Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pelangi Ilmu Jurnal Ius Constituendum Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Journal of Insan Mulia Education Integralistik
Emmilia Rusdiana
Unknown Affiliation
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PERKULIAHAN MAHASISWA S1 PPKN JURUSAN PMP KN FIS UNESA Emmilia Rusdiana, ; S.h., ; Pudji Astuti, ; S.h. M.h.,
Pelangi Ilmu Vol 4, No 1 (2010)
Publisher : Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The purpose of this research is to improve the quality and quantity of the textbook. This type of research isqualitative and quantitative. Data with qualitativeresearch involving three specialists who are experts in their fieldsto provide input on the textbook in terms of improving qualityin terms of material, readability (linguistic) and pedagogical whereasin quantitative research data with the percentage of students involves the final value.
CORPORAL PUNISHMENT DAN PENJATUHAN HUKUMAN Emmilia Rusdiana,
Pelangi Ilmu Vol 3, No 2 (2009)
Publisher : Pelangi Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Corporal punishment is a specific violence performed by teacher to children on behalf of disciplining or educating children, with the intention want to be reached if it applied on children, and this corporal punishment existence is based on the national educational system acts. While, for the pronouncement of sentence base as the general form of the corporal punishment it can be reviewed in various aspects, that is, corporal punishment in the criminal law perspective, human rights, and Children Protection Acts.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEPTI TRI YANINGRUM; EMMILIA RUSDIANA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24703

Abstract

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana
Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children Christian Felix Lumbanraja; Emmilia Rusdiana
Journal of Insan Mulia Education Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Insan Mulia Education
Publisher : Yayasan Insan Mulia Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59923/joinme.v3i1.414

Abstract

Education is a fundamental right guaranteed by the Constitution and various international legal instruments. However, street children often face limited access to formal education due to various social and economic factors. Non-formal education emerges as an alternative solution to ensure their right to education is fulfilled. This study aims to provide a legal analysis of street children's access to non-formal education in Indonesia by examining relevant regulations and identifying implementation challenges. The research adopts a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that despite the existence of several regulations—such as the National Education System Law and the Convention on the Rights of the Child—there is no specific national regulation that governs non-formal education for street children, leading to a legal vacuum in ensuring their educational rights. The implementation of non-formal education also faces persistent obstacles, including limited funding, inadequate infrastructure, and a lack of coordination among stakeholders. Moreover, affirmative policies designed to accommodate the unique needs of street children in non-formal education remain suboptimal. Unlike previous studies that are mostly sociological or descriptive in nature, this article provides an in-depth legal analysis of the regulatory framework for non-formal education targeted at street children, as well as a critical evaluation of its implementation in the context of children's rights. The study concludes that strengthening specific regulations and enhancing synergy among the government, educational institutions, and the community are crucial to effectively and sustainably uphold the educational rights of street children.
Analisis Frasa “Penguasa Umum” dalam Pasal 160 KUHP dikaitkan dengan Prinsip Lex Certa (Studi Putusan PN Bondowoso No. 26/Pid.B/2025/PN Bdw) Fitria Nursaidah; Emmilia Rusdiana
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v24i2.10615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi frasa “penguasa umum” dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengaitkannya pada prinsip lex certa serta meninjau penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pid.B/2025/PN Bdw. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kepustakaan (library research) menjadi metode utama dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “penguasa umum” secara yuridis harus dipahami sebagai badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki otoritas publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 160 KUHP terhadap konflik masyarakat dengan BUMN seperti PTPN XII menunjukkan kekeliruan kategori karena BUMN berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk pada hukum perdata, bukan publik. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap asas lex certa dan membuka peluang kriminalisasi warga dalam konteks konflik agraria. Oleh karena itu, pemahaman yang tegas mengenai batasan “penguasa umum” diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana terhadap kebebasan berpendapat warga negara.
Comparing the Transfer of Prisoners Between Japan and the Netherlands Mg. Nela Violina Indah Pratiwi; Emmilia Rusdiana
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i1.13000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pemindahan narapidana antarnegara di Jepang dan Belanda untuk mengidentifikasi model hukum yang dapat diadaptasi oleh Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari meningkatnya jumlah warga negara asing yang dihukum di Indonesia, serta warga negara Indonesia yang menjalani hukuman di luar negeri. Sementara itu, Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai pemindahan narapidana antarnegara. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya landasan hukum yang menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, dan efektivitas reintegrasi sosial bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang mengatur pemindahan narapidana berdasarkan Konvensi Dewan Eropa tentang Pemindahan Narapidana (1983) melalui Undang-Undang No. 66 Tahun 2002, yang menekankan persetujuan sukarela, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, Belanda menerapkan Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS), yang diadopsi dari Keputusan Kerangka Kerja Dewan 2008/909/JHA, yang mencakup sistem pengawasan ketat dan mekanisme sertifikat di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Jepang unggul dalam melindungi hak-hak individu, sementara Belanda lebih efisien dalam mengoordinasikan urusan administratif antarnegara. Hasil perbandingan ini memberikan landasan konseptual bagi Indonesia untuk merancang peraturan pemindahan narapidana yang menyeimbangkan prinsip legalitas, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Kata Kunci: Hukum; Keadilan; Reintegrasi Sosial; Pemindahan Narapidana; Hak Asasi Manusia
Strategi Internalisasi Pencegahan Kekerasan Menuju Pengasuhan yang Humanis (Studi di Pondok Pesantren Darul Ulum Magetan) Anisa Deny Setiawati; Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah; Syahid Akhmad Faisol; Aditya Wiguna Sanjaya
Integralistik Vol. 37 No. 1 (2026): Januari :2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i1.36750

Abstract

Violence still occurs in the education sector, as well as in Islamic boarding schools. Violence can occur due to a lack of knowledge among students, guardians, and administrators. In contrast, one of the determinants of efforts to eliminate violence in Islamic boarding schools is the policy within the Islamic boarding school environment. One of the spearheads of violence that appears in the Islamic boarding school environment is the parenting pattern in the relationship between the Islamic boarding school and students. This activity aims to identify knowledge about violence and Islamic boarding school policies in preventing violence, with the specific objective of being the initial step in compiling patterns of Islamic boarding school policies. Data collection, based on Focus Group Discussion (FGD) activities, involved 20 students, administrators, parents of students, and caretakers of an Islamic boarding school. The FGD produced patterns of violence and agreement in forming efforts to harmonize various parties in activities at Islamic boarding schools. This activity resulted in increased knowledge about violence and prevention efforts, as well as a commitment from administrators and caretakers to compile humanist Islamic boarding school care management patterns in accordance with the characteristics of Islamic boarding schools and other relevant government policies.
Co-Authors Aditya Wiguna Sanjaya Anisa Deny Setiawati Christian Felix Lumbanraja Fitria Nursaidah Mg. Nela Violina Indah Pratiwi NURUL HIKMAH Pudji Astuti S.h. S.h. M.h. SEPTI TRI YANINGRUM Syahid Akhmad Faisol Zafira, Zefanya Alita