Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.509

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya WAJAH HUKUM Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF De Juncto Delicti: Journal of Law Indonesian Community Journal

Maharani Nurdin

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2587216

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DI MASA PANDEMI Rizkia Syukriana; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dalam tulisan ini menganalisis tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan kredit macet di masa pandemi. Melihat bagaimana perekonomian Indonesia ikut terganggu sebagai implikasi dari Covid-19, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan OJK No. 11/PJOK.03/2020. Akan tetapi, pada praktiknya para debitur masih mengalami kesulitan dalam melakukan restrukturisasi kredit sehingga kebijakan pemerintah tersebut belum dapat diterapkan dengan yang diharapkan. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana eksistensi penerapan kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi kredit sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet pada masa pandemi?. Dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan norma hukum yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF ASAS LUBER JURDIL Kevin Triadi; Margo Hadi Pura; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pesta demokrasi Pemilihan Umum atau Pemilu tak jarang dijumpai dengan berbagai adu gagasan serta dinamika politik yang tersaji Peserta Pemilu dan pendukung, tak jarang dijumpai banyak sekali pelanggaran termasuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Tindak Pidana Pemilu yang mana adalah bagian dari bentuk kejahatan yang ada di Indonesia diatur di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum. Salah satu yang dikategorikan kedalam tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran larangan dalam hal kampanye. Kampanye sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah kegiatan dari peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk dapat meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi misi, program kerja, dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Kampanye yang pada awalnya merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan visi misi dan menarik simpati pemilih pada akhirnya seringkali disalah artikan sehingga terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Mengacu kepada Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat bentuk-bentuk larangan melakukan pelanggaran kampanye antara lain melarang untuk mempersoalkan tentang dasar negara, mengancam kepada orang dan/atau kelompok masyarakat pendukung peserta pemilu melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap peserta pemilu lain, menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya kepada para peserta kampanye. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tentu bertentangan dengan asas luber jurdilKata-kata Kunci : Kampanye; Luber jurdil; Tindak Pidana Pemilu

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAIM NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI) Bonita Bonita; Maharani Nurdin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap klaim nasabah produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau yang lebih dikenal dengan unit link, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi kegagalan klaim yang diajukan oleh nasabah atas produk tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman nasabah atas risiko produk unit link serta minimnya informasi yang disampaikan perusahaan asuransi saat menawarkan produknya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)? dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi kegagalan pembayaran dalam klaim asuransi?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

KEWENANGAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Teguh Prasetio; Maharani Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma baru kewenangan konkuren pemerintah daerah dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang difokuskan mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan Penelitian ini perubahan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat Paradigma baru dalam pelaksanaan kewenangan konkuren yang mengarahkan kembali otonomi daerah kepada sistem sentralisasi. Perubahan norma tersebut telah membawa pengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah khususnya perizinan industri. Perubahan tersebut berakibat pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan dibidang industri sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan berarti. selain itu juga terdapat potensi hilangnya pendapatan daerah akibat ditariknya kewenangan perizinan industri yang dapat mempengaruhi pelayanan dan pembangunan daerah. This study aims to determine the new paradigm of concurrent authority of local governments and how local government authorities in industrial licensing are based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The research method used in the preparation of this article is a normative legal research method, namely research that is focused on examining the norms or norms contained in positive law. Based on this research, changes in the regulation contained in the Job Creation Law have created a new paradigm in the implementation of concurrent authority that redirects regional autonomy to a centralized system. Changes in norms have had an impact on the implementation of regional autonomy, especially industrial licensing. These changes resulted in the loss of regional government authority in licensing in the industrial sector so that local governments did not have significant authority. In addition, there is also the potential for loss of regional revenue due to the withdrawal of industrial licensing authority which can affect regional services and development.

PENERAPAN PERATURAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Andreas Adithya Ginting; Maharani Nurdin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan guna melakukan pengkajian hukum atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan peraturan ini ditujukan untuk memberi keadilan bagi korban, menekan angka pertumbuhan kasus, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku, alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana yakni, teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi. Hukum Hak Asasi Manusia memandang bahwa hukuman ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini yakni Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian AS California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova, pada dasarnya negara-negara yang telah menerapkan hukuman ini memiliki dua dasar tujuan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku. This research was conducted with the aim of examining the law on the application of Government Regulation Number 70 of 2020 regarding chemical castration punishment for perpetrators of sexual violance against children. The research method used in the making of this journal is to use the normative juridicial method, research that is focused on studying the norms contained ini positive law. Based on the results of the research, the application of this regulation is intended to provide justice for victims, reduce the growth rate of cases of sexual violance against children, and to provide a deterrent effect for the perpetrators, these reasons are linked to theories in criminal law, such as retributive theory, deterrence theory, rehabilitation theory, and resocialization theory. Human Rights Law considers that the chemical castration law is a form of human rights violation, as stipulated in the Universal Declaration Of Human Rights and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Countries have implemented chemical castration laws are Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, The US state of California, Australia, New Zealad, Russia, South Korea, Israel, Estonia, and Moldova, basically the countries that have implemented this law have two basic goals, firstly implementing this punishment as a national punishment, and secondly implmenting this law voluntarily from the perpetrator

