Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AMANNA GAPPA Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Azhar Islamic Law Review

Hasbir Paserangi

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Author-ID : 2587515

Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PELAKSANAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MAKASSAR Karini Rivayanti Madellu; Hamzah Halim; Hasbir Paserangi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN KETIKA DEBITOR WANPRESTASI Aminda Euginee Putri Larasati; Farida Pattitingi; Hasbir Paserangi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Hak Pengelolaan atau yang disebut sebagai HPL adalah hak yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Meskipun demikian UUPA tersebut telah menjadi dasar tentang hak pengelolaan tersebut, hal itu disampaikan oleh A.P Parlindungan, secara tidak langsung Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa dari Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Salah satu wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanahnya adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka hak atas tanah yang diperoleh pihak ketiga dari tanah hak pengelolaan adalah hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap eksekusi jaminan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas tanah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan keharusan adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Melalui izin tersebut pemegang hak pengelolaan secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi maka berdasarkan izin dari pemegang hak pengelolaan yang sebelumnya pernah diberikan pada saat debitur hendak menjaminkan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan maka terhadap bangunan tersebut dapat dilakukan eksekusi. Diperlukan adanya kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari akibat debitur wanprestasi.

Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian Wahdaniah B; Hasbir Paserangi; Ratnawati Ratnawati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.75

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Dirjen Bimas Islam. Pelaksanaan kursus juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, muatan materi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dengan rata-rata perceraian sebanyak 22,5 sebelum diadakan suscatin, menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit.

Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas Jihan Armita; Nur Azisa; Hasbir Paserangi
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The objective of this research to analyze the bank's responsibility for bank account balance breaches by identity fraud and analyze the perspective of criminal law related to bank customer account balance breach by identity fraud. The research method used is normative research method. The problem approach in this study is to use a statute approach. The first activity is to collect legislation that becomes the focus of research. Further classified based on the chronological parts governed by the regulation. Then analyzed using the basic understandings of the legal system. The results of this studies are: 1) Bank's responsibility for bank account balance breach by identity fraud is based on Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection 2) the perspective of criminal law related to the breach of bank customer account balance by identity fraud refers to Article 32 number 1 jo. Article 48 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 which concerning Information and Electronic Transactions. Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas dan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut Kemudian dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening bank dengan cara pemalsuan identitas didasarkan pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 2) perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas merujuk pada Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial Imam Syahbana; Hasbir Paserangi; Marwah Marwah
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Batik Palbatu memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap desainer batik betawi dengan mengizinkan desainer menggunakan Merek RBP untuk melindungi Batik Betawi sebagai kepemilikan. Dalam upaya melindungi Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP, RBP mendaftarkan pada rezim Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan pengajuan permohonan serta membantu dalam pengaduan apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Co-Authors Aminda Euginee Putri Larasati Farida Pattitingi Hamzah Halim Imam Syahbana Jihan Armita Karini Rivayanti Madellu Marwah Marwah Nur Azisa Ratnawati Wahdaniah B

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search