Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Insignia: Journal of International Relations JAS (Journal of ASEAN Studies) Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Global Strategis Jurnal Perempuan Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Kajian Wilayah Jurnal Perempuan Indonesian Journal of International Relations Intermestic: Journal of International Studies Indonesian Perspective Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Ani Widyani Soetjipto
Department Of International Relations, Universitas Indonesia
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Global Strategis

 1 
Papuan Nationalism Within The Framework of Indonesian Nationalism Ani Widyani Soetjipto; Muhammad Iqbal Yunazwardi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.25-50

Abstract

Kekerasan, diskriminasi, dan rasisme masih menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Papua sejak Indonesia merdeka dan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Analisis fenomena ini dapat ditarik ke berbagai macam aspek. Salah satu aspek penting yang menentukan eksistensi sebuah negara adalah aspek nasionalisme. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi nasionalisme Papua tetap hadir dan hidup, sekalipun nasionalisme Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini berusaha mendiskusikan kembali bagaimana posisi nasionalisme Indonesia terhadap masyarakat Papua dan sebaliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepapuaan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia? Dengan menggunakan pisau analisis nasionalisme dari Indonesianis Benedict Anderson, artikel ini membahas bagaimana diskursus nasionalisme yang berkembang mampu menjawab tantangan nasionalisme ganda yang terjadi di Indonesia dalam isu Papua. Upaya ini juga akan mempertegas pertanyaan penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah membangun ide Papua dalam kerangka nasionalisme Indonesia.Kata-kata kunci: Nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Papua, Benedict Anderson, Nasionalisme, identitasViolence, discrimination and racism have remained to be major issues faced by Papuans ever since the independence of Indonesia and the inclusion of Papua in Indonesia’s territory until today. This phenomenon can be seen through various aspects. One of those is the determinant aspect of a country’s existence: nationalism. Within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia, the existence of Papuan nationalism is undeniably still present and alive, even though Indonesian nationalism is the central one in maintaining the pillars of the Indonesian nation and state. This article discusses how Indonesian nationalism positions Papuan people, and vice versa. Furthermore, this article questions whether the Papuan identity is a part of Indonesia’s. The discussion of this article focuses on the developing nationalism discourse, in the hope to overcome the ‘double-nationalism’ in Indonesia when it comes to Papua’s issue, by using Benedict Anderson’s concept of nationalism. Finally, this article addresses a crucial question, which is how to develop the Papuan idea within the framework of Indonesian nationalism.Keywords: Indonesian Nationalism, Papuan Nationalism, Benedict Anderson, Nationalism, identity 
Transitional Justice in Indonesia: The Persistent Challenge of Addressing the 1965-1966 Mass Killings Mkumbi, Dyamwale Amir; Soetjipto, Ani Widyani
Global Strategis Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.19.2.2025.287-308

Abstract

This article explores why Indonesia has struggled to achieve meaningful transitional justice for the 1965-1966 mass killings despite ongoing democratic reforms and advocacy efforts. These events, which led to the deaths of an estimated 500,000 to one million alleged communists, remain unaddressed due to entrenched political and military power, societal resistance, and ineffective judicial mechanisms. Using a qualitative approach, this research examines survivor testimonies, official reports from institutions such as Komnas HAM, and scholarly literature to understand the underlying challenges. The findings suggest that Indonesia's inability to confront these past atrocities stems from a lack of political will, continued military influence, and a deeply ingrained culture of silence reinforced by decades of state propaganda. While international advocacy efforts, including the International People's Tribunal (IPT) and grassroots movements, have shed light on the issue, systemic obstacles impede progress. This study highlights the potential benefits of hybrid courts, an independent truth commission, and comprehensive reparations programs by comparing Indonesia's situation with transitional justice efforts in South Africa and Cambodia. These reforms are crucial for addressing historical injustices, fostering national reconciliation, and promoting long-term accountability. Keywords: Transitional justice, 1965-1966 killings, Indonesia, Human rights, Impunity   Artikel ini membahas mengapa Indonesia kesulitan untuk mencapai keadilan transisional yang bermakna untuk pembunuhan massal tahun 1965-1966, meskipun telah melakukan reformasi demokrasi dan upaya advokasi yang berkelanjutan. Peristiwa yang mengakibatkan kematian sekitar 500.000 hingga satu juta orang yang dituduh komunis ini, masih belum terselesaikan karena kuatnya kekuasaan politik dan militer, resistensi masyarakat, dan mekanisme peradilan yang tidak efektif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kesaksian korban, laporan para penyintas, laporan resmi dari institusi Komnas HAM, dan literatur akademis untuk memahami tantangan mendasar yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi kekejaman masa lalu ini disebabkan oleh kurangnya kemauan politik, pengaruh militer yang masih kuat, serta budaya “diam” yang mengakar akibat propaganda negara selama puluhan tahun. Meskipun upaya advokasi internasional, seperti International People's Tribunal (IPT), dan gerakan akar rumput telah menyoroti masalah ini, hambatan sistemis menghalangi kemajuan. Studi ini menekankan potensi manfaat dari pengadilan hibrida, komisi kebenaran yang independen, dan program reparasi komprehensif dengan membandingkan situasi Indonesia dengan upaya keadilan transisional di Afrika Selatan dan Kamboja. Reformasi ini penting untuk mengatasi ketidakadilan sejarah, memupuk rekonsiliasi nasional, dan mendorong akuntabilitas jangka panjang. Kata-Kata Kunci: Keadilan transisional, Pembunuhan 1965-1966, Indonesia, Hak asasi manusia, Impunitas
Co-Authors Arivia Tri Dara Yuliestiana Ayu Chandra Hana Naufanita Khomsani, Muh Afit Lulu Helina Mulya Masinambow, Arnold A.E. Mkumbi, Dyamwale Amir Muh Afit Khomsani Putri, Octaviyanti Raaf Bezkarannu Rahayu Agustina Hamonangan Simangunsong Safira Prabawidya Pusparani, Safira Prabawidya Yudono, Raden Maisa Yunazwardi, Muhammad Iqbal