<![CDATA[The research aims to analyze and examine the problematic factors of the philosophical, sociological, and juridical problems of the Law on Halal Product Guarantees and the Law on Job Creation and analyze the implementation constraints based on the facts and how they are sustainable. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Assurance must be intervened by the government to maintain the interests of maslahah , especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required to act as a facilitator, regulator, and supervisor. Other factors that cause derivative regulations from the Law on Halal Product Assurance are also constrained, namely: sectoral ego and overlapping regulations, government competence where BPJPH is the leading sector, and overlapping interests. The results of this study also show that the new sanctions arrangement in the Law on Job Creation does not reflect legal certainty, the change in the form of administrative sanctions in the Law on Job Creation sees only the ease of doing business without considering the impact of the violation committed; the regulation is still weak and allows business actors to violate statutory norms; shows the loss of the authority of sharia which is the spirit of the Law on Halal Product Guarantee. Therefore, to strengthen the Law on Halal Product Assurance and the Law on Job Creation, technical implementing regulations are needed that can strengthen and accommodate existing weaknesses.Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor problematika permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan menganalisis kendala implementasinya berdasarkan fakta dan bagaimana keberlanjutannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertifikasi halal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal wajib di intervensi oleh pemerintah demi untuk menjaga kepentingan maslahah khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk, pemerintah juga diharuskan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas. Faktor lain yang menyebabkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga terkendala yaitu: ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, kompetensi pemerintah dimana BPJPH sebagai leading sector, tumpang tindih kepentingan. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan sanksi baru dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum, perubahan bentuk sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja lebih melihat hanya sisi kemudahan berusaha tanpa memberikan pertimbangan dampak pelanggaran yang dilakukan; masih lemahnya pengaturan dan memungkinkan pelaku usaha melanggar norma undang-undang; menunjukkan hilangnya wibawa syariah yang menjadi ruh dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.]]>
