Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Konseling
Irwan Arif Rachmanto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERPANJANGAN ASIMILASI DALAM MENCEGAHAN DAN MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID 19 MELALUI PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 Irwan Arif Rachmanto; Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.018 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1637-1645

Abstract

Drastisnya peningkatan kasus covid-19 yang ada di Indonesia bahkan harus diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali yang kemudian menjadi sauatu perhatian khusus dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menangani Covid-19 di jajaran Pemasyarakatan. Dengan memahami situasi yang ada dan dirasa perlunya pembaharuan maka munculah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang Menjelaskan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan menjad jawaban atas permasalahan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada narapidana maupun anak.
Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta Irwan Arif Rachmanto; Umar Anwar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.845 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.4239

Abstract

Anak merupakan aset bangsa di masa depan, sehingga anak harus mendapatkan hak-haknya demi tumbuh kembang yang optimal. Namun, dalam perkembangannya tidak jarang anak melakukan delinkuensi yang mengarah pada tindak pidana. Proses peradilan pada anak tidak boleh disamakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penahanan yang dilakukan kepada anak di LPKA Kelas II Yogyakarta. Belum adanya LPAS di Yogyakarta bahkan di tingkat nasional LPAS sangat minim yang mengakibatkan anak yang seharusnya secara undang-undang dapat dilakukan penahanan di LPAS harus ditempatkan di LPKA. Pada penelitian ini akan membahas mekanisme dan faktor penahanan terhadap anak secara yuridis normatif dan yuridis empiris di LPKA Kelas II Yogyakarta.Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan terhadap anak yaitu, jika anak tidak mendapat jaminan dari Orang tua/Wali dan/atau lembaga yang menjamin anak tidak kabur, anak berpotensi merusak bahkan melenyapkan barang bukti serta residivis, serta anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan dugaan ancaman pidana tidak kurang dari 7 tahun. Tingginya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dengan melibatkan geng menjadikan keamanan anak harus dioptimalkan, sehingga penahanan anak dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta mengingat di Yogyakarta belum terdapat LPAS.
Co-Authors Ali Muhammad Umar Anwar