Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Journal La Sociale Journal of Law, Poliitic and Humanities Dinamika Hukum Dan Masyarakat Academia Open
Ali Huristak Hartawan Hasibuan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kadiri
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRASI Ali Huristak Hartawan Hasibuan; Zainal Arifin; Delya Lucyana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.2873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya mengembalikan partisipasi masyarakat berupa gugatan administrasi terhadap keputusan tata usaha negara ke dalam hukum lingkungan agar keputusan tata usaha negara tidak bersifat otoriter dan dapat dikontrol. Sehingga dapat terjadi kesimbangan antara fungsi pejabat tata usaha negara, kewajiban pelaku usaha dan hak warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa ; 1. Peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat karena adanya kelalaian maupun yang disebabkan karena terjadinya tindak pidana korupsi sangat diperlukan. 2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia, oleh karena itu gugatan dari masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin lingkungan maupun persetujuan lingkungan yang merupakan keputusan administrasi negara tidak boleh dihilangkan, karena hal tersebut sama saja dengan melanggar hak asasi manusia dan melanggar konsitusi negara yaitu UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945.
Towards Green Economy by Strengthening Supervision of Business Activities Huristak Hartawan Hasibuan, Ali; Arifin, Zainal; Nur Dwi Ulvana, Adella
Journal of Private and Commercial Law Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v7i2.47856

Abstract

This Paper underscores the fundamental right of individuals to live in a healthy environment, as guaranteed by the 1945 Constitution of Indonesia. Highlights the growing global environmental challenges, including species extinction, climate change, and pollution, specifically focusing on the Indonesian context. Attention to the intricate relationship between economic activities and environmental degradation, advocating for a shift towards environmentally friendly practices. Employs a normative juridical methodology to analyze the existing legal framework related to environmental monitoring in Indonesia. Scrutinizes the state's environmental control responsibilities and emphasizes the need for enhanced environmental supervision. In the results and discussions section, the Paper explores the state's responsibilities in environmental control, underscores the importance of administrative and criminal sanctions in environmental oversight, and advocates for stringent penalties to discourage non-compliance. The study's findings aim to contribute to the ongoing discourse on environmental protection and sustainable development, emphasizing the urgency of proactive measures to address environmental challenges and promote Indonesia's healthier and more sustainable future.
Legal Protection For Consumers Against The Potential Harm Caused By Promotions Using Deepfakes Hasibuan, Ali Huristak Hartawan; David Novan Setyawan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.232

Abstract

This research investigates the use of deepfakes in promotions and legal protection for consumers against potential harm caused by promotions using deepfakes. The use of deepfakes in promotions is a form of information manipulation that can potentially mislead consumers significantly. This research aims to determine the regulation of the use of deepfakes in promotions and whether the law can protect consumers against promotions that use deepfakes. This research uses a normative legal approach, analyzing legal principles and statutory regulations, especially those in the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law. The results of this research are that the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can become a regulatory framework for using deepfakes in promotions. Legal protection for consumers can be carried out through two approaches, namely preventive legal protection and repressive legal protection
PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP KERUSAKAN RANGKA ESAF YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nadela Febria Putri; Suharto; Ali Huristak Hartawan Hasibuan
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban dari PT. Astra HondaMotor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangkaESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metodepenyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggungjawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurutUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmenganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra HondaMotor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legalresearch (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Astra HondaMotor perlu mempertimbangkan faktor hukum, etika bisnis, dan komitmenterhadap kepuasan pelanggan agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dantransparan. Pertama, faktor hukum meliputi: PT. Astra Honda Motor perlubertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti rangka ESAF yang cacat,memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, dan memberikaninformasi tentang cacat produk dengan jelas kepada konsumen. Kedua, etikabisnis dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan meliputi: PT. Astra HondaMotor berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen secara cepat danefektif serta memastikan keamanan produknya. Metode penyelesaian sengketayang digunakan untuk persoalan cacat produk rangka ESAF melalui jalur nonlitigasi, terutama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapatmemberikan ganti rugi secara cepat dan efisien.Kata Kunci: kerugian, perlindungan konsumen. pertanggungjawaban hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP KERUSAKAN RANGKA ESAF YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nadela Febria Putri; Suharto; Ali Huristak Hartawan Hasibuan
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6638

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban dari PT. Astra Honda Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung jawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra Honda Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Astra Honda Motor perlu mempertimbangkan faktor hukum, etika bisnis, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dan transparan. Pertama, faktor hukum meliputi: PT. Astra Honda Motor perlu bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti rangka ESAF yang cacat, memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, dan memberikan informasi tentang cacat produk dengan jelas kepada konsumen. Kedua, etika bisnis dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan meliputi: PT. Astra Honda Motor berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen secara cepat dan efektif serta memastikan keamanan produknya. Metode penyelesaian sengketa yang digunakan untuk persoalan cacat produk rangka ESAF melalui jalur non-litigasi, terutama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat memberikan ganti rugi secara cepat dan efisien. Kata Kunci: kerugian, perlindungan konsumen. pertanggungjawaban hukum
Legal Protection for Consumers Against Fake Reviews on E-Commerce Platforms: The Perspective of Consumer Protection Laws Suharto; Ali Huristak Hartawan Hasibuan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.334

