Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Noor, Munawar
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Kata kunci : pemberdayaan

ANALYSIS OF SERVICE QUALITY OF BUILDING PERMIT (IMB) FOR SERVICE USERS: Case Study at the Semarang City Spatial Planning Office Munawar Noor
Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 (2020): Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Departement Of Accounting, Indonesian Cooperative Institute, Indonesia

IMB service quality must meet the aspects of tangibles, reliability,responsiveness, assurance (guarantee), and empathy. The purpose of this studywas to describe and analyze the quality of service to IMB permit service users (acase study on the Semarang City Spatial Planning Service). This type of researchwas qualitative with a research focus on IMB service quality covering aspects ofreliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Researchinformants were determined based on purposive techniques (sampling aimed at the principle snowball). Data collection techniques were through in-depthinterviews, observation and documentation. Data analysis was carried outqualitatively with a model interactive model through the stages of datacollection, display data, data reduction and conclusion drawing. Researchconclusions: Analysis the quality of service for IMB permits to service users atthe Semarang City Spatial Planning Service was in accordance with applicableregulations. The delay in obtaining IMB permits was not due to the negligence ofservice personnel but due to the negligence of the IMB applicant in fulfilling theIMB requirements. Recommendations: Innovative steps are needed to intensifyimportant information and IMB requirements to service users through variousmedia up to the sub-district level, village

Strategy Evaluation of BPJS Patient Service Performance (Case Study at Regional General Hospital dr. R. Soetijono Blora) Noor, Munawar
Forum Ilmu Sosial Vol 48, No 2 (2021): December 2021
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/fis.v48i2.33694

The performance strategy of health services was for the community carried out by the government by health service institutions. The hospital was one of the service units, which went about to treat or reduce patient suffering through quality service strategies. The quality of health services for the community was the concern of the community and various independent institutions. Health services were said to be of good quality if they satisfied service users and the procedures for their implementation were in accordance with the code of ethics and standards that have been set. As one of the public service units, the hospital was demanded by both the owner and the community to always increase the quantity and quality of services to the community, especially BPJS patients. Community satisfaction at the hospital would have an impact on trust in the hospital, people would visit and if necessary, they queued up to get hospital services. The problem in this study is: How is the service performance strategy for BPJS patients at the DR. R. Soetijono, Blora. The conclusions of this study as: in general, the performance of RSUD dr. R. Soetijono Blora was classified as good, of the 7 strategic goals there is only 1 (target) which was of less value. Judging from the satisfaction index (Community Satisfaction Survey) RSUD dr.R. Soetijono Blora got a score of 76.57 (in the good category) in 2020. The recommendations from this research were the required intensive steps related to improving services at RSUD dr. R. Soetijono Blora to improve the strategy that was still lacking.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang) Munawar Noor
Serat Acitya Vol 3, No 1 (2014): HARGA SEBUAH KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.762 KB)

Dalam perkembangan paradigma pembangunan, dewasa ini pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan manusia. Puncak kesadaran manusia adalah ketika sudah sampai pada keyakinan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membangun harkat dan martabat sebagai kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu pembangunan manusia dipandang sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara, sehingga diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah serta membangun kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci : paradigma pembangunan, kemiskinan, kemauan poitik, kemitraan. In the development paradigm of development, today's development is more geared towards human development. The highlight is the human consciousness when it came to the conviction that his goal is to build the dignity of the poor and oppressed. Therefore, human development is seen as an effective way to tackle the problem of poverty. Constraints and challenges faced by the government is a limited budget to meet the basic rights of citizens, so it requires a strong political will of the government as well as building partnerships and institutional cooperation (government, community, business) to support efforts to reduce poverty. Keywords: paradigm of development, poverty, political will, partnership

ANALISIS KELEMBAGAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Munawar Noor
Serat Acitya Vol 3, No 2 (2014): (Oktober 2014) etika dan relasi dalam kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.605 KB)

