Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Eva Nurlia; Findri Firdhausa; Wahyu Donri Tinambunan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi tak teratur, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhambat tak terkecuali pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak anak termasuk kedalam hak asasi manusia yang dijamin. Di tengah pandemi seperti ini, berbagai resiko atau dampak bukan tidak mungkin tidak bisa dihindari, seperti halnya kekerasan, eksploitasi dan stigmatisasi terhadap anak dan orang tuanya yang terkena dampak covid-19. Berdasarkan pembahasan di atas penulis membahas mengenai upaya perlindungan hak anak di tengah pandemi covid-19 di Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan hak anak di tengah pandemi Covid-19 baik dari undang-undang maupun sumber alternatif lainnya yang kemudian dikumpulkan dalam kesimpulan deskriptif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak di tengah pandemic Covid-19 di kabupaten Karawang.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPHINA, DAN MALAYSIA Reviansyah Erlianto; Galih Raka Siwi; Wahyu Donri
UNES Law Review Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.212

Globalization certainly has an impact on developments in every country, therefore forest conversion activities are carried out with government permission. In practice, several acts of excessive forest exploitation were found which were classified as criminal acts of illegal logging. The purpose of this study is to understand the existence of the state in forest monitoring and management, and to compare illegal logging crimes in Indonesia, Malaysia, and the Philippines in terms of the laws and regulations of each country. The normative legal research method is in the form of secondary data, the author makes a legal comparison between the laws of the three countries collected through literature study. The results obtained, that the crime of illegal logging is a large and organized crime, in their regulations have condemned all actions related to environmental destruction including illegal logging, weak law enforcement is a factor that causes this crime to be repeated every year.

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA KEKAYAAN ALAM KEPULAUAN SANGIHE Zen Lutfulloh; Wahyu Donri
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2031

Mining is a strategic sector that must be utilized by the government as well as possible. In accordance with the mandate contained in Article 33 of the 1945 Constitution, the government or the state is obliged to serve every citizen and resident to fulfill their basic needs in the context of public services and improving the welfare of the community. One of the public services that get a bad impression in the community is related to licensing services. At the beginning of 2021, there was a case phenomenon that became a polemic of debate among the community, government and environmental health observers. The phenomenon is that it is easy for the government to issue a mining business permit (IUP) decree to PT Tambang Mas Sangihe (TMS) which substantially violates Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as well as having a large potential to cause environmental damage because some of the the area that gets the mining permit is a protected forest which is home to several endemic animals and plants that are threatened with extinction. This study uses normative research methods to determine the legal consequences of the policy. The purpose of this study is to provide several points of consideration to the government in terms of re-evaluating the decree. The results of this study indicate that Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 has legal consequences for re-evaluation because in addition to violating other laws, the decision has the potential to cause damage to the natural environment in the Sangihe Islands. Key Words: Mining, Licensing, Environment

Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Wahyu Donri Tinambunan
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i2.3152

Implementasi penyelenggaraan kerjasama wajib antar daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi suatu konsep yang perlu dibenahi pada praktiknya dilapangan. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah dalam membangun wilayah dan juga lintas daerah. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Secara yuridis normatif mengenai kerjasama (termasuk KAD) diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014. Mengenai hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintahan daerah dalam melakukan bentuk kerjasama lintas daerah. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kerjasama wajib adalah setiap penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eskternalitas lintas daerah, dan juga terkait pelayanan publik yang efisien jika dikelola bersama.

Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura Wahyu Donri Tinambunan; Reviansyah Erlianto
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.12815

The progress of science and technology in Indonesia has an impact on several acts of environmental destruction, one of which is in DKI Jakarta. The need for management and control of all actions whose implementation has an impact on the balance of nature in accordance with environmental regulations. However, in its application it is still found that the actions taken are not appropriate and do not pay attention to the impact on the balance of nature. Where the purpose of the study is to determine the role of the state in environmental protection, and to compare the actions of air pollution in terms of the laws and regulations of Indonesia, Malaysia, and Singapore. The normative legal research method collected through literature study is in the form of secondary data, and the author makes a legal comparison between Indonesia, Malaysia, and Singapore. The results obtained, that all forms of environmental management and utilization must pay attention to the impact on nature, the three countries have implemented environmental regulations that are oriented towards environmental sustainability and balance.

PENEGAKAN HUKUM POSITIF TERHADAP FASYANKES AKIBAT TIDAK MENGELOLA LIMBAH B3 COVID-19 Andika Dwi Yuliardi; Wahyu Donri Tinambunan
Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3054

ABSTRAK Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Fasilitas pelayanan kesehatan digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkan Limbah B3 yang berbahaya. Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya untuk mengolah limbah yang cukup mahal. Alhasil limbah B3 Covid-19 dibuang secara sembarangan tanpa melawati proses pengelolaan terlebih dahulu dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah b3 covid-19 berdasarkan hukum positif. Metode dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi untuk penegakan hukum lingkungan yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bagi fasyankes atau pihak yang tidak mengelola limbah B3 Covid-19 serta membuang limbah B3 Covid-19 kedalam lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Perhatian dari seluruh komponen masyarakat sangat penting dalam menanggulangi dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan agar hal seperti ini tidak terjadi dikemudian hari. Kata Kunci : Limbah B3 Covid-19; Pencemaran Lingkungan.; Penegakan Hukum

PENEGAKAN HUKUM POSITIF TERHADAP FASYANKES AKIBAT TIDAK MENGELOLA LIMBAH B3 COVID-19 Andika Dwi Yuliardi; Wahyu Donri Tinambunan
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3054

ABSTRAK Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Fasilitas pelayanan kesehatan digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkan Limbah B3 yang berbahaya. Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya untuk mengolah limbah yang cukup mahal. Alhasil limbah B3 Covid-19 dibuang secara sembarangan tanpa melawati proses pengelolaan terlebih dahulu dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap fasyankes sebagai akibat tidak mengelola limbah b3 covid-19 berdasarkan hukum positif. Metode dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan strategi untuk penegakan hukum lingkungan yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bagi fasyankes atau pihak yang tidak mengelola limbah B3 Covid-19 serta membuang limbah B3 Covid-19 kedalam lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Perhatian dari seluruh komponen masyarakat sangat penting dalam menanggulangi dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan agar hal seperti ini tidak terjadi dikemudian hari. Kata Kunci : Limbah B3 Covid-19; Pencemaran Lingkungan.; Penegakan Hukum

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search