Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI UU NO 12 TAHUN 1995 MENGENAI CAPAIAN TUJUAN PEMASYRAKATAN MELALUI LAPAS TERBUKA Agus Eka Mahardika
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.44 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.481-493

Abstract

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan amanat UU No 12 Tahun 1995, Permasalahan yang sering dijumpai saat ini adalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan karena jumlah WBP tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Sehingga pembinaan yang berlangsung tidak maksimal, permasalahan ini seakan bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang minim akan WBP. Selain melakukan pembinaan lapas juga berperan dalam melakukan re-integrasi WBP ke masyarakat, tujuannya agar ketika bebas kelak warga binaan akan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pemasyrakatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permasalahan saat ini adalah bagaimana menanggulangi overcrowding serta upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan melalui Lapas terbuka. Dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian hukum yiridis empiris dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan kenyataanya yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam mengatasi overcrowding dan capain tujuan pemasyrakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal.
Kajian tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Agus Eka Mahardika
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v5i1.3519

Abstract

Munculnya peran justice collaborator di Indonesia tidak terlepas dari adanya pro dan kontra  salah satunya dalam hal pemberian remisi bagi narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yutidis empiris untuk menganalisis peraturan hukum menyangkut kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan justice collaborator dan kaitannya dengan pemberian remisi bagi narapidana serta menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kendala dalam regulasi yang mengatur kebijakan justice collaborator dan pemberian remisi, masih adanya perbedaan pandangan antara penegak hukum yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam ruang lingkup pemasyarakatan selaku pelaksana ketentuan undang-undang.