Kelembagaan merupakan suatu proses dan interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini melakukan deskripsi dan analisis kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Metode pengumpulan data wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, yaitu teknik analisis yang merupakan siklus integral antara pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan pengambilan kesimpulan. Variabel utama untuk mengkaji kelembagaan PNPM-MP adalah kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya, struktur internal Kesimpulan penelitian, kelembagaan PNPM-MP pada tingkat kelurahan dan basis (BKM/KSM) belum efektif pada ikatan horizontal maupun vertikal dan masih dianggap sebagai produk program serta belum melembaga dalam penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci : Tujuan kelembagaan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Penanggulangan kemiskinan, Variabel, Produk program.. Institutional is a process of community interaction that involves the organization to do the job to achieve a common goal. Institutional objectives PNPM-MP in Semarang is to streamline the implementation of poverty reduction programs. One of the problems in this research is how institutional PNPM-MP in Semarang in poverty reduction. The purpose of this research is to conduct a description and analysis of institutional PNPM-MP in Semarang. The research approach used is qualitative phenomenological. Methods of data collection are interviews, observation, focus group discussions and documentation. Data were analyzed using an interactive model, which is a technique that analyzes the integral cycle of data collection, data reduction, data and conclusions appearance. The main variables to assess institutional PNPM-MP is leadership, doctrine, programs, resources, internal structure conclusion, institutional PNPM-MP at the village level and base (BKM / KSM). The result shows PNPM-MP has not been effective in the horizontal and vertical bond and is still regarded as a program product and has not been institutionalized in poverty reduction. Keywords: institutional objective, Community Self-Reliance Agency (BKM), Poverty alleviation, Variables, Product program.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN BONUS DEMOGRAFI Munawar Noor
Serat Acitya Vol 4, No 1 (2015): Pemberdayaan Sumber Daya bagi Kehidupan
Publisher : FEB UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.587 KB)

Asumsi dasar untuk memahami bonus demografi adalah kondisi komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu. Idealnya, masyarakat dapat mengetahui apa bonus demografi tersebut, yaitu dengan memahami posisi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dengan pemangku kebijakan dengan menyadari pentingnya mengeluarkan kebijakan-kebijkan yang dapat men-support agar potensi-potensi yang dimiliki oleh penduduk-penduduk usia produktif tersebut optimal dan maksimal. Harapannya adalah munculnya kesadaran akan peran strategis penduduk usia produktif, terutama kaum muda sebagai ‘motor penggerak’ bangsa. Pada dasarnya ada syarat untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi yaitu , terwujudnya penduduk berkualitas dengan tersedianya pendidikan yang baik, kemudian tersedianya layanan kesehatan yang baik, memiliki etos kerja, dan kebijakan yang menopang usia produktif agar berdaya guna. Logika berfikirnya adalah, bagaimana akan terciptanya penduduk berkualitas, sementara masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara merata pada tingkat jenjang yang tinggi sebagai syarat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Jika ada penyediaan fasilitas seperti sekolah-sekolah, apakah sudah sebahagian besar dari rakyat Indonesia mampu untuk mengukutinya terutama secara finansial karena masih mahalnya biaya sekolah atau peluang yang diberikan,termasuk akses dan fasilitas yang memadai, terutama pada daerah-daerah terpencil atau perbatasan. Dengan demikian, ketika bonus demografi adalah pembicaraan akan peluang yang dapat diambil dari penduduk yang hanya satu kali dimiliki suatu bangsa, maka, perlu dukungan dari berbagai pihak yang terkait lainnya, seperti masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja bahkan agama. Oleh karena itu perlu adanya gerakan bersama untuk mensosialisasikan, menemukan strategi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk meraih peluang bonus demografi ini. Kata Kunci : Kebijakan, Kependudukan, Bonus Demografi. Peluang Abstract The basic assumption for understanding the demographic bonus is the condition of the composition of the population of productive age (15-64 years) is greater than the population of non-productive age (below 15 and above 65 years) within a certain time span. Ideally, the public can find out what the demographic bonus, namely to understand their position in the life of the nation, as well as with stakeholders to realize the importance of issuing of policies that can support that potential possessed by the inhabitants of the productive age optimum and maximum. The hope is the emergence of an awareness of the strategic role of productive age population, especially young people as the 'motor' of the nation. Basically there is a requirement to be able to take advantage of opportunities demographic bonus that is, the realization of qualified people with the availability of good education, and the availability of good health care, work ethic, and policies that support the productive age so powerful. The logic of thinking is, how will the creation of quality population, while there are many people who can not get an education evenly at a high level levels as a condition for getting a good job. If there is provision of facilities such as schools, are already largely of people of Indonesia were able to take, especially financially, because of the expensive cost of school or given opportunities, including access and adequate facilities, especially in remote areas or border. Thus, when the demographic bonus is the talk of the opportunities that can be taken from a population of only one possessed of a nation, then, need the support of other interested parties, such as the issues of population, health, education, employment and even religion. Hence the need for joint movement to socialize, find strategies and maximize the potential of the Indonesian nation to seize the opportunity of this demographic bonus. Keywords: Policy, Population, Demographic Bonus. Chance

