Garuda - Garba Rujukan Digital

China's Wolf Warrior Diplomacy On Social Media In The Era Of Covid-19 Wiwiek Rukmi Dwi Astuti; Raden Maisa Yudono; Garcia Krisnando Nathanael
Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2021): Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN"Veteran"Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/mjihi.v4i2.3399

International communication and diplomacy are significantly influenced by development of technology and communication. The role of diplomats as frepresentatives of the country has been redefined along with public communication activities increasement through social media. This study provides an overview of China's efforts in influencing the formation of public images and opinions through social media carried out by its diplomats. Their aim is to defend China's handling of the COVID-19 pandemic and challenge anyone who questions the events about the issue. This study uses qualitative methods, providing in-depth descriptions through data collection techniques based on internet-based research. This study shows that China is trying to demonstrate hard-line diplomacy called wolf warrior diplomacy. Through social media, Chinese diplomats are seen as government agents who promote national interests of their country, which in this context is related to the COVID-19 pandemic. By acknowledging the term wolf warrior diplomacy, provocative propaganda become a diplomatic tool practiced by Chinese diplomats. China's courage in taking an unconventional approach to the concepts and practices of traditional diplomacy and international communication is seen as part of China's long-term plan.

ANALISIS WACANA DIASPORA INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL Hana Naufanita; Raden Maisa Yudono; Ani Soetjipto
Jurnal Kajian Wilayah Vol 9, No 2 (2018): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Diaspora is commonly used term. Its discursive nature makes diaspora means everything, adjusted to whoever articulates it. The idea of Indonesian diaspora has been spread since 2012. Diaspora is articulated by non-state actors, the expatriate group. This group change the perception of the state against expatriates from traitors to state assets. State and non-state actors aim to maximize capital through skills, remittance and investment. This is confirmed in The Presidential Decree No. 76 Year 2017 on Facilities for Indonesian Society Abroad. We argue that the Indonesian diaspora is a discourse articulated by interest groups and supported by the state to maximize capital. Whereas diaspora is a continuously created, transformed and maintained metaphor to redefine identity of a nation. This article analyzes power relations within Indonesian diaspora discourse and also review the concept of national identity in IR which commonly use state-centric perspective that seen state as unitary and sovereign entity.Keywords: constructivism, discourse analysis, diaspora Indonesia, nation-state, national identityAbstrakDiaspora merupakan istilah yang umum digunakan. Sifatnya yang diskursif membuat diaspora dapat bermakna apa saja disesuaikan dengan siapa yang mengartikulasikan. Gagasan diaspora Indonesia marak diperbincangkan sejak 2012. Diaspora diartikulasikan oleh aktor non negara yang umumnya adalah ekspatriat. Kelompok ini mengubah persepsi negara terhadap ekspatriat yang awalnya pengkhianat menjadi aset negara. Aktor negara dan non negara memiliki motif memaksimalkan kapital melalui keahlian, remitansi dan investasi. Hal ini dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung negara untuk meraup kapital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan dan dipertahankan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Tulisan ini menganalisis relasi power dalam wacana diaspora Indonesia, serta meninjau konsep identitas nasional dalam HI yang umumnya berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat.Kata kunci: analisis wacana, diaspora Indonesia, identitas nasional, konstruktivisme, negara-bangsa

Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja di PKBM Negeri 34 Cipayung Raden Maisa Yudono; Hesti Rosdiana; Lia Wulandari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.5546

Sexual violence is a crime that is in the spotlight of the world public, with adolescents as victims who are vulnerable to this crime. In Indonesia, sexual violence against adolescents is the highest case among other cases of violence. Lack of knowledge about sexual violence is one of the causes of high cases of sexual violence in adolescents in Indonesia. Therefore, briefing on sexual violence needs to be done to minimize sexual violence in adolescents. By carrying out 'Sharing-Knowledge of Sexual Violence in Adolescents', this community service activity aims to share knowledge and minimize sexual violence in adolescents, especially in the school environment. The method of lectures and watching films is the right choice in carrying out service activities. The result of this service activity is an increase in the understanding and awareness of adolescent students about sexual violence. In addition, the formation of the Task Force for the Prevention of Sexual Violence (STPTKS), is a concrete step that PKBM Negeri 34 students can take in the prevention and handling of sexual violence in adolescents, which can mainly be found in the school environment. Keywords: adolescent; sexual violence; sexual violence prevention Abstrak (Tahoma, 9pt Bold) Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang sedang menjadi sorotan publik dunia, dengan kaum remaja sebagai korban yang rentan akan tindak kejahatan ini. Di Indonesia, kekerasan seksual pada remaja merupakan kasus tertinggi diantara kasus kekerasan lainnya. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja di Indonesia. Oleh karena itu, pembekalan tentang kekerasan seksual perlu dilakukan untuk meminimalisir kekerasan seksual pada remaja. Dengan melaksanakan ‘Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja’, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan meminimalisir tindak kekerasan seksual pada remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Metode ceramah dan menonton film menjadi pilihan tepat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Hasil dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa/i usia remaja akan tindak kekerasan seksual. Selain itu, terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual (STPTKS), merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan siswa/i PKBM Negeri 34 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada remaja, yang utamanya bisa saja ditemukan di lingkungan sekolah. Kata Kunci: remaja; kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual

Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja di PKBM Negeri 34 Cipayung Raden Maisa Yudono; Hesti Rosdiana; Lia Wulandari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.5546

Sexual violence is a crime that is in the spotlight of the world public, with adolescents as victims who are vulnerable to this crime. In Indonesia, sexual violence against adolescents is the highest case among other cases of violence. Lack of knowledge about sexual violence is one of the causes of high cases of sexual violence in adolescents in Indonesia. Therefore, briefing on sexual violence needs to be done to minimize sexual violence in adolescents. By carrying out 'Sharing-Knowledge of Sexual Violence in Adolescents', this community service activity aims to share knowledge and minimize sexual violence in adolescents, especially in the school environment. The method of lectures and watching films is the right choice in carrying out service activities. The result of this service activity is an increase in the understanding and awareness of adolescent students about sexual violence. In addition, the formation of the Task Force for the Prevention of Sexual Violence (STPTKS), is a concrete step that PKBM Negeri 34 students can take in the prevention and handling of sexual violence in adolescents, which can mainly be found in the school environment. Keywords: adolescent; sexual violence; sexual violence prevention Abstrak (Tahoma, 9pt Bold) Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang sedang menjadi sorotan publik dunia, dengan kaum remaja sebagai korban yang rentan akan tindak kejahatan ini. Di Indonesia, kekerasan seksual pada remaja merupakan kasus tertinggi diantara kasus kekerasan lainnya. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja di Indonesia. Oleh karena itu, pembekalan tentang kekerasan seksual perlu dilakukan untuk meminimalisir kekerasan seksual pada remaja. Dengan melaksanakan ‘Sharing-Knowledge Kekerasan Seksual Pada Remaja’, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan meminimalisir tindak kekerasan seksual pada remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Metode ceramah dan menonton film menjadi pilihan tepat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Hasil dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa/i usia remaja akan tindak kekerasan seksual. Selain itu, terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual (STPTKS), merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan siswa/i PKBM Negeri 34 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada remaja, yang utamanya bisa saja ditemukan di lingkungan sekolah. Kata Kunci: remaja; kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual

The Policy Formation Process of Inclusivity PEKKA Foundation with Australian DFAT Jihan, Nur; Yudono, Raden Maisa
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.41723

Abstract. This research discusses the inclusion policy formulation process conducted by Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Foundation and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). This research background is the social and economic vulnerability experienced by female-headed households in Indonesia. This research examines multi-stakeholder collaboration and the process of formulating inclusive policies in Indonesia. The research method is descriptive qualitative, with interview techniques and non-participant observation. The results show that policy-making involves five stages: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. At each stage, both PEKKA and DFAT play their respective roles through collaboration using the multi-stakeholder partnership (MSP) approach, resulting in empowerment programs such as the Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK PEKKA) and the Paradigta Academy, which have increased access to basic services and political participation of the female-headed family. Keywords: Policy; female- headed family; PEKKA; DFAT; MSP Abstrak. Penelitian ini membahas proses perumusan mengenai kebijakan inklusivitas yang dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama dengan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Latar belakang penelitian ini adalah isu kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan kepala keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi multi-stakeholder serta proses perumusan kebijakan inklusivitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara dan observasi non-partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan melibatkan lima tahap, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam setiap tahap, baik PEKKA maupun DFAT memainkan perannya masing-masing melalui kolaborasi menggunakan pendekatan multi-stakeholder partnership (MSP) yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA dan Akademi Paradigta yang berhasil meningkatkan akses layanan dasar dan partisipasi politik perempuan kepala keluarga. Kata Kunci: Kebijakan; perempuan kepala keluarga; PEKKA; DFAT; MSP