EFEKTlVlTAS JALUR NON LlTlGASl SEBAGAl ALTERNATlF PENYELESAlAN SENGKETA OLEH BADAN PENYELESAlAN SENGKETA KONSUMEN Febby Lizzia Firdatin; Devi Siti Hamzah Marpaung; Maharani Nurdin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.22074

Efektivitas Jalur Non litigasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa ditempuh dengan memakai jalur non litigasi. Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa antara pembeli dengan penjual yang memiliki tujuan menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara non litigasi yang efektif dan efisien merupakan tujuan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Terbentuknya akta perdamaian dari kedua belah pihak yang bersengketa sendiri dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa sendiri sejatinya dapat dioptimalkan dan diperkuat oleh mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang merupakan bagian dari hukum acara perdata. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU Maharani Nurdin
VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan Bawaslu.Usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat. Secara Internal, Instansi ini sangat terbatas, karena hanya ada satu di Jakarta. Sementara tugasnya adalah bersifat Nasional. Untuk itu kita perlu mengenal lebih dekat mengenai DKPP, termasuk dalam kedudukan maupun kewenangannya.Dalam tulisan ini peneliti merumuskan masalah (1) Bagaimana kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penyelenggaraan pemilu? (2) Bagaimana Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penyelesaian pelanggaran kode etika oleh penyelenggara pemilu? (3) Bagaimana Implikasi Putusan MK 31/PUU-XI/2013 Terhadap Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari Hasil Penelitian yang dilakukan diketahui bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Wewenang DKPP adalah, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Putusan DKPP mempunyai sifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan upaya lebih lanjut untuk mengajukan keberatan atau banding. Dengan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan efek psikologis di jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketaktan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemic hukum yang berkepanjangan

ANALISIS HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA SERTA SANKSI DAN PENERAPANNYA DALAM TINDAK PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KERINCI) Maharani Nurdin
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5491

ABSTRAK Indonesia saat ini (ius constitutum) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “living law”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran suatu peristiwa atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah faktor yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati putusan Kepala Adat (Pemuka Adat) yang memberikan-sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Adapun sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung jenis lukanya. Misalnya, luka dipampeh, mati dibangun”. Maksudnya, jika luka atau mati, maka didenda. Adapun dendanya bermacam macam tergantung jenis/tingkatan lukanya. Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Penganiayaan. ABSTRACT In Indonesia today (ius constitutum) the terminology of customary law is studied from the perspective of principles, norms, theory and practice known as "laws that live in society", "living law", "legal values and a sense of justice that live in society" , "unwritten law", "custom law", and so on. The research method that the author uses is a qualitative descriptive research method. Descriptive research is used with the aim of presenting a picture of an event or social reality by describing a number of factors related to the problem being studied. The basic conclusion of the Supreme Court's jurisprudence determines that the Supreme Court of the Republic of Indonesia as the Supreme Judicial Body in Indonesia still respects the decision of the Customary Chief (Pemuka Adat) which imposes customary sanctions on violators of customary law norms. The customary sanctions imposed on perpetrators of persecution in Kerinci Regency vary, depending on the type of injury. For example, wounds are squeezed, death is built up”. That is, if you are injured or die, you will be fined. The fines vary depending on the type/level of the injury. Keywords: Customary Criminal Law, Persecution.

GAGASAN PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN DI INDONESIA Maharani Nurdin
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6327

Land disputes occur because the land has an important position. The land has a function in the framework of the integrity of the state and function as a basic capital to realize the greatest prosperity of the people. The government has provided a means to resolve land disputes, through litigation and non-litigation. The establishment of the Special Land Court is the only alternative in these conditions. The establishment of this special court for Land Affairs can be carried out using Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power as its legal basis, which is also stated in the Draft Law on the Agrarian Court. The research method in this study is normative juridical. The data collection method uses library research. The results showed that to fulfill the fundamental principles of human life as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely legal protection for the community in land rights, agrarian conflict is no longer considered an ordinary problem but has become a problem of a nature extraordinary, therefore it is necessary to have a Special Agrarian Court. The inability of Litigation and non-litigation bodies to settle land disputes, the judges lack special specialization concerning agrarian matters. The Legal Position of the Special Land Court in the justice system in Indonesia is within the general court environment under the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Special Land Court can have a special function only to conduct examinations and hearings on land disputes and with special procedural law will be able to resolve land dispute problems.

Regulation of the Education Rights of Persons with Disabilities in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities Maharani Nurdin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.909 KB)

As citizens of Indonesia, persons with disabilities constitutionally have the same rights and positions before the law and the government. The state should be directly involved in people's welfare efforts, such as directly providing various forms of basic services, such as education services. The 1945 Constitution guarantees in each of its articles that every citizen has the right to get facilities and special treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice, so that welfare will be formed for all citizens, have the right to protection from violence and discrimination. . Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities regulates the right to education for persons with disabilities, providing an understanding that Persons with Disabilities need certain treatment, certain treatments, certain facilities, which are then tried to be explained and regulated further in the Law This basically refers to the Convention On The Rights Of Persons with Disabilities which has been ratified in Law Number 19 of 2011.

Co-Authors Andika Dwi Yuliardi Andreas Adithya Ginting Bonita Bonita Devi Siti Hamzah Marpaung Eriska Nur Tanzillah Febby Lizzia Firdatin Galih Raka Siwi Hana Faridah Kevin Triadi Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Reviansyah Erlianto Ricky Handriana Rizkia Syukriana Teguh Prasetio

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search