Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK KABUPATEN KEPAHIYANG (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District) Gunggung Senoaji; Muhamad Fajrin Hidayat; Iskandar Iskandar
Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 26, No 1 (2019): 1
Publisher : Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jml.29250

Abstract

ABSTRAKHutan Lindung Rimbo Donok memiliki luas 377,99 Ha, terletak di Kabupaten Kepahiyang Provinsi Bengkulu. Fungsi utama dari hutan lindung ini adalah sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Seharusnya, tutupan vegetasi kawasan hutan ini berupa hutan primer. Namun fakta di lapangan, seluruh kawasan hutan ini telah berubah menjadi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat penggarap lahan di kawasan hutan lindung Rimbo Donok dan mencari alternatif resolusi konflik yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pemetaan, pengamatan lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan di hutan lindung Rimbo Donok seluruhnya berupa lahan pertanian, yang digarap masyarakat secara tidak sah dengan menanam kopi dan tanaman pertanian lainnya. Rata-rata luas lahan garapan untuk setiap kepala keluarga sekitar 1,33 ha. Resolusi konflik pemanfaatan hutan ini harus bisa mengakomodir fungsi sosial ekonomi dan fungsi perlindungan lingkungan. Upaya legalisasi pemanfatan hutan harus dilakukan dengan berbagai skema seperti : hutan kemasyarakatan, hutan desa, atau kemitraan. Pengolahan lahannya dapat menggunakan sistem agroforestry. ABSTRACTRimbo Donok Protected Forest covers 377.99 Ha area, located in Kepahiyang District, Bengkulu Province, Indonesia. The main function of protected forest is to protect life buffer system. Therefore, the land use must be forest. In Rimbo Donok Protected Forest, there has been a change of land use from forest land to crop land. There has been tenurial conflicts in the utilization of forest area. The objective of this study was to determine the characteristics of tenants in Rimbo Donok protected forest area and choose alternatives to resolve tenurial conflicts. The data of uses were collected through mapping techniques, field observation, and interview. The results showed that land use of Rimbo Donok Protected Forest in 2016 is entirely crop land. All of this protected forest have been illegaly occupied by people. These people are planting coffe and other agricultural plants in the area. The average land area of head family is 1.33 ha. This conflict resolution of forest utilization should be able to accommodate the socio-economic function and environmental protection function. Efforts to legalize the utilization of forests should be carried out under various schemes such as: community forest, village forest, or partnership. the agroforestry system can be selected as its land management system.
Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Any Tasya Kaloko; Desti Ulfianie; Saur Bakti Boru Manurung; Desi Hafizah; Iskandar Iskandar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.994

Abstract

Pengangkatan unit pegawai pelaksana lapangan Program MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan persoalan hukum kepegawaian yang mendasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah dasar hukum pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang berlaku dan bagaimana kepastian status hukum kepegawaian mereka yang telah diangkat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan mengandung kelemahan normatif berupa status unit pelaksana sebagai organisasi nonstruktural yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi resmi instansi induknya, belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai persyaratan operasionalisasi norma pengangkatan, serta belum terdaftarnya jabatan-jabatan inti dalam sistem klasifikasi pejabat sipil negara nasional. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum lebih dari 34.000 pegawai yang tidak dapat memperoleh kepastian mengenai instansi tempat bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab, maupun konsekuensi hukum atas izin operasional unit kerjanya.
Implications of the Work From Anywhere Policy from the Perspective of Employment Law and Public Service: A Case Study of the Central Bengkulu Regency Government Muhammad Yogi Nofran; M. Azzah Rozanda; Fadel Jovinka; Iskandar Iskandar; Madinar Madinar
The Future of Education Journal Vol 5 No 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i2.1711

Abstract

The Work From Anywhere (WFA) policy established through the Circular Letter of the Regent of Bengkulu Tengah Number 000.8.3/0014/B.7/1/2026 introduces a flexible working arrangement for civil servants (ASN) within the Bengkulu Tengah Regency Government, stipulating that civil servants are required to work from office for three days per week while being permitted to work from any location for the remaining two days. This study examines two principal legal issues: first, the conformity of the WFA policy with the hierarchy of civil service regulations in Indonesia, and second, its implications for the fulfilment of public service obligations toward the community from the perspective of excellent public service principles. The research employs a normative legal method with statute and case study approaches. The findings indicate that although the Regent possesses attributed authority to establish internal personnel policies, the Circular Letter does not occupy a formal position within the statutory hierarchy, thus limiting its binding force to the internal scope of the agency. Furthermore, the three-day office work scheme carries a risk of reduced public service accessibility and responsiveness if not accompanied by adequate service substitution mechanisms. The study recommends strengthening the legal foundation through a Regent Regulation and establishing an integrated quality assurance system for public services during WFA implementation.