Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Serat Acitya Jurnal Suara Pengabdian 45 Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi
Christine Diah Wahyuningsih
FISIP UNTAG Semarang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : public service and governance journal

 1 
Implementasi Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Rembang Harsoyo Harsoyo; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.585

Abstract

Perpustakaan bukan hanya sebuah institusi penyedia layanan untuk membaca, namun sebuah proses belajar bagi masyarakat untuk membangun peradapan sebuah bangsa. Perpustakaan merupakan elemen penting bukan hanya dalam dunia pendidikan namun secara luas menjadi jantung bagi pengembangan karakter dan kecerdasan bangsa. Kehadiran perpustakaan masih belum mampu mendorong minat membaca masyarakat. Anggapan bahwa perpustakaan hanya tempat menyediakan buku, bukan tempat belajar, menjadikan perpustakaan kurang diminati. Kebijakan penyelenggaraan perpustakaan sudah ada, bahkan mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menyediakan layanan tersebut. Implementasi atas penyelenggaraan perpustakaan inilah yang harus terus diperjuangkan agar makin mendekati tujuan yaitu peningkatan kecerdasan masayrakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana imlementasi kebijakan penyelengagraan perpustakaan di Kabupaten Rembang. Tujuannya untuk mengekplorasi sejauhmana perpustakaan mampu mendorong masyarakat untuk gemar membaca.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 1 (2021): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i1.602

Abstract

Covid-19 tidak menghentikan langkah langkah warga Kota Semarang dalam memilih calon pemimpin mereka dimasa yang akan datang. Meskipun banyak ahli yang menyangsikan pelaksanaan pilkada, bahkan beberapa kajian sebelumnya diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, dianggap tidak demokratis dan mengorbankan kesehatan, namun asumsi itu patah dengan melihat angka partisipasi dalam pilkada yang menigkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Tahapan- Tahapan Pencoblosan dan Pemungutan Suara dengan Menerapkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 telah memberikan solusi menjawab banyak kekawatiran akan meluasnya penyebaran covid-19 ini. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaiamana tingkat partispasi warga dalam pilkada di tengah pandemic covid-19. Tujuannya untuk mengekplorasi tingkat partisipasi masyarakat dan factor yang mendukung atau menghambatnya. Hasilnya menakjubkan. Seacra nasional tingkat partisipasi mencapai 76,13 persen, Provinsi Jawa Tengah mencapai 74,34 dan Kota Semarang 68, 62 persen. Beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah kesadaran masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan pilkada yang menjamin aman dan jauh dari peneluranan, serta partispasi pemilih pemula yang muali bergerak untuk memajukan daerahnya.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PENDEMI COVID 19 (Studi Kasus Di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang) Domingos Lino Ximines Belo; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v2i2.616

Abstract

Menjaga kualitas pelayanan kesehatan pada massa pandemic Covid-19, Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan sehat. Covid-19 sebagai pandemic dunia, harus disikapi seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia, teristimewa di puskesmas-puskesmas sebagai garda pelayanan public, dan sebagai pusat pemberantasan ataupun investigasi Covid-19. Penelitian ini berujuan menganalisis pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep dengan menggunakan purposive random sampling, yaitu memilih secara sengaja beberapa anggota masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang masa pandemi Covid-19 relatif baik yang ditunjukkan dengan kompetensi teknik petugas kesehatan yang baik, keterjangkauan dan akses ke puskesmas juga mudah, fasilitas nyaman, informasi yang diberikan sangat baik, ketepatan waktu pelayanan cukup baik dan hubungan antar manusia sangat baik. Inovasi terus dilakukan antara lain puskesmas mengefektifkan jumlah tenaga kesehatan yang ada sesuai kebutuhan pelayanan. Dengan sistem komputerisasi pasien tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Implementasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah di Indonesia Christine Diah Wahyuningsih; Rr. Kurniasih Wilujeng
Public Service and Governance Journal Vol. 6 No. 1 (2025): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v6i1.2466

