Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Cintya Maullany Nabbillah]]>;
<![CDATA[Montisa Mariana]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5049
<![CDATA[Perlindungan terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memberikan hak kepada pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan diatur berdasarkan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00, Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan yang diatur berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 dan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang diatur berdasarkan Kepmenakertrans RI NO.KEP.104/IV/2004. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu Bagaimanakah implementasi kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan sebagai suatu gejala sosial untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yaitu kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 2 dan 3 Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan dan Kepmenakertrans RI NO.KEP/104/IV/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan hanya memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran bahwa perusahaan harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Dan disarankan memberikan sanksi tegas atau teguran kepada perusahaan yang belum menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi diskriminasi kepada pekerja perempuan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG ]]>
<![CDATA[Montisa Mariana]]>;
<![CDATA[Adi Daya]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5016
<![CDATA[Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi meningkatnya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual dapat juga terjadi dengan pelakunya berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dan bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap tindakan pelecehan seksual yang dillakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan mengkaji bahan hukum tertulis berupa: perilaku masyarakat terhadap aturan yang berlaku, tentunya relevan terhadap topic penelitian dan dengan data lapangan berupa wawancara terhadap perusahaan penyedia aplikasi angkutan online dan wawancara dengan pihak Kepolisian. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dikenakan sanksi di dalam KUHP yaitu tindak pidana kesusilaan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online hanya berjalan sampai penyidikan karena adanya pencabutan laporan (pengaduan) dari pihak korban, sehingga kasus ini dianggap tidak ada. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dillakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang yaitu dengan pemutusan kemitraan terhadap pengemudi yang melakukan pelecehan seksual. Bentuk penyelesaian hukum terhadap korban pelecehan seksual yaitu Grab memberikan layanan Psikososial terhadap korban untuk mengurangi trauma akibat menjadi korban pelecehan seksual.]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dalam Proses Legislasi Pasca Amandemen Uud 1945 ]]>
<![CDATA[montisa mariana]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v5i1.120
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami pergeseran fungsi dan wewenang sesudah Amandemen UUD 1945. Hal ini terlihat di dalam proses pembuatan perundang-undangan (legislasi). Sebelum UUD 1945 diamandemen, kekuasaan legislasi terletak di tangan Presiden (eksekutif) dengan merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Namun setelah UUD 1945 diamandemen, proses legislasi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan merujuk kepada Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Hal ini merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi DPR di dalam proses legislasi pasca Amandemen UUD 1945.Kata Kunci : DPR, Presiden, Legislasi, Amandemen UUD 1945]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN SALURAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUNINGAN (Studi pada Kantor PDAM Kabupaten Kuningan) ]]>
<![CDATA[Krisna Muhamad Dahlan]]>;
<![CDATA[Montisa Mariana]]>
<![CDATA[ Hukum Responsif Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/responsif.v9i1.5037
<![CDATA[Pelanggaran pemasangan kembali saluran air minum yang telah diputus karena menunggak pembayan rekening PDAM akibat tidak mempunyai dana untuk membayarnya maka konsumen melakukan Pelanggaran pemasangan air minum di Kabupaten Kuningan karena sebagian besar Penduduk Kabupaten Kuningan memakai air dari PDAM tetapi tingkat penghasilannya rendah, maka dari itu sering ditemukan konsumen melakukan pelanggaran pemasangan kembali saluran air minumnya yang telah dicabut karena konsumen tersebut awalnya menunggak pembayaran rekening air minum PDAM. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen Perusahaan Daerah Air Minum PDAM di Kabupaten Kuningan, dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran pemasangan air minum PDAM di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan, yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang mengkaji suatu permasalahan dengan berdasarkan keilmuan hukum ataupun studi kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan memperhatikan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk efek jera konsumen yang menunggak pembayaran dan melakukan Pelanggaran pemasangan saluran air minum akan dikenakan sanksi 50% dari tunggakan yang belum konsumen bayarkan kepada PDAM dan ditambah biaya pemasangan meter air (Berdasarkan SK Direksi PDAM Kabupaten Kuningan nomor: 870/ SK-25-PDAM/201tentang Sanksi Terhadap Pemasangan Saluran Air Minum secara Illegal), selain hal tersebutfaktor yang menyebabkan konsumen melakukan pelanggaran pemasangan air PDAM Kabupaten Kuningan ialah faktor ekonomi dan lingkungan. Pelaku tidak bisa membayar setiap bulannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kuningan tetapi si pelaku masih membutuhkan air dan lingkungan yang mendorong pelanggaran tersebut. Oleh karena itu pelaku berani melakukan pelanggaran tersebut agar bisa mendapatkan air bersih dan pelaku dikenakan sanksi denda yang tercantum didalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelayanan Air Minum Kabupaten Kuningan.]]>
