Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Indonesian Journal of International Relations Padjadjaran Journal of International Relations
Satya Dewi, Elisabeth Adyiningtyas
Universitas Katolik Parahyangan
Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan Dewi, Elisabeth Adyiningtyas Satya; Yazid, Sylvia
Jurnal Hubungan Internasional Vol 6, No 2 (2017): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.62116

Abstract

This study is intended to provide general descriptions of the actors involved in the management of remittance sent by Indonesian migrant workers from their working abroad. Data was collected through interviewing 2 actors at the national level, a national NGO and a government institution, and 3 actors at the grassroot level, a local NGO, academic, and a community of women migrant workers. The interview is intended to identify the actors involved, their relative position and function within the remittance flow, bad practices that need to be avoided, and best practices that need to be replicated.  This study found that there are still needs for: safe and cheap remittance sending mechanism, remittance is still mainly used for consumption, there is a need for capacity building to assist Indonesian migrant workers to start their own business, and the strong influence of patriarchy culture in the management of remittance sent by women migrant workers. Kajian ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang aktor yang terlibat dalam pengelolaan aliran dana yang dikirimkan oleh buruh migran Indonesia sebagai hasil mereka bekerja di luar negeri. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 2 aktor di tingkat nasional, NGO nasional dan badan pemerintah, dan 3 aktor di tingkat akar rumput, NGO lokal, akademisi dan komunitas buruh migran perempuan. Wawancara ditujukan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat, posisi relatif mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam alur remitansi, praktik buruk yang perlu dihindari, dan praktik baik yang patut direplikasi. Penelitian ini menemukan masih diperlukannya mekanisme pengiriman remitansi yang aman dan murah, remitansi masih lebih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, diperlukannya capacity building untuk membantu BMI memulai usaha, masih kentalnya budaya patriarki dalam pemanfaatan remitansi yang datang dari buruh migran perempuan.
Eliminating Violence against Women in Pacific through Multi-Track Diplomacy Sherly Mega Putri; Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.212 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v14i2.2986.203-215

Abstract

Humanitarian issue that often raised as a problem for developing countries, is often likely linked to gender issue. Having labeled as a region with the highest violence data prevalence, Pacific Islands countries possess assorted factors that tolerates the practice of gender dominance and discrimination amongst their societies. Responding this phenomenon, the governments in Pacific Islands countries are oftentimes receiving assistance from other international relations actors, in which one of them is UN Women. With the support from Australian government, this UN body assist numerous institutions from various level in making the effort to eliminate violence against women as the most protrude form of gender based discrimination in Pacific. Involvement of other parties from diverse groups indicates the relations between actors of Multi-Track Diplomacy with the program initiated by UN Women. Using theory of Multi-Track Diplomacy and concept of Gender-Based Violence, this research identifies the participation and contribution made by a total of nine tracks in responding to violence against women issue in the Pacific. Such response itself is one of the world peace endeavors, which is also the ultimate purpose of Multi-Track Diplomacy. Result of this response shaped in their participation and contribution within variety of programs under Pacific Fund. Keywords: Pacific, gender equality, foreign aids, Multi-Track Diplomacy, peacemaking.
Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi; Sylvia Yazid
Jurnal Hubungan Internasional Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/hi.62116

Abstract

This study is intended to provide general descriptions of the actors involved in the management of remittance sent by Indonesian migrant workers from their working abroad. Data was collected through interviewing 2 actors at the national level, a national NGO and a government institution, and 3 actors at the grassroot level, a local NGO, academic, and a community of women migrant workers. The interview is intended to identify the actors involved, their relative position and function within the remittance flow, bad practices that need to be avoided, and best practices that need to be replicated.  This study found that there are still needs for: safe and cheap remittance sending mechanism, remittance is still mainly used for consumption, there is a need for capacity building to assist Indonesian migrant workers to start their own business, and the strong influence of patriarchy culture in the management of remittance sent by women migrant workers. Kajian ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang aktor yang terlibat dalam pengelolaan aliran dana yang dikirimkan oleh buruh migran Indonesia sebagai hasil mereka bekerja di luar negeri. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 2 aktor di tingkat nasional, NGO nasional dan badan pemerintah, dan 3 aktor di tingkat akar rumput, NGO lokal, akademisi dan komunitas buruh migran perempuan. Wawancara ditujukan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat, posisi relatif mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam alur remitansi, praktik buruk yang perlu dihindari, dan praktik baik yang patut direplikasi. Penelitian ini menemukan masih diperlukannya mekanisme pengiriman remitansi yang aman dan murah, remitansi masih lebih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, diperlukannya capacity building untuk membantu BMI memulai usaha, masih kentalnya budaya patriarki dalam pemanfaatan remitansi yang datang dari buruh migran perempuan.
Indonesia’s Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action? Vrameswari Omega Wati; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth A. Satya Dewi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.1-24

