Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Celebes Biodiversitas : Jurnal Sains dan Pendidikan Biologi Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah El-Iqtishady Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)
Kusnadi Umar
Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PASAL IMUNITAS UNDANG-UNDANG ‘CORONA’ DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA Kusnadi Umar
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044

Abstract

AbstractArticle 27 paragraph (1) of Law No. 2 of 2020 (Corona Law) in particular the phrase "is not a state financial loss", is regarded as an article of immunity and its existence is deemed to be able to enforce the authority of the BPK as an authoritative state institution in assessing or establishing a financial loss of state. Provisions governing the authority of the BPK and the financial losses of the State, not including part of the provisions which are expressly revoked and/or otherwise void in the provisions of Article 28 of the Corona Law, which specifically contains and confirms the invalidity of the clauses of the various laws. While the phrase "is not a state financial loss" can not be justifying, because the formulation is still common, it tends to potentially cause disharmony between regulations. So in a juridical, the existence of Article 27 paragraph (1) of Corona Law, cannot enforce the authority of the BPK in assessing or establishing financial losses of state. Keywords: Corona law; BPK; State losses; Covid-19AbstrakPasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Undang-undang Corona) khususnya frasa “bukan merupakan kerugian negara”, diperspektifkan sebagai pasal imunitas dan keberadaannya dianggap dapat menegasikan kewenangan BPK sebagai lembaga Negara yang otoritatif dalam menilai atau menetapkan kerugian Negara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan BPK maupun kerugian Negara, tidak termasuk bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara tegas dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Corona, yang secara khusus memuat dan menegaskan ketidakberlakuan pasal-pasal dari pelbagai Undang-undang. Sementara frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan cenderung berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundangan-undangan. Sehingga secara yuridis, keberadaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Corona, tidak dapat menegasikan kewenangan BPK dalam menilai atau menetapkan kerugian Negara.Kata Kunci: Undang-Undang,  BPK, Kerugian Negara, Covid-19.
KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS EPIFAUNA PADA PERAIRAN PULAU LAE-LAE MAKASSAR Kusnadi Alimuddin; Fatmawati Nur; Ulfa Triyani A Latif
CELEBES BIODIVERSITAS Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : STKIP Pembangunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51336/cb.v1i1.98

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode purposive sampling sehingga diperoleh 3 stasiun yaitu stasiun I berada pada bagian barat pulau Lae-lae Makassar, stasiun II pada bagian selatan dan stasiun III pada bagian timur. Teknik pengambilan sampel makrozoobentos epifauna menggunakan metode line transect. Hasil penelitian menunjukkan keanekaragaman makrozoobentos epifauna pada perairan pulau Lae-lae Makassar diperoleh 2 kelas makrozoobentos yaitu Bivalvia dan Crustacea dengan jumlah spesies 8 dan jumlah individu sebanyak 38.Indeks keanekaragaman (H') pada stasiun I (1,08), stasiun II (1,56) dan stasiun III (1,41). Dari ketiga stasiun tersebut nilai indeks keanekaragaman di kategorikan rendah. Keseragaman (E) makrozoobentos epifauna pada stasiun I yaitu 0,98, stasiun II 0,97 dan stasiun III 0,87. Dari ketiga stasiun tersebut nilai indeks keseragaman termasuk kategori komunitas stabil. Indeks dominansi (C) makrozoobentos epifauna makrozoobentos pada stasiun I diperoleh nilai indeks dominansi yaitu 0,34, stasiun II 0,21 dan stasiun III 0,27. Dari ketiga stasiun terebut di kategorikan dengan nilai indeks dominansi yang tergolong rendah 0,00 < C < 0,50. Kata Kunci: Makrozoobentos, Epifauna, Keanekaragaman.
POLITICAL CONFIGURATION AND LEGAL PRODUCTS IN INDONESIA IN TERMS OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW Ummu Awaliah; Muhammad Saleh Ridwan; Rahmiati Rahmiati; Kusnadi Umar
Al-Risalah VOLUME 21 NO 2, NOVEMBER (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v21i1.24871