Abstract

This study aims to analyze the implementation of government bureaucracy reform in Indonesia using secondary data and qualitative descriptive analysis methods. Bureaucratic reform is an essential step to improve the quality of public services and government effectiveness, particularly at the regional level. The implementation of this reform is expected to create an efficient, transparent, accountable bureaucracy, free from corruption, collusion, and nepotism. Based on the collected data, the results of the study show that although various reform programs have been implemented, the main challenge faced is resistance to change within the bureaucracy itself, as well as a lack of deep understanding of the principles of good governance. This study also identifies the importance of a consistent reward and punishment system to support the success of the reform. Furthermore, strengthening training and enhancing the motivation of civil servants are necessary for the effective implementation of bureaucratic reform. Therefore, awareness and collective commitment from all stakeholders are key to achieving the goals of bureaucratic reform.
Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Gender Melalui Program Sekolah Ramah Anak Christine Diah Wahyuningsih; Desy Ambarwati
Public Service and Governance Journal Vol. 7 No. 1 (2026): Januari : Public Service And Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v7i1.3428

Abstract

This study aims to analyze the implementation of gender-based public policy through the Child-Friendly School Program at SDN 01 Bendosari, Plantungan District, Kendal Regency. This research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data analysis was conducted using the public policy implementation model proposed by George C. Edwards III, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementers’ disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of the Child-Friendly School policy at SDN 01 Bendosari has been carried out through an integrative approach by incorporating child-friendly principles into existing school programs and culture. Effective policy communication and positive implementers’ disposition, particularly among teachers and the school principal, have supported the implementation process. However, limited financial resources remain a major obstacle to fully optimizing the policy implementation. This study concludes that successful public policy implementation depends not only on regulatory frameworks but also on resource availability, implementers’ commitment, and institutional capacity to adapt policies to local conditions.
Indeks Pembangunan Gender Indonesia: Antara Peningkatan Angka dan Kesenjangan Substansial Indra Kertati; Christine Diah Wahyuningsih
Public Service and Governance Journal Vol. 7 No. 1 (2026): Januari : Public Service And Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v7i1.3461

Abstract

The Gender Development Index (GDI) is a key indicator for assessing disparities in human development achievements between women and men. In recent years, Indonesia’s GDI has shown a consistent upward trend, reaching 91.85 in 2024. Nevertheless, this numerical improvement does not fully represent the achievement of substantive gender equality. This article aims to analyze the dynamics of Indonesia’s GDI by positioning it within a comparative Asian context and examining the substantive gaps that persist behind the rising indicators. This study employs a qualitative approach based on secondary data and literature review. The primary data sources include publications from Statistics Indonesia on the Gender Development Index and Gender Inequality Index for the 2020–2024 period, as well as the Global Gender Gap Reports 2024 and 2025 published by the World Economic Forum. Descriptive quantitative analysis is combined with qualitative interpretation and illustrative interview findings from civil society organizations, universities, and provincial and local Offices of Women’s Empowerment and Child Protection in Central Java, Southeast Sulawesi, Grobogan Regency, and Semarang City. The findings indicate that Indonesia’s GDI improvement is largely driven by advances in women’s health and educational attainment. However, substantial gaps remain in the economic dimension, particularly in per capita expenditure and women’s labor market participation, which constrain proportional improvements in women’s Human Development Index. This article underscores the importance of interpreting the GDI as a reflective policy instrument and advocates for structural transformation to ensure that numerical progress translates into genuine gender justice.
Co-Authors Bambang Martono Charis Christiani Charis Christiani Desy Ambarwati Domingos Lino Ximines Belo Domingos Lino Ximines Belo Endang Swastuti Feby Dwi Ismawati Harsoyo harsoyo Indra Kertati Karningsih Karningsih Rahmad Purwanto Widyastomo Rahmad Purwanto Widyastomo Rr. Kurniasih Wilujeng Susilo Endrawanti