Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Pluralism in Settling Inheritance Disputes in Besemah, South Sumatera Dewi Sukarti
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.950

Abstract

Abstrak: Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Besemah, Sumatera Selatan. Persoalan warisan hadir dalam setiap tradisi, mulai dari tradisi-tradisi besar hingga tradisi-tradisi kecil karena sebagaimana pendapat Vinogradoff bahwa warisan diberikan setelah kematian orang tua agar anak-anaknya mampu menjalani hidupnya setelah orang tua mereka meninggal. Karena itu, hukum Islam sebagai tradisi besar dan hukum adat Besemah sebagai tradisi kecil menetapkan aturan tentang warisan. Kedua sistem hukum ini dipraktikkan di Sumatera Selatan, khususnya di kelompok etnik Besemah. Tradisi warisan Besemah dipraktikkan secara luas di masyarakat Besemah. Namun, ketika ada perselisihan tentang warisan yang diajukan ke pengadilan, terdapat dua pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pengadilan Negeri mengadili unsur adat dari warisan (budel) dan kemungkinan unsur pidana dalam perselisihan waris tersebut. Namun ketika perselisihan diajukan ke Pengadilan Agama, hakim akan mengacu pada hukum Islam. Dengan begitu, negara mengakui pluralisme hukum waris.Kata Kunci: budel, jurai, warisan, Pengadilan Agama, Pengadilan NegeriAbstract: Legal Pluralism in Settling Inheritance Disputes in Besemah, South Sumatera. Inheritance issue is present in almost every tradition, ranging from great traditions to little ones because as Vinogradoff view that inheritance is given after the death of parent(s) in order that his/her children are able to lead his/her life after the his/her parents passed away. Therefore, Islamic law as great tradition, and Besemah’s customary law as little tradition lay rules on inheritance. The two legal systems are practiced in South Sumatera, especially in Besemah ethnic group. Besemah’s inheritance tradition is practiced widely in the society of Besemah, but when there is a dispute on inheritance adjudicated to court, there are two courts authorized to settle the dispute. State court tries the traditional element of inheritance (budel) and the assumed criminal element in the dispute. But when the dispute is booked to religious court, judges would refer to Islamic law. Here the state acknowledges pluralism of law of inheritance.Keywords: budel, jurai, inheritance, religious court, state court
Readiness of Study Programs in Achieving Superior Accreditation Ratings: An Analysis Using the CIPPO Evaluation Model Hasyim Asyari; Dewi Sukarti; Sita Ratnaningsih; Nurul Rizqi Azizah
TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society TARBIYA: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETY | VOL. 10 NO. 2 2023
Publisher : Faculty of Educational Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tjems.v10i2.39885

Abstract

AbstractThis study explores the readiness of study programs to meet the nine-criteria policy set by the National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE/BAN-PT) in Indonesia and identifies strategies for achieving superior accreditation ratings. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis, observations, and in-depth interviews with fifteen key stakeholders. Data were analyzed through the CIPPO evaluation model. The findings reveal that: 1) the task force team meticulously prepared for the accreditation process across all stages; 2) effective coordination exists between university leaders, faculties, and study program teams; 3) accreditation criteria are clearly outlined with relevant and valid data; 4) all CIPPO elements are fulfilled, although student research integration remains suboptimal; 5) achieving superior accreditation enhances the university’s image and motivates further development in higher education, especially globally. Since the implementation of the nine-criteria policy in 2019, only one study program within the Ministry of Religion's Islamic Religious Universities has achieved superior accreditation, highlighting the significant challenges faced. Continuous improvement of the tridharma of higher education and expand cooperation both nationally and internationally.AbstrakPenelitian ini menggali kesiapan program studi dalam memenuhi kebijakan sembilan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di Indonesia dan mengidentifikasi strategi untuk mencapai peringkat akreditasi unggul. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini melibatkan analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan lima belas pemangku kepentingan kunci. Data dianalisis menggunakan model evaluasi CIPPO. Temuan mengungkapkan bahwa: 1) tim task force mempersiapkan proses akreditasi dengan teliti di semua tahap; 2) terdapat koordinasi efektif antara pimpinan universitas, fakultas, dan tim program studi; 3) kriteria akreditasi dijelaskan dengan jelas dengan data yang relevan dan valid; 4) semua elemen CIPPO terpenuhi, meskipun integrasi penelitian mahasiswa masih kurang optimal; 5) pencapaian akreditasi unggul meningkatkan citra universitas dan memotivasi pengembangan pendidikan tinggi lebih lanjut, khususnya di tingkat global. Sejak implementasi kebijakan sembilan kriteria pada tahun 2019, hanya satu program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama yang meraih akreditasi unggul, menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi. Peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi dan memperluas kerja sama baik nasional maupun internasional.  How to Cite: Asy'ari, H., Sukarti, D., Ratnaningsih, S., Azizah, N.R., (2023).Readiness of Study Programs in Achieving Superior Accreditation Ratings: An Analysis Using the CIPPO Evaluation Model. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 10(2), 237-250. doi:10.15408/tjems.v10i2.38392.