Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Legal Reasoning SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fahririn Fahririn
Faculty Of Law, Universitas Sahid
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fahririn Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.120

Abstract

Kejaksaan Republlik Indonesia merupakan salah satu pilar utama pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. kewenangan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tedapat dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalamPasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Untuk mendukung pelaksanaan wewenang Kejaksaan RI dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, maka Jaksa selaku penyelidik harus membentuk Tim Khusus yang terdiri dari Penyelidik Intelijen Yustisial dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus dan dikuatkan dengan berbagai kebijaksanaan yang diintegritaskan dalam bentuk Surat Edaran dan Keputusan Jaksa Agung
PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KlAS IIA JAKARTA TIMUR Fahririn Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.285

Abstract

AbstrakKebijakan dan penyelenggaraan Lapas/Rutan, mulai dari segi bangunan dan prosedur keamanan sampai pada soal layanan kesehatan, kontak dengan keluarga, dukungan psikososial, dan peluang pelatihan, umumnya dirancang bagi populasi Narapidana/Tahanan laki-laki. Alternatif yang peka gender baik pada masa penahanan maupun pada masa pidana yang bisa mengatasi akar penyebab masalah pidana (umumnya bersifat non-kekerasan) amatlah jarang terjadi di banyak negara. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta yang menjadi perhatian dari pelaksanaan dari hak-hak narapidana perempuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sifat dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/ Rutan. Pelaksanaan hak-hak narapidan perempuan yang sebagaiman sudah diatur oleh Undang-undang masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang terpenuhi.Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Untuk itu perlunya penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan aturan yang yang ditentutkan dan apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penerapannya. Hal ini tentu memberikan masukan dan sarana untuk pemerintah memperbaikan aturan dan sistem yang lebih baik.  AbstractPrison policies and operations, ranging from building and security procedures to health services, contact with family, psychosocial support, and training opportunities, are generally designed for the male inmate population. Gender-sensitive alternatives both during detention and during criminal times that can address the root causes of criminal problems (generally non-violent) are rare in many countries. One of the Correctional Institutions in Indonesia, namely the Penitentiary in Jakarta, is a concern for the implementation of the rights of female prisoners. This study aims to determine the nature and special needs of women in prisons. The implementation of the rights of inmates and women, as regulated by law, is still not getting enough attention and not being fulfilled.The state's obligation related to the health of citizens, which also includes female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the field of health care and to ensure that health services are obtained, especially during pregnancy, childbirth, and after childbirth, including ensuring that these services are appropriate. and given free of charge as well as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the extent of the implementation of the specified rules and what are the obstacles or obstacles in the implementation process. This certainly provides input and means for the government to improve the rules and a better system.
PENGUATAN PEMAHAMAN TERHADAP RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fahririn Fahririn; Yuherman Yuherman
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 1 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4386

Abstract

Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Metode penelitian mengunakan metode Yuridis normative. Adapun pembahasan dalam penelitian adalah dan proses pembaharuan terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana dan analisis pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fahririn Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1494

Abstract

Hukum pidana, tetapi tidak mengatur lebih lebih jelas makna dari turut membantu tersebut. Hal ini dilihat karna makna membantu perlu penjelasan lebih luas, baik segi tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sama halnya dengan membantu seseorang ketika membutuhkan pertolongan, tentu tidak bisa dapat dikatakan turut membantu, karna terkadang seseorang memberikan bantuan merupakan bentuk dorongan hati nurani dan spontanitas tanpa memikirkan bantuan tersebut merupakan bagian tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi turut membantu menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menjelaskan penerapan turut membantu dan batasan tindakan yang harus dilakukan ketika ingin membantu seseorang
EFEKTIVITAS UPT P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI KARAWANG DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN Fahririn Fahririn
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 2 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i2.4733

Abstract

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, maka dibentuknya lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga pemerintah tersebut secara khusus sebagai tempat atau wadah pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah efektivitas P2TP2A di daerah dalam menjalankan tugasnya serta apa saja yang menjadi kendala dan hambatan yang ditempuh. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan adalah pemberikan perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yuherman Yuherman; Fahririn Fahririn; Ghina Afifah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1704

Abstract

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhattian yang lebih terhadp korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut
Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yuherman Yuherman; Fahririn Fahririn; Ghina Afifah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1704

Abstract

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhattian yang lebih terhadp korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA LAGU DAN MUSIK YANG DIKOMERSIALISASI DI PLATFORM DIGITAL YOUTUBE TANPA IZIN Liza Marina; Fahririn Fahririn; M Ridwan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 1 (2023): Published 30 Juni 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i1.3507

