Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Innovative and Creativity
Ridwan Rangkuti
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN NORMATIF TERHADAPPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN Fajar Padly; Anwar Sulaiaman; Ridwan Rangkuti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.882 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi pidana perusahaan pembiayaan konsumen terhadap tindakannya yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (library research), penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menjaminkan kembali BPKB milik konsumen oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah dampak dari adanya klausula baku yang mengatur pemberian kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjamin ulangkan BPKB milik konsumen kepihak ketiga. Yang mana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencamtuman klausula baku semacam itu adalah hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK. Selanjutnya, Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UUPK telah mengakui bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dalam penanganannya didasarkan pada PERMA No. 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UUPK berupa pidana denda sebagai pidana tunggal. Sehigga, dalam kasus ini, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenai hukuman denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI Irwan Safaruddin Hrp; Ridwan Rangkuti; Abdul Aziz Abidan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.914 KB) | DOI: 10.31604/jim.v3i1.2019.29-37

Abstract

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya.Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana Undang-undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Metode pendekatan Normatif, sifat penelitiannya deskriptif untuk melihat hokum dalam artinyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber data dalam penelitian memakai bahan hukum Primer dan sekunder. Pengelolahan dananalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk meneliti efektivitas suatu undang-undang. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Anak, PerkawinanSirihAbstrackChildren from siri marriages can now sue for civil rights from their father. Now the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child from the siri marriage. As already written in the Law concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration where the Law instructs the recognition of children for children born from marriages that have been valid according to religious law, but are not yet legal according to state law. Normative approach method, the nature of the research is descriptive to see the law in artinyata, and examine how the law works in the community. This study uses a type of library research, with data sources in the study using primary and secondary legal materials. Management and analysis of the data used in this study using qualitative methods, by combining library research and field research to examine the effectiveness of a law.
Implikasi Hukum Kebocoran Data Pribadi oleh Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Pidana Ridwan Rangkuti; Muhammad Faisal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3033

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadikan data pribadi warga negara sebagai aset strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, lemahnya sistem perlindungan data di lingkungan institusi negara telah menyebabkan kebocoran informasi berskala besar, sebagaimana terungkap dalam kasus BPJS Kesehatan, PeduliLindungi, dan Pusat Data Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kebocoran data pribadi oleh instansi pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia, dengan menekankan pada peran hukum pidana sebagai instrumen akuntabilitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat doktrinal dan konseptual, dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematik dan teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan norma-norma hukum HAM, baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana institusi negara atas kebocoran data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan pidana yang ada masih terbatas pada subjek hukum korporasi privat dan individu, sehingga menciptakan kekosongan hukum ketika pelaku adalah badan publik. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas pidana terhadap negara melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan keadilan dan perlindungan HAM digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum pidana yang memasukkan lembaga negara sebagai subjek hukum pidana, pembentukan lembaga pengawas independen yang efektif, serta penguatan mekanisme sanksi terhadap kelalaian struktural institusi negara dalam pengelolaan data pribadi.
Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi dan Dampaknya terhadap Bencana Banjir: Studi Kasus di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Pranjono Pranjono; Ridwan Rangkuti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.8129

Abstract

Banjir yang terjadi secara berulang di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah selama beberapa tahun terakhir menunjukkan karakteristik bencana ekologis yang tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis kejahatan lingkungan oleh korporasi dan dampaknya terhadap terjadinya bencana banjir, sekaligus menilai pertanggungjawaban pidana korporasi serta peran negara dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif–empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris berupa laporan kebencanaan, laporan organisasi lingkungan, dan pemberitaan media nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah hulu daerah aliran sungai, yang berkaitan dengan aktivitas korporasi di sektor pertambangan, energi, dan perkebunan, berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko dan dampak banjir. Banjir dalam konteks ini tidak dapat diposisikan sebagai bencana alam murni, melainkan sebagai akibat dari degradasi ekologis yang bersifat sistemik dan dapat diprediksi. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa kerangka hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk melalui penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Tidak optimalnya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menunjukkan adanya kegagalan struktural negara dalam mengoperasionalkan hukum lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa banjir harus dipahami sebagai konsekuensi hukum dari kejahatan lingkungan oleh korporasi dan kelalaian negara dalam pengawasan serta penegakan hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan konstruksi hukum yang menempatkan bencana banjir sebagai peristiwa hukum yang menuntut akuntabilitas korporasi dan negara, serta mendorong reformulasi penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Co-Authors Abdul Aziz Abidan Anwar Sulaiaman Fajar Padly Irwan Safaruddin Hrp Muhammad Faisal Pranjono Pranjono