]>
<![CDATA[Agung Saputra]]>;
<![CDATA[Heri Kusmanto]]>;
<![CDATA[Kaiman Turnip]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v6i1.1052
<![CDATA[Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar ]]>
<![CDATA[Siti Hajar Hajar]]>;
<![CDATA[Khaidir Ali]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.136-142
<![CDATA[Pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Tata kelola yang baik dapat menghasilkan pelayanan publik yang optimal, melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesioanal sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Optimalisasi pelayanan publik juga dilaksanakan oleh pemerintahan desa Pematang Johar dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satu program yang dikembangkan oleh Desa Pematang Johar adalah program pelayanan administrasi dengan sistem aplikasi pelayanan administrasi dari Handphone Android. Namun, program ini belum dapat diterapkan secara menyeluruh bagi masyarakat dan pemerintahan dikarenakan kemampuan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi ini terbatas pada fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kepemilikan handphone android yang dapat mendukung sistem aplikasi pelayanan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah program sistem aplikasi pelayanan administrasi pemerintahan desa ini diberi nama program e-Desa. Program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem program e-Desa ini. Tidak optimalnya program e-Desa ini juga akhirnya menghambat tata kelola pemerintahan desa Pematang Johar.]]>
<![CDATA[Acceleration of Public Services Through the Program E-Village in Improving Village Government in Pematang Johar Village ]]>
<![CDATA[Agung Saputra]]>;
<![CDATA[Khaidir Ali]]>;
<![CDATA[Siti Hajar]]>
<![CDATA[ Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 10, No 2 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/pjia.10.2.364-375.2021
<![CDATA[Pematang Johar village government is a village that has a lot of potential that can be developed and becomes a program that can improve governance in the village environment. The programs that are carried out in improving the administration of village governance in Pematang Johar Village cannot be separated from the strengthening of village government through programs that serve as an increase in knowledge and skills of human resources, especially in providing optimal services to the community. The program in question is the E-Desa program which aims to provide optimal services to the people of Pematang Johar Village. However, the program still requires steps that can be used by all village communities in obtaining public services in Pematang Johar Village. The purpose of the study was to determine and analyze the acceleration of public services through the E-Desa program in improving village governance in Pematang Johar Village. The method used in this research is qualitative. Strengthening village government in improving public services requires skilled human resources and is able to carry out the steps in implementing the E-Village program. Not only human resources (village government apparatus) must have the skills and knowledge in using the E-Village program through Android phones, but the community must also be able and understand the use of this program.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Agung Saputra]]>;
<![CDATA[M.Rizky Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.197 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6362
<![CDATA[Pengembangan koperasi sesuai dengan perkembangan sosial. Koperasi yang identik dengan sistem ekonomi demokratis diyakini dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah sosial ekonomi. Namun, sampai saat ini gerakan koperasi serba usaha di Kota Medan masih lebih dominan dibandingkan gerakan moral karena gerakan ekonomi secara konkret dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Secara kelembagaan, Koperasi serba Usaha lebih menonjolkan diri sebagai kendaraan sosial padahal seharusnya peran koperasi tidak hanya terbatas pada peran sosial, tetapi juga peran dalam ekonomi. Sehubungan dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan koperasi serba usaha di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Strategi dinas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada aspek Koperasi khusunya Koperasi serba Usaha(KSU) ialah dengan penumbuhan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI SARANA AKSESIBILITAS LAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Rafieqah Nalar Rizky]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 3: Nopember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.896 KB)
|
DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.605
<![CDATA[Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita banyak hal tentang tata kelola birokrasi. Era Covid-19 memaksa birokrasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pekerjaan semua sektor pemerintahan. Hasil pelaksanaan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat ketika pelatihan, pelayanan administrasi secara online sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, khususmya STM Silaturrahmi karena selama ini masyarakat hanya tahu untuk mengurus berkas kependudukan dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas kependudukan secara langsung (offline) dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Setelah pelatihan ini, masyarakat diharapkan lebih “melek†teknologi dengan memaksimalkan smartphone yang ada pada mereka. Dan masyarakat juga lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan secara online ditengah pandemic covid-19. Selain dapat mencegah perluasan penyebaran covid-19, administrasi kependudukan online juga dapat meminimalisir biaya dalam mengurus berkas kependudukan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Afanin Syifa Aprilia]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2022): KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.646 KB)
|
DOI: 10.30596/keskap.v1i2.11997
<![CDATA[The Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Sumatra Province, this organization is named the Bureau of Women's Empowerment, Children and Family Planning, North Sumatra Province Regional Secretariat which was formed in accordance with Regional Regulation number 7 of 2008 concerning Regional Secretariats and North Sumatra Provincial DPRD Secretariats. The vision of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province is the realization of gender equality, protection of women and children and improvement of family welfare for officials and the public. This study aims to find out how to implement regional regulation number 3 of 2019 in the complaint service at the women's empowerment and child protection service. The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach with primary and secondary data types obtained through interviews with sources, and through literature and documentation studies. The results of this study indicate that in general the process of implementing complaint services at the women's empowerment and child protection service runs according to existing procedures, even though in the Covid-19 condition, people can make reports online using the official website of the women's empowerment and child protection service. Even though people report online, reports that come into the office will be processed as soon as possible. This year, the public can report directly to the UPTD. P2TP2A. the planning that will be carried out by the women's empowerment and child protection service will make an online-based complaint through an application.]]>
