Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Hukum Lex Generalis
Juan Matheus
Universitas Tarumanagara
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN UANG PESANGON KEPADA KARYAWAN YANG DI-PHK PASCA PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA Satria Hadi Wibowo; Juan Matheus
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2560-2565

Abstract

Saat ini, proses pembentukan tataran normatif hukum ketenagakerjaan di Indonesia kembali mengalami perubahan yang signifikan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah pemberian uang pesangon kepada karyawan yang diberhentikan (PHK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif ini sebagai penelitian deskriptif dan perspektif tertulis maupun lisan. Uang pesangon merupakan hak penting bagi karyawan sebagai bentuk perlindungan dan kompensasi jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Perkembangan peraturan perundang-undangan dapat berdampak signifikan terhadap hak-hak pekerja dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian ini, hak-hak pekerja yang mengalami PHK tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini tidak terlalu mengubah tataran normatif dalam pemberian uang pesangon dan Pasal 156 hanya mengubah sedikit mengenai besaran upah pesangon yang akan diterima oleh pekerja tersebut.
Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum Muhammad Wildan Ichsandi; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.967

Abstract

This research aims to examine the implementation of government policies and the role of legal politics in preventing and combating the crime of money embezzlement. The research method employed is juridical-normative through literature study using statutory and conceptual approaches, with deductive data analysis. The discussion results indicate that law serves a dual function: preventing through norms and sanctions, and prosecuting perpetrators, with the evidentiary focus on malicious intent and the impact of the actions. Combating money embezzlement requires a combination of penal (repressive law enforcement) and non-penal (preventive measures) approaches. Non-penal efforts encompass environmental improvements, legal education, raising public awareness, and securing potential crime targets. Government criminal policy, as part of broader social policy, is manifested through legal socialization by authorities, case analysis, and coordination among institutions and with community leaders. Although penal measures have shown results, their effectiveness still faces challenges such as slow investigations and sophisticated perpetrator methods, making the integration of non-penal strategies crucial. In conclusion, addressing money embezzlement demands firm and comprehensive law enforcement, synergistically integrating penal and non-penal approaches to achieve optimal prevention and control effectiveness.
Co-Authors Ariawan Gunadi Indah Siti Aprilia Muhammad Wildan Ichsandi Satria Hadi Wibowo