Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Collaboration Between Indonesia and Pasific Island Countries in Facing Environmental Challenges Vrameswari Omega W; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth Dewi
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.213 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v14i1.2834.137-148

Abstract

Permasalahan lingkungan masih menjadi isu utama bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu yang paling rentan terkena bahaya alam dan perubahan iklim di dunia.[1]  Penelitian terbaru menunjukkan bahwa setidaknya 8 pulau di Samudera Pasifik telah tenggelam akibat naiknya permukaan air laut.[2]  Ancaman serupa pun terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang terletak di kawasan Pacific Ring of Fire dan dikelilingi tiga lempeng tektonik menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana. dampak perubahan iklim telah mengancam sekitar 2000 pulau akan tenggelam sebelum tahun 2050.[3] Melihat pada tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di kepulauan Pasifik dan Indonesia, membangun kerja sama yang konstruktif untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi menjadi hal yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan-tantangan keamanan lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan Pasifik, memetakan kerja sama yang sudah dilakukan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik, dan mengelaborasi mengapa kerja sama ini penting. Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian ini berpendapat bahwa kerja sama yang dilakukan melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan dan Triangulat merupakan upaya untuk memperkuat peran Indonesia dalam menjalin hubungan dengan PICs dan untuk mengatasi tantangan lingkungan.
Indonesia’s Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action? Vrameswari Omega Wati; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth A. Satya Dewi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.1-24

Abstract

Istilah ‘Pacific Elevation’ muncul pertama kali ketika penyelenggaraan Pacific Exposition pada 2019 lalu di Auckland, Selandia Baru. Konsep baru ini diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai istilah yang merujuk pada era baru kemitraan yang lebih kuat antara Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kegiatan yang dimanfaatkan untuk membahas berbagai peluang kerja sama ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan ‘Look East’ oleh Indonesia dengan memberikan perhatian lebih melalui berbagai keterlibatannya di negara-negara Kepulauan Pasifik. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan realisasi kebijakan luar negeri Indonesia di negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan tindakan adaptif sebagai respons dari perkembangan yang terjadi di lingkup eksternal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan di negara-negara Kepulauan Pasifik seperti seringnya pergantian kepemimpinan yang terjadi, manuver politik Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, dan disuarakannya isu Papua oleh beberapa negara di Kepulauan Pasifik dalam sidang PBB mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan adaptif untuk mengatasi potensi ancaman yang diterima dengan cara meningkatkan keterlibatan yang lebih intensif di kawasan Kepulauan Pasifik.Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Adaptif, Papua, Kepulauan PasifikThe term 'Pacific Elevation' first appeared in the Pacific Exposition event in 2019 in Auckland, New Zealand. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, introduced this new concept as a term that refers to a new era of stronger partnerships between Indonesia and Pacific Island Countries (PIC). The activity used to discuss various opportunities for cooperation is one of the realizations of the 'Look East' policy by giving more attention to Indonesia's various engagements in the PICs. This study employs a qualitative method with data collection techniques through literature study and focus group discussions. This article aims to analyze and explain that Indonesia's foreign policy in PICs is an adaptive action in response to developments in the external environment. The results of this study indicate that developments in PICs such as frequent leadership changes, political maneuvering of the United Liberation Movement of West Papua, and voicing the issue of Papua by several PICs in the UN forum encouraged the Indonesian government to issue an adaptive policy to overcome the potential threats received by Indonesia by increasing more intensive involvement in the region of Pacific Islands.Keywords: Foreign policy, Adaptive, Papua, Pacific Islands
Disaster Relief as Indonesia Soft Power Diplomacy Case of Cyclone Pam in Vanuatu Vrameswari Omega Wati; Deffi Ayu Puspito Sari; Sobar Sutisna
International Journal of Multi Discipline Science Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Number 1 February 2018
Publisher : STKIP Singkawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26737/ij-mds.v1i1.421

Abstract

Natural disasters are part of non-traditional threats that must be faced by the countries in the world. To handle this issue, the international community should improve their relations through cooperation. On March 14, 2015, Vanuatu, suffered Cyclone Pam which resulted in casualties and damage in the region. On behalf of humanity, Indonesia, as a country with great attention to disaster and who has the same of Melanesia brotherhood provide disaster relief to Vanuatu. The method used is qualitative. This paper attempts to answer how the process of providing disaster relief by Indonesia to Vanuatu and how disaster relief can be seen as a form of Indonesia’s soft power diplomacy to Vanuatu. Data was obtained through in-depth interviews and literature study. The results showed the process of disaster relief is carried out in accordance with the three stages in the Emergency Decision Making Process which are assessing the situation and needs; determining goal and assistance; and implementing of response plans. Disaster relief is also a kind of Indonesia soft power diplomacy to Vanuatu to show a sense of humanity, to enhance friendship, and to maintain the integrity of the Republic of Indonesia sovereignty. After the disaster relief given by Indonesia government, relations between Indonesia and Vanuatu are starting to show shades of improvement. Cyclone Pam that happened in Vanuatu can be seen as a catalyst to improve the chances of good relations between Indonesia and Vanuatu and building cooperation in disaster management.