<![CDATA[FENOMENA MARAKNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[Mariana, Montisa]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.515 KB)
<![CDATA[Kekerasan Dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat. KDRT banyak terjadi karena berbagai faktor, apakah itu perbedaan sudut pandang, atau masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Pada umumnya KDRT ini terjadi pada pasangan wanita. Secara konsepsi budaya, di Indonesia sendiri memiliki cara pandang budaya patriarki. Budaya yang lebih mengunggulkan nasab laki-laki dan laki-laki sebagai penentu kebijakan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam masalah kekerasan, Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk mengurangi angka KDRT dengan kebijakan UU no 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun sepertinya upaya ini belum maksimal karena angka kekerasan cenderung. Latar belakang diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut adalah sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam menekan angka kekerasan pada perempuan. Persoalan Rumah Tangga merupakan ranah privat, sehingga Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering tidak terekpose kepada pihak keluar, akibatnya kurang tertangani karena orang atau pihak terkait tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan. Selain karena faktor privat, ada faktor lain yang menyebabkan masalah kekerasan tersebut tidak sampai tertangani yaitu kuatnya budaya patriarki pada masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Tina Marlina]]>;
<![CDATA[Montisa Mariana]]>;
<![CDATA[Irma Maulida]]>
<![CDATA[ Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awal.v5i1.442
<![CDATA[Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.]]>
<![CDATA[Integrating Indigenous Wisdom in Environmental Protection: Exploring Village Authority within the Framework of State Responsibility in Indonesia ]]>
<![CDATA[Permana, Deni Yusup]]>;
<![CDATA[Imamulhadi, Imamulhadi]]>;
<![CDATA[Idris, Idris]]>;
<![CDATA[Mariana, Montisa]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jlr.v7i2.29582
<![CDATA[Environmental management in Indonesia faces significant challenges, including land conversion, pollution, and ecosystem degradation. These issues are primarily driven by human activities and a lack of integration between state policies and local wisdom. Indigenous peoples, who possess traditional knowledge and wisdom-based management systems, play a crucial role in environmental conservation. However, there are still gaps in the recognition of their rights regarding natural resource management. This research aims to analyze the role of local wisdom in environmental management within the framework of village authority and state responsibility. The methodology employed is descriptive analytical, utilizing a normative juridical approach that combines literature review and interviews with indigenous communities in Bali, Jambi, West Sumatra, and Papua. The findings indicate that while local wisdom values, such as Tri Hita Karana in Bali and arat sabulungan in Mentawai, significantly contribute to ecosystem maintenance, the integration between government policies and village authority remains limited. This research proposes strengthening the synergy between local wisdom and state policy to develop an inclusive and sustainable environmental management model. The novelty of this study lies in mapping the contributions of local wisdom within the context of village authority and highlighting the urgency for policy revisions to enhance the active role of indigenous peoples in environmental conservation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF UNLIMITED DENTAL SUPERVISION ]]>
<![CDATA[Teti Sutriani]]>;
<![CDATA[Montisa Mariana]]>;
<![CDATA[Irma Maulida]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 3 No. 2 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.23 KB)
|
DOI: 10.56371/jirpl.v3i2.95
<![CDATA[Since the beginning of January 2013, the number of registered dental professionals is ± 75,000. There are still many dental artisan practices indicating that our society is interested in dental services. The legal basis for dental work has been regulated by the government, in this case the Ministry of Health issued Permenkes No. 53/DPK/1/K/1969 and Permenkes No. 339/MENKES/PER /V/1989 on dental work. The regulation regulates the authority, prohibition and licensing of dental artisans.In Indonesia, dental technicians who carry out dental work are required to register with the district/city government or the local district/city health office to obtain a dental technician's license. The dental technician's license is valid for two years and can be extended as long as it meets the requirements.Research with approach methodnormative juridical, namely the method of collecting data by conducting a literature review associated with problems as mentioned above. Based on the results of the research, dentists who carry out dental work without having a dental technician's license and work outside their authority can be subject to sanctions based on the Medical Practice Act article 73 paragraph (2). the person concerned is subject to sanctions. If the patient feels aggrieved by the services provided by the dental artisan, the patient can claim compensation. The Cirebon City Health Office has not carried out periodic supervision of dental artisans in the city of Cirebon. This is because there are obstacles in the workforce (HR) to carry out such supervision.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Tina Marlina]]>;
<![CDATA[Montisa Mariana]]>;
<![CDATA[Irma Maulida]]>
<![CDATA[ Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/awal.v5i1.442
<![CDATA[Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.]]>
