Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Pranjono Pranjono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN ADOPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 54 TAHUN 2007 Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.47 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v1i1.334-339

Abstract

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang.PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat.Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.807 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.678-684

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno,2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja  tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.
PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.577 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v1i2.50-53

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Untuk mengetahui tingkat pendaftaran hak milik atas tanah di wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilaksanakan dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang akurat, dan telah teruji kebenarannya. Penelitian yuridis dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris dilakukan dengan meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan perannya dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah Namun belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya data dand okumen pendaftaran hak milik atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada sebahagian warga yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya yaitu sekitar 48% dari 55.150 bidang tanah menurut data perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Aturan hukum dalam pendaftaran hak ilik atas dalam melaksanakan perannya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada ketentuan Praturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok AgrariaPP No.40tahun1996 tentang HGU, HGB, HP atas tanah. Praturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang penegaasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yaang diinginkan direksi/pengurusan(Prk.5). Keppres No.55/1993 telah dicabut dengan Perpu No.65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.Keppres No.32/1979 tentang pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.678-684

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno,2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja  tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.
PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v1i2.50-53

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Untuk mengetahui tingkat pendaftaran hak milik atas tanah di wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilaksanakan dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang akurat, dan telah teruji kebenarannya. Penelitian yuridis dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris dilakukan dengan meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan perannya dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah Namun belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya data dand okumen pendaftaran hak milik atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada sebahagian warga yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya yaitu sekitar 48% dari 55.150 bidang tanah menurut data perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Aturan hukum dalam pendaftaran hak ilik atas dalam melaksanakan perannya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada ketentuan Praturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok AgrariaPP No.40tahun1996 tentang HGU, HGB, HP atas tanah. Praturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang penegaasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yaang diinginkan direksi/pengurusan(Prk.5). Keppres No.55/1993 telah dicabut dengan Perpu No.65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.Keppres No.32/1979 tentang pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993
PELAKSANAAN ADOPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 54 TAHUN 2007 Pranjono Pranjono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v1i1.334-339

Abstract

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang.PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat.Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
Co-Authors