Effectiveness of Sembako Program Management for Poor Beneficiary Families (KPM) (Case Study in Banyumanik District of Semarang City) Munawar Noor
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3025

This research aims to describe and analyze the effectiveness of Sembako program management in improving the welfare of KPM in Banyumanik District of Semarang City. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Informants in this study include: Social Companion of Bansos Pangan Banyumanik Subdistrict, e-Warong Administrator, Banyumanik Subdistrict Social Welfare Kasie and Family Beneficiaries of Sembako program. The conclusion of the study that all stages of the program aspects of management (planning, organizing, commanding, controlling and coordinating), there are weaknesses such as taking KKS mustinya KPM but often represented by the village, there is a KKS that is no longer active, e-warung owners sell higher prices. From the aspect of effectiveness (punctuality, goal accuracy and the accuracy of the program's objectives) have not been effective, it still occurs for example too many are involved, especially in the aspect of edication and socialization, taking KKS must be KPM but often represented by the village,. The existence of KPM that is no longer active, higher prices in e-warung burden the target program. Recommendation: Sembako program for poor beneficiaries (KPM) greatly helps the poor to improve welfare by improving weaknesses from management aspects and effectiveness. It is necessary to develop a sembako program model that is simple, understandable and can be implemented by poor people target programs.

Study of Health Care Strategy During The Covid-19 Pandemic (Case Study at Puskesmas Purwodadi I Grobogan Regency) Pratiwi Tedjo; Munawar Noor
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

The Physical Distancing and Work From Homr (WFH) policy is accountable to all areas including public services. The policy aims to trigger the eyes of the spread of this outbreak. Based on this, what was done in this study was a study on health care strategies during the Covid-19 pandemic in Purwodadi 1 Health Center, Grobogan regency. The purpose of the study was to find out what Health Care Strategy was developed by Purwodadi I health center during the Covid-19 pandemic. This assessment method is a descriptive method with a qualitative approach by using strength analysis, weaknesses, opportunity, thearth (SWOT). Data collection uses observations, in-depth interviews with established informants. The results of the study concluded that the health care strategy carried out by Puskesmas Purwodadi I has utilized the weaknesses that have been to capture better service opportunities as well as existing weaknesses facing challenges in health services during the Covid-19 Pandemic. The recommendation of the study results is cooperation between health centers, sub-districts, village heads, community leaders, to build public awareness is maintained. It needs to be developed by building collaboration between puskesmas (Government) with the Business World and Educational Institutions to develop open innovation in public services

Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia (Reformasi Birokrasi Tematik) Aditya Ari Nugroho; Munawar Noor; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.475

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM IMPLEMENTASI MERIT SISTEM Munawar Noor; Muharsih Muharsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.590

Penelitian ini dilakukan pada Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) BKD Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem belum secara optimal dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem dan faktor penghambat dan pendukungnya. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa semua proses uji komptensi sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Faktor pendukungnya konsistensi implementasi Uji Kompetensi melalui komunikasi yang dibangun dengan berbagai pihak. Sedang faktor penghambatnya adalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahan antar staf belum terjalin dengan baik. Rekomendasi penelitian ini adalah UPENKOM perlu meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan perekrutran Assessor dan merencanakan pengembangan unit kerja yang memungkinkan peningkatan kinejra dalam pelaksanaan tugas danfungsi UPENKOM.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search