Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DIVERSI : Jurnal Hukum

Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undangundang Pers di Masa Mendatang Zainal Arifin
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.531 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v2i1.143

Abstract

Kebijakan Formulasi merupakan langkah politik yang lazim di lakukan dalam hukum. Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasprofesi jurnalistik dalam Undang-Undang Pers di masa mendatang, perlu untuk dirumuskan kembali. Sebab kebutuhan untuk merubah hukum selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan.
Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri Zainal Arifin; Trinas Dewi Hariyana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.316 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v1i2.133

Abstract

Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.