Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Serat Acitya

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang) Munawar Noor
Serat Acitya Vol 3, No 1 (2014): HARGA SEBUAH KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.762 KB)

Abstract

Dalam perkembangan paradigma pembangunan, dewasa ini pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia. Puncak kesadaran manusia adalah ketika sudah sampai pada keyakinan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membangun harkat dan martabat sebagai kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu pembangunan manusia dipandang sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara, sehingga diperlukan kemauan politik  yang kuat dari pemerintah serta membangun kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci : paradigma pembangunan, kemiskinan, kemauan poitik, kemitraan. In the development paradigm of development, today's development is more geared towards human development. The highlight is the human consciousness when it came to the conviction that his goal is to build the dignity of the poor and oppressed. Therefore, human development is seen as an effective way to tackle the problem of poverty. Constraints and challenges faced by the government is a limited budget to meet the basic rights of citizens, so it requires a strong political will of the government as well as building partnerships and institutional cooperation (government, community, business) to support efforts to reduce poverty. Keywords: paradigm of development, poverty, political will, partnership
ANALISIS KELEMBAGAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Munawar Noor
Serat Acitya Vol 3, No 2 (2014): (Oktober 2014) etika dan relasi dalam kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.605 KB)

Abstract

Kelembagaan merupakan suatu proses dan interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama.  Tujuan kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu masalah dalam penelitian  ini adalah bagaimana kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini melakukan deskripsi dan  analisis kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang.  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Metode pengumpulan data wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, yaitu teknik analisis yang merupakan siklus integral antara pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan pengambilan kesimpulan. Variabel utama untuk mengkaji kelembagaan PNPM-MP adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur internal   Kesimpulan penelitian,  kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) belum efektif pada ikatan horizontal maupun vertikal dan  masih dianggap sebagai produk program serta belum melembaga dalam penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci : Tujuan kelembagaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Penanggulangan kemiskinan,  Variabel, Produk program.. Institutional is a process of community interaction that involves the organization to do the job to achieve a common goal. Institutional objectives PNPM-MP in Semarang is to streamline the implementation of poverty reduction programs. One of the problems in this research is how institutional PNPM-MP in Semarang in poverty reduction. The purpose of this research is to conduct a description and analysis of institutional PNPM-MP in Semarang. The research approach used is qualitative phenomenological. Methods of data collection are interviews, observation, focus group discussions and documentation. Data were analyzed using an interactive model, which is a technique that analyzes the integral cycle of data collection, data reduction, data and conclusions appearance. The main variables to assess institutional PNPM-MP is leadership, doctrine, programs, resources, internal structure conclusion, institutional PNPM-MP at the village level and base (BKM / KSM). The result shows PNPM-MP has not been effective in the horizontal and vertical bond and is still regarded as a program product and has not been institutionalized in poverty reduction. Keywords: institutional objective, Community Self-Reliance Agency (BKM), Poverty alleviation, Variables, Product program.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN BONUS DEMOGRAFI Munawar Noor
Serat Acitya Vol 4, No 1 (2015): Pemberdayaan Sumber Daya bagi Kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.587 KB)

Abstract

Asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu. Idealnya, masyarakat dapat mengetahui apa bonus demografi tersebut, yaitu dengan memahami posisi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,  begitupun dengan pemangku kebijakan dengan menyadari pentingnya mengeluarkan kebijakan-kebijkan yang dapat men-support agar potensi-potensi yang dimiliki oleh penduduk-penduduk usia produktif tersebut optimal dan maksimal.  Harapannya  adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk usia produktif, terutama kaum muda sebagai ‘motor penggerak’ bangsa. Pada dasarnya ada syarat untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yaitu , terwujudnya penduduk berkualitas dengan tersedianya pendidikan yang baik, kemudian tersedianya layanan kesehatan yang baik, memiliki etos kerja, dan kebijakan yang menopang usia produktif agar berdaya guna. Logika berfikirnya adalah, bagaimana akan terciptanya penduduk berkualitas, sementara masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara merata pada tingkat jenjang yang tinggi sebagai syarat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Jika ada penyediaan fasilitas seperti sekolah-sekolah, apakah sudah sebahagian besar dari rakyat Indonesia mampu untuk mengukutinya terutama secara finansial karena masih mahalnya biaya sekolah atau peluang yang diberikan,termasuk akses dan fasilitas yang memadai, terutama pada daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Dengan demikian, ketika bonus demografi adalah pembicaraan akan peluang yang dapat diambil dari penduduk yang hanya satu kali dimiliki suatu bangsa, maka, perlu dukungan dari berbagai pihak yang terkait lainnya, seperti masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja bahkan agama. Oleh karena itu perlu adanya gerakan bersama untuk mensosialisasikan, menemukan strategi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk meraih peluang bonus demografi ini. Kata Kunci : Kebijakan,  Kependudukan, Bonus Demografi. Peluang Abstract The basic assumption for understanding the demographic bonus is the condition of the composition of the population of productive age (15-64 years) is greater than the population of non-productive age (below 15 and above 65 years) within a certain time span. Ideally, the public can find out what the demographic bonus, namely to understand their position in the life of the nation, as well as with stakeholders to realize the importance of issuing of policies that can support that potential possessed by the inhabitants of the productive age optimum and maximum. The hope is the emergence of an awareness of the strategic role of productive age population, especially young people as the 'motor' of the nation. Basically there is a requirement to be able to take advantage of opportunities demographic bonus that is, the realization of qualified people with the availability of good education, and the availability of good health care, work ethic, and policies that support the productive age so powerful.   The logic of thinking is, how will the creation of quality population, while there are many people who can not get an education evenly at a high level levels as a condition for getting a good job. If there is provision of facilities such as schools, are already largely of people of Indonesia were able to take, especially financially, because of the expensive cost of school or given opportunities, including access and adequate facilities, especially in remote areas or border. Thus, when the demographic bonus is the talk of the opportunities that can be taken from a population of only one possessed of a nation, then, need the support of other interested parties, such as the issues of population, health, education, employment and even religion. Hence the need for joint movement to socialize, find strategies and maximize the potential of the Indonesian nation to seize the opportunity of this demographic bonus. Keywords: Policy, Population, Demographic Bonus. Chance