Abstract

Istilah ‘Pacific Elevation’ muncul pertama kali ketika penyelenggaraan Pacific Exposition pada 2019 lalu di Auckland, Selandia Baru. Konsep baru ini diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai istilah yang merujuk pada era baru kemitraan yang lebih kuat antara Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kegiatan yang dimanfaatkan untuk membahas berbagai peluang kerja sama ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan ‘Look East’ oleh Indonesia dengan memberikan perhatian lebih melalui berbagai keterlibatannya di negara-negara Kepulauan Pasifik. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan realisasi kebijakan luar negeri Indonesia di negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan tindakan adaptif sebagai respons dari perkembangan yang terjadi di lingkup eksternal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan di negara-negara Kepulauan Pasifik seperti seringnya pergantian kepemimpinan yang terjadi, manuver politik Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, dan disuarakannya isu Papua oleh beberapa negara di Kepulauan Pasifik dalam sidang PBB mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan adaptif untuk mengatasi potensi ancaman yang diterima dengan cara meningkatkan keterlibatan yang lebih intensif di kawasan Kepulauan Pasifik.Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Adaptif, Papua, Kepulauan PasifikThe term 'Pacific Elevation' first appeared in the Pacific Exposition event in 2019 in Auckland, New Zealand. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, introduced this new concept as a term that refers to a new era of stronger partnerships between Indonesia and Pacific Island Countries (PIC). The activity used to discuss various opportunities for cooperation is one of the realizations of the 'Look East' policy by giving more attention to Indonesia's various engagements in the PICs. This study employs a qualitative method with data collection techniques through literature study and focus group discussions. This article aims to analyze and explain that Indonesia's foreign policy in PICs is an adaptive action in response to developments in the external environment. The results of this study indicate that developments in PICs such as frequent leadership changes, political maneuvering of the United Liberation Movement of West Papua, and voicing the issue of Papua by several PICs in the UN forum encouraged the Indonesian government to issue an adaptive policy to overcome the potential threats received by Indonesia by increasing more intensive involvement in the region of Pacific Islands.Keywords: Foreign policy, Adaptive, Papua, Pacific Islands
PERANAN MILITER DALAM KONFLIK INTERNAL MYANMAR PADA TAHUN 2017-2022 Arya Adhi Saputra; Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi
Indonesian Journal of International Relations Vol 9 No 1 (2025): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v9i1.644

Abstract

This study aims to explain how the role of the military has increasingly sharpened the internal conflict in Myanmar in 2017-2021 between the military government and ethnic minorities in Myanmar. For this purpose, qualitative research methods, document studies and literature are used. To strengthen the analysis, the concept of bad leaders and the concept of intractable conflict are used. The results of the study show that the Myanmar military is the main actor that prolongs the conflict, or the main factor in creating and maintaining intractable conflict in Myanmar. The strong role and ambition of Min Aung Hlaing as the military leader in leading the coup is to return Myanmar to a military authoritarian state. In conclusion, as long as the Tatmadaw does not relinquish power, and there is no effective international pressure, this conflict is likely to remain in a stalemate phase with a prolonged deadlock
Digital Domestication: Gender Bias in Voice-Based AI Assistants in Global Technology Governance — A Case Study of Indonesia Hastari, Aulia Eka; Satya Dewi, Elisabeth Adyiningtyas
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/padjir.v8i2.70104

Abstract

Voice-based artificial intelligence (AI) is often presented as neutral infrastructure, yet its voices, names, and interaction scripts carry gendered expectations. This article examines how feminized voice AI is governed and reproduced in Indonesia. It uses a qualitative single-case study and document and discourse analysis of an 11-document corpus (2021-2025) comprising academic studies, UNESCO and Indonesian governance texts, a corporate statement, and public reporting on Project Nirmala. Guided by technofeminism, the analysis traces design, discourse, governance, and reproduction. It finds, first, that corporate reforms such as removing a female default address interface choice without necessarily changing feminized service scripts. Second, Indonesia's 2023 AI Ethics Circular recognizes inclusion, humanity, transparency, and accountability but provides no operational criteria for gendered persona or interaction design. Project Nirmala illustrates how a young female AI persona is reproduced in local innovation. The article contributes to digital International Relations (Digital IR) by showing that AI interfaces are sites where transnational corporate norms, international ethical standards, and domestic soft law interact to normalize or contest gendered power.
Co-Authors Arya Adhi Saputra Hastari, Aulia Eka Sherly Mega Putri Stanislaus Risadi Apresian Sylvia Yazid Vrameswari Omega Wati