Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya Lora Purnama Maulani; Bambang Daru Nugroho; Kilkoda Agus Saleh
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8209

Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian.Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perwalian. Abstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship.Keywords: Chlidren, Legal Protection, Guardianship.

Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berstatus Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait Olwintra Sitorus; Anita Afriana; Kilkoda Agus Saleh
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1736

Sale and purchase of land agreement is a legal act that involves two provisions, which are the provisions of agreement law and the provisions of agrarian law.. Sale and purchase of land agreement can’t be made privately and might cause disputes in the future. This dispute can cause losses for certain parties so that legal action is needed. The purpose of this research is to understand and examine the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties and the legal action that can be taken by the land buyer as the disadvantaged party because of the transfer of land and/or building rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties. The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. Data collection technique in this research is obtained through literature study which was then analyzed using qualitative juridicial method. The analysis shows that the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties is invalid. That situation violates the legal terms of the agreement which results in the agreement being null and void. The land buyer as the party who is disadvantaged by these actions can file a legal act which is a civil lawsuit. The existence of a court judgement is a form of legal certainty for the parties in dispute to obtain their rights.

Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Arista Indriana Farihah; Djanuardi Djanuardi; Kilkoda Agus Saleh
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1189

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.

Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia Purnama Sari, Melia Putri; Komalawati, Veronica; Saleh, Kilkoda Agus
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5342

This study aims to determine the rights and obligations as well as the legal consequences for adult children against elderly parents who do not carry out their obligations properly. This alimentation obligation explains that every child is obliged to provide a living for their parents and blood relatives in a straight line if they are in poor condition or need their help. In addition, children are required to put the aversion and respect for their parents as a form of responsibility. The novelty element taken in this study lies in the phenomenon of cases of neglect or violence committed by children to parents will cause legal consequences for children. This research method uses a normative juridical method. The results of this study are that a child wants to commit acts of violence to his parents and also does not carry out the alimentation obligation as it should. So that the District Court has the right to authorize the provision of a living given by children to their parents, there are also criminal sanctions for acts of violence committed by children against elderly parents.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban alimentasi ini menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas apabila dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuannya. Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah terletak pada fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tua akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksankan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.

Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Indriana Farihah, Arista; Djanuardi, Djanuardi; Agus Saleh, Kilkoda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1189

Perkawinan beda agama menjadi sebuah fenomena yang sudah banyak terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama adalah suatu hal yang dilarang. Hal ini menimbulkan kebingungan karena adanya ambiguitas dari makna Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pengizinan pencatatan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri dan dampak negatifnya dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan beda agama seharusnya tidak diperbolehkan bagi masyarakat yang dalam aturan agamanya melarang perkawinan beda agama. Hal ini tetap mengacu kepada aturan agama masing-masing pihak yang bersangkutan, terkhusus bagi umat agama Islam. Dalam analisis pula, menemukan adanya beberapa dampak negatif secara Islam, yang mana pencatatan perkawinan beda agama ini akan berpengaruh pada hubungan antara istri dan suami, kedudukan anak sebagai anak tidak sah dan kedudukan ahli waris yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search