Abstract

Repeating songs or covering songs uploaded on a digital platform is done in practice, but among them there is covering the songs and music commercially without the permission of the Creator and the Related Rights Owner. This research is carried out using normative legal methods through legislative approaches. The study discusses the application of the economic rights protection of Creators and Related Rights Holders on songs reproduced commercially without permission on the uploaded digital platforms of yuotube and the role of LMKN in protecting the copyrights of songs and music uploaded on the digital platform of youtube.  Based on this legal normative study, it is concluded that the protection of recorded and unrecorded song and music works remains protected by law as well as the role of the National Collective Management Agency in collecting royalty on song and musical works on digital platforms is part of the protection granted to Creators and Owners of related rights over their economic rights.Keywords: Copyright, cover song, digital platform, LMKN
APAKAH ONDEL-ONDEL SEBAGAI WARISAN KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ? Liza Marina; Fahririn Fahririn; Bramandaru Kurniawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3875

Abstract

Ondel-Ondel is a cultural heritage that is used as a complement to various traditional ceremonies and art activities that are performing, introducing Betawi culture or art performances but at this time there is a diversion of the function of ondel-ondel art which should be an Intangible Cultural Heritage, turning into a tool for busking, begging is considered a form of violation of public order. This study aims to analyze the protection of Betawi people's rights to Ondel-Ondel art as communal intellectual property whose use by the State and examine the application of legal protection for changes in the function of Ondel-Ondel art for busking by the DKI Jakarta government. This research uses normative juridical research. The protection of the Betawi people's rights to the art of Ondel-Ondel as Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions, by the state is still unclear and needs an explanation of the rules for the application of the state as a holder and who protects EBT and needs to involve indigenous peoples, as holders of EBT, in order to protect the ownership of Communal Property and concrete actions of the State in collaboration with the local community, public awareness, supervision and provide strict sanctions against violations of public order. Keywords: Ondel-ondel; Order; Communal.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN FOTO PRODUK SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIGITAL DAN QRIS PADA UMKM WOMENPRENUER BOGOR Annisa Retno Utami; Kania Ratnasari; Fahririn Fahririn
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.19384

Abstract

ABSTRAKPerkembangan bisnis digital menuntut pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan media digital yang ada seperti promosi media sosial dan menerapkan pembayaran digital. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pada kegiatan ini yaitu kurangnya kemampuan dalam melakukan promosi di media sosial, belum memiliki foto produk yang eye catching, belum mampu melakukan editing foto secara basic dan belum mengimplementasikan QRIS sebagai pembayaran digital. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman mengenai media promosi Instagaram dan Whatsapp, melakukan mini workshop foto produk, editing foto dengan smartphone dan implementasi dan pendaftaran QRIS sebagai pembayaran digital. Mitra dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang merupakan Ibu-Ibu rumah tangga yang melakukan usaha atau biasa disebut dengan Womenpreneur yang terdiri dari 25 pelaku usaha seperti usaha makanan & minuman, fashion dan aksesoris. Metode kegiatan ini dengan Pra Kegiatan (identifikasi, klasifikasi dan persiapan), Pelaksanaan Kegiatan (Pre test & post test, Pelatihan dan Workshop, Pendaftaran QRIS), Evaluasi (Evaluasi dan Pelaporan). Hasil dari kegiatan ini yang dinilai dari hasil pre-test dan post-test terdapat perubahan siginifikan antara pengetahuan sebelum dilaksanakan pelatihan dan sesudah dilaksanakan pelatihan, selain itu peserta juga mampu melakukan foto produk yang lebih baik dari sebelumnya dan masing-masing pelaku usaha sudah memiliki QRIS yang dapat digunakan sebagai pembayaran digital. Kata kunci: foto produk; promosi digital; QRIS; UMKM; womenpreneur ABSTRACTThe development of digital business requires business actors to be able to take advantage of existing digital media such as social media promotion and implementing digital payments. The problems faced by partners in this activity are the lack of ability to promote on social media, do not have eye-catching product photos, have not been able to do basic photo editing and have not implemented QRIS as a digital payment. The purpose of this activity is to provide an understanding of Instagaram and Whatsapp promotional media, conduct mini product photo workshops, photo editing with smartphones and implementation and registration of QRIS as a digital payment. Partners in this activity are MSME actors who are housewives who do business or commonly referred to as Womenpreneur consisting of 25 business actors such as food & beverage, fashion and accessories businesses. The method of this activity is Pre-Activity (identification, classification and preparation), Implementation of Activities (Pre test & post test, Training and Workshop, QRIS Registration), Evaluation (Evaluation and Reporting). The results of this activity are assessed from the results of the pre-test and post-test there is a significant change between knowledge before the training and after the training, besides that participants are also able to take better product photos than before and each business actor already has QRIS that can be used as digital payment. Keywords: product photos; digital promotion; QRIS; MSMEs; womenpreneur
Co-Authors Annisa Retno Utami Bramandaru Kurniawan Ghina Afifah Liza Marina M Ridwan Ratnasari, Kania Yuherman Yuherman