Abstract

Politics and the state are inseparable. The confusion of the form of politics or what is known as the Political Configuration and Legal Products in Indonesia makes people wonder. Then, Islamic Constitutional Law will look at or see how Indonesia's forms of politics and legal products are used. This study aimed to determine Indonesia's political configuration and legal products in terms of Islamic constitutional law. The type of study was normative legal research or research library. The primary data sources were obtained from Al-Qur'an and Hadith, while the secondary data were obtained from books, journals, or materials taken from writings related to the subject matter. The data collection technique was used through the literature by searching, reading, studying, and reviewing related literature. The results of this study showed that: 1) Indonesia currently used a democratic political configuration and responsive legal products, where the public was given space to express themselves and play an active role in determining policies in the government; 2) Islamic constitutional law considered that the political configuration and legal products in Indonesia were in accordance with what was contained in the Islamic constitutional law. This was because Indonesia's democratic political configuration and legal products had the same vision, namely creating prosperity for the general public. 
PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siti Fatwah; Kusnadi Umar
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung telah berupaya melakukan inovasi melalui digitalisasi pelayanan administrasi perkara dengan sistem electronic court (e-court), yang secara regulatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court khususnya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Makassar dan implikasinya terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan putusan; 2) sistem e-court berdampak pada proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, karena para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi e-court; 3) pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan e-court adalah untuk memudahkan pencari keadilan, maka keberadaan dan pelaksanaannya harus diapresiasi.Kata Kunci: Administrasi Peradilan; E-court; Siyasah Syar’iyyah; PTUN Makassar
BAKTI SOSIAL KHITANAN MASSAL PADA MASYARAKAT DESA TAMALATEA KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA Kusnadi Umar; Marwah Dwi Cahyani; Dwi Wulandari Rahman; Rismawati; Andi Munifah; Muh. Amirul Haq; Ario Prasetyo Rusman; Yasrif Wildan; Muh Yusril Ihza
Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2023): Pangulu Abdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PPM LP2M UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/pangabdi.v3i1.33280

Abstract

Starting from the intention of fellow students to share with others, the social service activity "Mass Circumcision" was held. This activity, which takes the form of a mass circumcision, is aimed at orphaned and underprivileged children. From a religious perspective, circumcision is mandatory and also from a medical perspective, it has many benefits, including maintaining physical cleanliness and reducing the risk of contracting disease. This activity is also a form of concern for underprivileged children in the Tamalatea Village area, Manuju District, Gowa Regency. The method used uses social intervention methods in approaching community members as a method for overcoming social and human resource (HR) problems in Tamalatea Village. How happy we are to be able to share with others, friendship between people can always be established and the final hope is that from this small concern, Allah Almighty will forever give a double reward and become an addition to the scale of our charity later.
PROSES PERKEMBANGAN ISLAM DI NUSANTARA, TEORI MASUKNYA DAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL DI ASIA TENGGARA Kusnadi Kusnadi; Bahaking Rama; Muhammad Rusydi Rasyid
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)
Publisher : CV. ADIBA ASIHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since the arrival of Islam in this region, Islamic education has been practiced in the archipelago. Islamic education begins with interpersonal and collective interactions between preachers (educators) and their students. After the Muslim community was formed somewhere, they started to build educational centers. The mosque not only functions as a place of worship but also as a place of education. The mosque is the leading Islamic educational institution in Southeast Asia, side by side with the houses where the scholars or preachers live. Meunasah emerged as the forerunner of educational institutions in Aceh, then followed by dayah
Co-Authors Andi Munifah Ario Prasetyo Rusman Bahaking Rama Dwi Wulandari Rahman Fatmawati Nur Marwah Dwi Cahyani Muh Yusril Ihza Muh. Amirul Haq Muhammad Rusydi Rasyid Muhammad Saleh Ridwan Rahmiati Rahmiati Rismawati Siti Fatwah Ulfa Triyani A Latif Ummu Awaliah Yasrif Wildan