Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI SISTEM KEKERABATAN SIWE MORGE PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAYUAGUNG Yessy Meryantika Sari; Dwi Purnama Sari
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.743 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1719-1729

Abstract

Marga sebagai kesatuan masyarakat adat, memiliki perangkat hukum, kelembagaan adat, serta pranata hukumnya sendiri sebagai acuan dalam kehidupannya dan tidak tergantung dengan pihak lain yang berada di luar komunitas aslinya karena pada dasarnya masyarakat adat dapat menjalankan sistemnya sendiri. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahn 1979 tentang Pemerintahan Desa, Sumatera Selatan memiliki 181 marga yang terdiri atas suku-suku yang menjadi identitas rasialnya salah satunya adalah keberadaan sistem marga di Kayuagung yang disebut dengan Siwe Morge yang berarti sembilan marga/dusun. Namun setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut dan terbitnya Surat Keputuasn (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di Sumatera Selatan, marga di kecamatan Kayuagung (Siwe Morge) tersebut ditiadakan/dihapus. Perubahan tatanan kehidupan tersebut berpengaruh terhadap eksistensi sistem kekerabatan Siwe Morge pada masyarakat Kayuagung khususnya dalam aspek perkawinan dan waris. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi sistem kekerabatan Siwe Morge dalam aspek perkawinan dan pewarisan pada masyarakat Siwe Morge di Kecamatan Kayuagung setelah dihapuskannya sistem marga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan analisis konsep dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat kayuagung (siwe morge) yang cenderung pada sistem kekerabatan patrilineal masih dipakai dalam perkawinan adatnya dan proses pewarisan.
Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida, Sumatera Selatan Erisa Ardika Prasada; Yessy Meryantika Sari; Muhammad Fauzan Mahrus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan omering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan upaya pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis Batu Bata Belida di Desa Sungai Belida tersebut. Penelitian ini berfokus pada potensi indikasi geografis produk Batu Bata Belida dari Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki kualitas unggul dan memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan produk batu bata lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk tersebut, serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi geografis Batu Bata Belida tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan nilai jual, reputasi, dan identitas lokal. Upaya pemerintah daerah mencakup kolaborasi dengan universitas, pendaftaran produk, pembentukan model tata kelola, serta sosialisasi dan pengumpulan data produk. Perlindungan hukum yang efektif diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal dan memperluas manfaat produk di pasar domestik dan internasional.