Abstract

This study aims to analyze regulations related to fake reviews on e-commerce platforms based on consumer protection laws, examine platform policies in preventing fake reviews, and identify obstacles to law enforcement. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, using secondary, primary, and tertiary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that the regulation of fake reviews has been covered in the UUPK and the ITE Law, although it is not explicitly mentioned. Platforms such as Shopee, Tokopedia, and Lazada have prevention policies, but law enforcement is constrained by the burden of proof and low consumer reporting. It is recommended that the government and e-commerce platforms develop automatic detection technology and make it easier for consumers to return goods.
Legal Protection For Consumers Against The Potential Harm Caused By Promotions Using Deepfakes Hasibuan, Ali Huristak Hartawan; David Novan Setyawan; Yanuriansyah Ar Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.232

Abstract

This research investigates the use of deepfakes in promotions and legal protection for consumers against potential harm caused by promotions using deepfakes. The use of deepfakes in promotions is a form of information manipulation that can potentially mislead consumers significantly. This research aims to determine the regulation of the use of deepfakes in promotions and whether the law can protect consumers against promotions that use deepfakes. This research uses a normative legal approach, analyzing legal principles and statutory regulations, especially those in the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law. The results of this research are that the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can become a regulatory framework for using deepfakes in promotions. Legal protection for consumers can be carried out through two approaches, namely preventive legal protection and repressive legal protection
The Impact of Globalization on Market Access And Financial Technology Innovation: A Literature Review on Economic Legal Challenges and Regulatory Compliance Purbiati, Ria; Khayatudin; Hasibuan, Ali Huristak Hartawan
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.61985

Abstract

Globalization has had a significant impact on the dynamics of the global financial market, particularly through the expansion of market access and the acceleration of financial technology (fintech) innovation. Cross-border economic integration has encouraged the transfer of knowledge, capital, and technology, resulting in more inclusive and efficient digital financial services. However, these developments have also brought about complex economic legal challenges and regulatory compliance issues. Differences in legal frameworks across countries, consumer protection, personal data policies, and the implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) principles are crucial factors influencing the success of fintech expansion internationally. This study uses a literature review method, examining academic literature, international reports, and relevant regulations to analyse the relationship between globalisation, market access, fintech innovation, and regulatory challenges. The findings indicate that optimising the benefits of globalisation in the fintech sector requires adaptive regulation, cross-border legal harmonisation, and strong international cooperation, enabling innovation to develop safely and equitably without compromising global financial stability.
Analysis of the Implementation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Tax Relevance: Through a Literature Review Antonius; Al-Anshori, Huzaimah; Hasibuan, Ali Huristak Hartawan
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.62004

Abstract

Indonesia’s mineral and coal mining sector continues to face persistent governance challenges, including regulatory inconsistency, limited transparency, and weak fiscal accountability. Although Law Number 4 of 2009—introducing the IUP/IUPK licensing system—was intended to strengthen state control and promote sustainable resource management, its practical outcomes remain inconsistent. Addressing the research gap on how legal reforms interact with fiscal governance, this study analyzes the implementation of the law and its taxation relevance through a systematic literature review of academic publications, official reports, and regulatory documents. Using a qualitative content analysis approach, the study identifies recurring issues such as overlapping regulations, legal uncertainty, and insufficient supervision, which undermine the expected improvements in mining governance. The results also show that the mining taxation framework—comprising income tax, VAT, land and building tax, non-tax state revenues (PNBP), and the Revenue Sharing Fund (DBH)—holds strategic importance for ensuring equitable fiscal distribution, yet suffers from low compliance and weak monitoring mechanisms. The study contributes to existing scholarship by demonstrating that effective mining governance requires not only legal reform but also coherent fiscal policy design and integrated regulatory enforcement. Practically, these findings suggest that enhancing regulatory harmonization, strengthening fiscal transparency, and improving intergovernmental coordination are essential to optimizing state revenue and ensuring that the mining sector supports long-term sustainable development.
The Legality of Individual Social Crowdfunding in Indonesia: Regulatory Frameworks and Legal Compliance Challenges Hasibuan, Ali Huristak Hartawan; David Novan Setyawan; Atika Dwi Lestari; Iftitahul Ilma Nafi'a
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.354

Abstract

This research analyses the classification and legality of social crowdfunding practices under Indonesian law through a normative approach combining statutory and conceptual methods. Social crowdfunding, as a rapidly evolving digital phenomenon, is defined as an effort to collect voluntary contributions from the public through online platforms to support social activities. The research finds that social crowdfunding is legally classified as an integral part of Money or Goods Collection activities regulated under Law No. 9 of 1961. The legality of social crowdfunding conducted by individuals is complex and conditional, depending on the fulfilment of two key factors: first, whether the activity falls within the categories of exemptions recognised by law; second, whether it is conducted in accordance with the principles of voluntariness and transparency. This research identifies a significant gap between regulations requiring formal organisational permits and the reality of individual crowdfunding, which is widely conducted through social media. These findings underscore the importance of strengthening regulations, protecting donors, and enhancing supervision mechanisms to prevent the misappropriation of funds in the social crowdfunding ecosystem.
Co-Authors Al-Anshori, Huzaimah Andriyana, Hendra Antonius Atika Dwi Lestari David Novan Setyawan Delya Lucyana Erlin Widya Fatmawati Huzaimah Al-Anshori Iftitahul Ilma Nafi'a Imam Nurhadi Iswahyuni, Nirmala Rosa Kesuma, Denny Chen Indra Nata Kesuma, Ronny Chen Indra Nata Khayatudin Khayatudin , Khayatudin Nadela Febria Putri Nur Dwi Ulvana, Adella Pratama, Topan Yulia Purbiati, Ria Setyawan , David Novan SUHARTO Yanuriansyah Ar Rasyid Zainal Arifin