Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Ulil Albab
Komalawati, Veronica
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia Purnama Sari, Melia Putri; Komalawati, Veronica; Saleh, Kilkoda Agus
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.5342

Abstract

This study aims to determine the rights and obligations as well as the legal consequences for adult children against elderly parents who do not carry out their obligations properly. This alimentation obligation explains that every child is obliged to provide a living for their parents and blood relatives in a straight line if they are in poor condition or need their help. In addition, children are required to put the aversion and respect for their parents as a form of responsibility. The novelty element taken in this study lies in the phenomenon of cases of neglect or violence committed by children to parents will cause legal consequences for children. This research method uses a normative juridical method. The results of this study are that a child wants to commit acts of violence to his parents and also does not carry out the alimentation obligation as it should. So that the District Court has the right to authorize the provision of a living given by children to their parents, there are also criminal sanctions for acts of violence committed by children against elderly parents.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban alimentasi ini menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas apabila dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuannya. Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah terletak pada fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tua akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksankan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.          
Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren dan Akibat Hukumnya karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Hanafiah, Nur Shofa; Komalawati, Veronica; Nasution, Fatmi Utarie
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 10: September 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v4i10.11244

Abstract

Orang tua sebagai pemilik kuasa asuh atas anak merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Faktanya, tidak semua orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan menyerahkan pengasuhan anak pada pondok pesantren sehingga mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak yang dititipkan di pondok pesantren bsahan serta akibat hukumnya karena mengalami child grooming. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan akan dikaji dan dianalisis ke dalam sebuah kesimpulan. Hasil penilitian menunjukan Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak dapat lepas begitu saja ketika anak dititipkan di pondok pesantren. Seharusnya orang tua tidak melepaskan tanggung jawab, melainkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan demi kepentingan terbaik bagi anak Akibat hukum dari pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming adalah dapat dicabutnya kuasa asuh orang tua terhadap anak.
Kerugian Anak Di Bawah Umur Akibat Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Pengadilan Clairine, Theresia; Komalawati, Veronica; Nasution, Fatmi Utarie
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang merupakan ahli waris dari orang tuanya, berhak untuk mewarisi hak milik atas tanah ibunya yang sudah meninggal dunia, sekalipun masih di bawah umur. Namun, anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum, sehingga ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua haruslah mewakili anaknya dalam mengelola dan mengurus hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI melarang ayah untuk menjual hak milik anaknya yang masih di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, kecuali kepentingan anak menghendakinya dan harus dilakukan dengan didasarkan kepada penetapan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan oleh ayahnya dan merumuskan akibat hukum apabila pengalihan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, tersier, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya harus dilakukan hanya jika kepentingan anak menghendakinya dan dilakukan hanya berdasarkan kepada ijin dari pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat hukum jika ayah melakukan pengalihan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya ijin dari pengadilan adalah ayah dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak, sehingga anak berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya agar hak-haknya dapat dipulihkan.
Obligations and Responsibilities of Parents of Sexually Disoriented Persons towards Minors as Legal Relations Due to Marriage and Blood Relations Komalawati, Veronica; Nasution, Fatmi Utarie; Amanda, Marsya Rindu
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 6 (2023): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v1i6.57

Abstract

In Indonesian positive law, the obligations and responsibilities of parents towards children are regulated in Article 45 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 77 paragraph 3 of the Compilation of Islamic Law. The obligations and responsibilities of parents with sexual disorientation towards children tend to be unfulfilled because the sexual disorientation behavior threatens the child's growth and development reasonably. This study aims to know and understand the obligations and responsibilities of parents towards minors in the event of divorce associated with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection based on the Marriage Law and IHL and find and formulate legal consequences for parental obligations and responsibilities if parents experience sexual disorientation based on the Marriage Law and KHI. This research was conducted using normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. The author relates the problem comprehensively based on relevant laws and regulations. The data collection technique used is a literature study. The results showed that the obligations and responsibilities of parents in the form of maintaining and educating children are an attachment that will not be broken even though the marriage of both parents ends. Sexual disorientation suffered by parents can threaten the child's growth and development naturally, resulting in legal consequences, namely the revocation of parental power. However, it does not necessarily eliminate all obligations and responsibilities as parents.
Permohonan Perceraian Disertai Kesepakatan Melepaskan Diri Dari Kuasa Asuh Sebagai Ibu Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Fricilia, Dzahra Amanda; Komalawati, Veronica; Putri, Sherly Ayuna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1762

Abstract

Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.
Co-Authors Amanda, Marsya Rindu Clairine, Theresia Fatmi Utarie Nasution Fricilia, Dzahra Amanda Hanafiah, Nur Shofa Kilkoda Agus Saleh Purnama Sari, Melia Putri Sherly Ayuna Putri, Sherly Ayuna