Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Muhammad Harfin Zuhdi
Fakultas Syari’ah UIN Mataram
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Potential Islamic Radicalism and Terrorism in the Province of West Nusa Tenggara Muhammad Harfin Zuhdi
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v19i1.11632

Abstract

Studies on the root and causes of radicalism and terrorism have revealed that economic drawbacks and injustice are the primary causes of the birth of such groups. However, it is likely that it would be a distinct case within the Indonesian landscape, particularly West Nusa Tenggara Province (NTB), given the relative conduciveness and good democratic atmosphere of the country and province. For this reason, drawing on the available artefacts and several mass conflicts and terrors happening in the province, this study analyses whether there is any potential of radical and terrorist groups to grow; and, if any, what factors promoting such growth. The findings indicate that the province can be a potential area for radical and terrorist groups to thrive. Furthermore, the main factors promoting the growth of such radical groups and violence or mass incidents include: the misinterpretation of the Islamic teachings, the available network of terrorist groups such as East Indonesian Mujahidin in the province, the geographical location, and the reluctance of the mainstream moderate Muslims to promote religious moderatism to such growing groups in both islands of Sumbawa and Lombok.  Penelitian ini menjelaskan akar dan penyebab radikalisme dan terorisme di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama ini diungkapkan  bahwa keterbelakangan ekonomi dan ketidakadilan adalah penyebab utama lahirnya kelompok radikal dan teroris tersebut. Namun,  kasus berbeda terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB), karena di daerah ini suasana kondusif dan demokrasi yang relatif baik. Untuk  itu,  dengan melihat fenomena tersebut dan beberapa konflik massa dan teror yang terjadi di provinsi ini, penelitian ini menganalisis apakah ada potensi kelompok radikal dan teroris untuk tumbuh; dan, jika ada, faktor apa yang mendorong pertumbuhan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa provinsi ini dapat menjadi daerah pontensial bagi kelompok radikal dan teroris untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena salah tafsir atas ajaran Islam oleh jaringan kelompok teroris yang seperti Mujahidin Indonesia Timur selain lokasi geografinya. Alasan lainya ialah keengganan kaum Muslim moderat untuk memberi kesadaran terhadap kelompok-kelompok teroris di provinsi tersebut.
PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM Muhammad Harfin Zuhdi
IQTISHADUNA Vol. 8 No. 1 (2017): Juni
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.322 KB) | DOI: 10.20414/iqtishaduna.v8i1.403

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip akad dalamtransakasi ekonomi Islam.Akad adalah perikatan yang ditetapkandengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampakpada objeknya. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh parapihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengankehendak syari’at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain,tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maghrib (maisir, gharar,riba,bathil) serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau hartayang diharamkan (maal ghairu mutaqawwim).Dengan demikian, untukmenciptakan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi,maka dibutuhkan adanya suatu perjanjian atau kontrak yang dalamhukum Islam disebut sebagai akad. Dalam perspektif ekonomi Islam(mu’amalah al-iqtishhadiyah), transaksi yang dilakukan oleh para pihakmemiliki beberapa asas akad, diantaranya, asas ilahiyah, asas kebolehan,asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran dan sebagainya. Asas-asastersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan suatu akad bagi parapihak yang bertransaski dalam konsep ekonomi Islam.
MUJTAHID, AKHBARI DAN USHULI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM TRADISI MAZHAB SYI’AH Musawar Musawar; Muhammad Harfin Zuhdi
istinbath Vol 17 No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.372 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v17i1.39

Abstract

Otoritas keagamaan dalam tradisi mazhab Syi’ah diyakini beradadi tangan para imam. Dengan atribut kemaksumannya, imam diklaimmemiliki otoritas sebagai penafsir firman Allah. Setelah era para imamberlalu, maka estafeta kepemimpinan berada di pundak para ulama. Atasdasar inilah segala urusan berkaitan dengan pemerintahan dan keagamaanberada di tangan seorang atau sejumlah faqih yang tergabung dalam instutusiwilayat al-faqih. etting sosial munculnya marja’ al-taqlid ditengarai olehperbedaan dua faksi dalam dalam mazhab syi’ah, Akhbari dan Ushuli. Akhbaridiindentifikasi sebagaikelompok tekstualis dan skripturalis yang menolakprinsip-prinsip rasional dalam memahami nash al-Qur’an dan Sunnah. Merekamenolak metode qiyas, ijtihad dan khabar wahid. Sedangkan Ushuli adalahkelompok yang mengakomodir prinsip rasional dalam memahami nash danmenyimpulkan hukum-hukum berbasis ijtihad (penalaran sungguh-sungguhberdasarkan syariat) bagi yang memiliki kompetensi dan memenuhi berbagaipersyaratan kualifikasi untuk itu. Namun bagi mereka yang tidak memilikikualifikasi ijtihad diwajibkan untuk mengikuti para mujtahid. Proses inilahyang disebut sebagai taqlid dan ulama yang mempraktikkan ijtihad yangdipilih untuk diikuti disebut sebagai marja’al-taqlid.
Co-Authors Musawar Musawar