Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIALITA
Rusdan RUSDAN
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung
Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik Rusdan RUSDAN
SOSIALITA Vol 9, No 2 (2017): April
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.937 KB)

Abstract

Birokrasi   sebagai organ pemerintah yang hampir selalu bersinggungan dengan masyarakat, karena keberadaan birokrasi sebagai pelayan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat sangat dinamis, sejalan dengan perkembangan berbagai  dimensi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu birokrasi pemerintah harus mampu mengikuti perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kecepatan dan akurasi dalam proses pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan birokrasi adalah mentransformasi fungsi dan tugas pelayanan melalui mentransformasi birokrasi baik aspek individual , yakni melalui perubahan sikap dan cara pandang aparatur birokrasi tentang  fungsi dan tugas secara profesional  dan dalam memprsepsikan jabatan.,  maupun secara innstitusional yakni dengan memperkuat sistem carrot and stick serta desentralisasi wewenang.
MEWUJUDKAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL BIROKRASI PEMERINTAH Rusdan RUSDAN
SOSIALITA Vol 12, No 2 (2018): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (995.82 KB)

Abstract

Kepemimpinan merupakan ‘core’ yang menentukan keberadaan dan orientasi dari sebuah organisasi, oleh sebab itu telaah tentang kepemimpinan sangat penting untuk untuk memahami organisasi secara mendalam. Salah satu organisasi yang sering menjadi sorotan karena sering di konotasi negatif, yakni lamban, berbelit dan kaku adalah birokrasi pemerintah. Maka dalam telaah ini ditawarkan pentingnya memperbaharui pola kepemimpinan yang dianggap adaptif terhadap perubahan, yakni kepemimpinan tranformasional. Di dalamnya ada penguatan kapabilitas pemimpin yang mampu menawarkan perubahan di dalam organisasi dengan kapabilitas untuk menanamkan nilai-nilai baru, kapabilitas intelektual dan dan kapabilitas untuk mengeksekusi semua potensi organisasi untuk dimplementasikan ke lingkungan lingkungan eksternal yang terus bergerak dan berubah secara cepat. Melalui kepemimpinan ini diharapkan birokrasi pemerintah lebih mampu bergerak secara dinamis beradaptasi  dengan lingkunganeksternal.
OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF ORIENTASI KEBIJAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH Rusdan RUSDAN
SOSIALITA Vol 11, No 1 (2018): April
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1256.762 KB)

Abstract

Persoalan Otonomi Daerah, sejak bergulirnya awal reformasi hingga saat ini masih menjadi  perbincangan yang aktual, Hal ini tidak terlepas dari kondisi faktual yang semakin menguat pada saat ini, dimana sebagai kebijakan pemerintah yang utamanya untuk mewujudkan cita-cita nasional, cenderung mengalami pembiasan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan Otonomi Daerah lebih bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan, yang berorientasi untuk kepentingan sempit, yakni kepentingan pemegang otoritas daerah, karena melihat Otonomi Daerah sebagai ‘tujuan ‘. Akibat bias tafsir tersebut, fungsi utama dan tujuan Otonomi Daerah belum menunjukkan kearah yang  semestinya yakni kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang merata.
Pemerintah Bertanggungjawab dalam Konteks Hubungan Kepercayaan dengan Masyarakat Rusdan RUSDAN
SOSIALITA Vol 10, No 2 (2017): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.361 KB)

Abstract

Pemerintah bertanggungjawab merupakan tema penting yang selalu menjadi fokus perhatian dalam proses pemerintahan, karena dalam era keterbukaan sekarang ini hampir semua aktivitas pemerintah selalu dikaitkan dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari menguatnya pola hubungan “subjek-subjek” yang memposisikan kedua belah pihak saling berhubungkan. Proses kerja pemerintah hampir selalu dinilai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan aturan semata, namun harus diikuti dengan penguatan aspek etik sebagai  kewajiban moral dan kehendak bebas (free choice) yakni niat baik yang secara akumulatif akan menentukan pemenuhan janji  yang pada akhirnya membentuk dan menentukan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap aktualisasi tanggungjawab pemerintah.
Budaya kerja Pemerintah dan Sikap Masyarakat . Rusdan
SOSIALITA Vol 8, No 1 (2016): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.352 KB)

Abstract

Salah satu dimensi yang menjadi fokus perhatian dalam   proses-proses        Pemerintahan   adalah   budaya  kerja  pemerintah,     yang didalamnya mengandung terkait dengan tata nilai yang diyakini  dan terwujud dalam  pola tindak cerminan dari    sikap   dan   aktivitas    dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Budaya  kerja   pemerintah   tersebut   akan menentukan dan menunjukkan kualitas serta produktivitas kerja.  Padaakhirnya disikapi masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif  melalui respon secara kognitif , afektif dsan evaluatif.
Co-Authors