The Determining Factor of Inconsistencies in French Feminist Foreign Policy in the Field of Protection Against Women’s Violence Az-zahra, Sheila Salma; Yudono, Raden Maisa; Maliki, Musa; Situmeang, Nurmasari
Journal of Strategic and Global Studies Vol. 8, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes (2018-2022) is an international strategy on gender promoted by the French Government. It aims to promote the value of gender equality and women's empowerment, especially in protecting women's rights from any acts of violence in the European Union. Unfortunately, the French Government has shown inconsistencies in the implementation of the feminist foreign policy, which has increased the number of violence from the beginning of this policy until nowadays. This research was conceived by a liberal feminism approach and conceptualized under the feminist foreign policy and patriarchy concepts to prove the determining factor of inconsistency in feminist foreign policy that set out in the frame of Stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes (2018-2022). The argument can be proceeded by conducting an explanatory qualitative method. The data research is based on primary and secondary data sources through document studies. This research proved that France's inconsistency of feminist foreign policy is caused by France’s cultural matter of patriarchal values. Patriarchal values can be indicated through five indicators: policy regulations, funding systems, government structures, EU cooperative relations, and actors involved in the policy. As a result, gender-based violence is still very common in society and gender equality is impossible to achieve as long as policies and laws reformed by the government still contain elements of patriarchy.

RESISTENSI PUBLIK KOREA SELATAN TERHADAP PESAN FEMINISME DALAM FILM BARBIE (2023) Zayanti, Farida; Yudono, Raden Maisa
LENTERA: JOURNAL OF GENDER AND CHILDREN STUDIES Vol 5 No 2 (2025): Lentera: Journal of Gender and Children Studies ( December 2025)
Publisher : LPPM Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/lentera.v5i2.44652

This study aims to analyze how public resistance in South Korea toward the feminist messages in the film Barbie (2023) is formed and interpreted. The film was selected as the subject of analysis due to its articulation of feminist ideas through narratives of critique against patriarchy, women's empowerment, and gender equality. However, these messages were not universally accepted. South Korea, a society still heavily influenced by patriarchal structures and Confucian values, demonstrates a complex response to the film’s feminist representation. This research employs a qualitative approach through document analysis and literature review. The data sources include the film’s content, academic literature, public responses on South Korean online platforms, and related media coverage. The findings indicate that public resistance in South Korea is manifested in institutional, symbolic, and performative forms. These range from the censorship of promotional materials and vandalism of posters to online rating sabotage and performative actions such as walking out of theaters. These expressions reflect a rejection of feminist narratives perceived as threatening to the existing social order. Such resistance does not merely indicate a mismatch of values but also reveals a broader social unease in the face of shifting gender roles. Using the frameworks of postcolonial feminism and backlash theory, this study highlights how the clash between global feminist values and local identity becomes a critical site for understanding the dynamics of feminist reception in the international context. Keywords: Barbie Film, Feminism, Resistance, South Korea

Kampanye Gerakan Sosial Terhadap Isu Kesetaraan Gender Melalui Film Di Amerika Serikat Periode 2019 -2021 Raden Maisa Yudono; Andrea Rine Kristy
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Studi ini memaparkan kampanye isu kesetaraan gender dalam film Amerika Serikat melalui observasi film dengan menggunakan gender sebagai sudut pandang dalam hubungan internasional, menggunakan tiga film yakni Captain Marvel (2019), Wonder Woman 1984 (2020) dan Reign of Superwomen (2021) sebagai film yang mengandung representasi isu gender dalam film Amerika Serikat periode 2019-2021. Kajian gender dan teori film memberikan kerangka kerja untuk menganalisis representasi gender dalam film dan memahami signifikansinya. Berdasarkan isu kesetaraan gender yang terjadi di Amerika Serikat mendorong adanya gerakan sosial yang tertuang dalam sudut pandang maupun perspektif perempuan yang bertindak dibalik layar pembuatan film yang mencakup pengalaman perempuan terkait ketidakadilan sosial gender. This study presents a campaign on gender equality issues in American films through film observation using gender as a perspective in international relations, focusing on three films: Captain Marvel (2019), Wonder Woman 1984 (2020), and Reign of Superwomen (2021) as films that contain representations of gender issues in American cinema during the period of 2019-2021. Gender studies and film theory provide a framework for analyzing gender representations in films and understanding their significance. Based on the gender equality issues occurring in the United States, this drives a social movement reflected in the perspectives of women who work behind the scenes in filmmaking, encompassing women's experiences related to gender social injustices.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search