Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSEPSI IMPLEMENTASI CITIZEN'S CHARTER PKD GADINGAN KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Syamsulhuda Budi Mustofa; Antarini Antarini; Budiyono Budiyono; Sutopo Patria Jati
Kesmas Indonesia Vol 2 No 2 (2009): Jurnal Kesmas Indonesia
Publisher : Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8101.084 KB)

Abstract

Sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 90 tahun 2005 tentang pelaksaaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota Jawa Tengah, maka poskesdes Jawa Tengah menjadi PKD. PKD diharapkan menjadi pusat kegiatan pembangunan kesehatan di desa sekaligus memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang lebih dekat, relatif lebih murah, dengan mutu yang terjamin. Kabupaten Sukoharjo memiliki 136 PKD dengan jumlah desa sebanyak 128 desa di 54 kecamatandengan ratio 1 (satu) PKD per desa. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien, PKD Gadingan sebagai model PKD percontohan telah menerapkan Citizen’s Charter (CC) atau kontrak pelayanan yang merupakan suatu dokumen yang didalamnya diatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam diri providers maupun customer/client. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara karakteristik dan persepsi pasien terhadap implementasi citizen’s charter dengan indeks kepuasan masyarakat di PKD Gadingan sebagai PKD model percontohan Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi dilihat dari jumlah rata-rata kunjungan perbulan dalam 4 (empat) bulan terakhir di tahun 2009 yaitu bulan Januari-April dengan rata-rata pasien perbulan 676 pasien. Pengambilan sample dilakukan dengan teknik Accidental Sampling dengan jumlah sebesar 87 responden. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menpan No.25/KEP/M.PAN/2/2004. Hasil penelitian didapatkan responden mempunyai persepsi yang sangat sesuai terhadap implementasi citizen’s charter sebesar 14,94%. Sedangkan mayoritas responden berpersepsi sesuai terhadap Implementasi citizen’s charter sebanyak 59 responden (67,82%). Masih terdapa responden yang menyatakan kurang sesuai yakni sebesar 15 responden (17,24%). Responden mempunyai persepsi yang baik terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 27 orang (31,03%). Mayoritas responden berpersepsi sangat baik tentang kepuasan yakni 58 responden (66,67%). Sedangkan 2 responden (2,30%) menyatakan kurang baik terhadap IKM. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi CC PKD terkait dengan IKM dan Indeks Kepuasan masyrakat terhadap implementasi Citizen’s Charter PKD dalam katagori sangat baik.
UNMET NEED FOR FAMILY PLANNING PROGRAM; A SITUATIONAL ANALYSIS OF BIRTH SPACING AND LIMITING AMONG REPRODUCTIVE AGE WOMEN IN PANGKALPINANG CITY, BANGKA BELITUNG PROVINCE INDONESIA Antarini Antarini; Siti Masfiah; Ayu Fitriani; Lili Junaidi
Proceedings of the International Conference on Applied Science and Health No. 1 (2017)
Publisher : Yayasan Aliansi Cendekiawan Indonesia Thailand (Indonesian Scholars' Alliance)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Population growth, become one of priority problems, should be solved in almost all of developing countries, including Indonesia. In 2007, unmet need was 8.6%, inclined to 11.4% in 2015, which is consisted of 4.5% for spacing children and 8.6% for limiting children. Social demography, economic, access to health services, family support and perception revealed have the contribution to unmet need. Aims: This study aimed to explore unmet need family planning due to birth spacing and limiting situation among reproductive age women in Pangkal Pinang City, Bangka Belitung Province. Methods: It was survey research used cross-sectional design. The population was women of childbearing age who experienced unmet need of family planning in Pangkal Pinang, 2016. A total of 98 women was taken by proportional random sampling to participate in this study. Data was analyzed using descriptive statistics and used to report the results in the form of frequency distribution and percentage (%) of each item. Results: Research showed that the most of the unmet need for family planning was among 25-29 years old women. About two third (66.3%) of unmet need women occurred due to the willingness to space the childbirth and 33.7% willing to limit the childbirth. Birth spacing tended to be favored by young mothers, early marriage (1-5 years old), had low parity and had low education attainment. Whilst, limiting childbirth tended to be preferred by women with lenght of marriage experience (>15 years old), had high parity, older mothers, and secondary education level (senior high school) attainment. Both of spacing and limiting have no difference according to the economic situation. All of them mostly were the household wife from low-income family. Husband support to not use contraception was found in both birth spacing and birth limiting. Conclusion: The study suggests to provincial health office and national family planning coordination board that family planning program should not just involve the wife, but husband as well due to their high influence in family planning decision.