Ratnawati
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana Ully Tasya Simanungkalit; Amir Ilyas; Ratnawati
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.
Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian Wahdaniah B; Hasbir Paserangi; Ratnawati Ratnawati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Dirjen Bimas Islam. Pelaksanaan kursus juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, muatan materi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dengan rata-rata perceraian sebanyak 22,5 sebelum diadakan suscatin, menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit. 
Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga Awaluddin Awaluddin; Kahar Lahae; Ratnawati Ratnawati
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v7i2.1744

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga sebelum terbentuknya lembaga adat dan pasca terbentuknya lembaga adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesian sengketa tanah dengan menggunakan Kalosara sebagai media penengahnya. Penelitian merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisnme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khusnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masayrakat menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang diakukan oleh kepolisain bahkan hingga ke jalur hukum positif namun setelah lembaga adat kembali dihidupkan masyrakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat.