Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYANDANG DISABILITAS DAN UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Bintang Kharisma; Sofyantoro Sofyantoro
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v18i2.313

Abstract

Persons with disabilities constitute the highest minority group in the world. This number is expected to continue to increase from year to year in line with world population growth, natural disasters and other factors. The purpose of this study is to determine the relationship related to work creation which is not friendly to people with disabilities. The research method used is literature study with the main source, namely the law number 11 of 2020 concerning Job Creation. The result of this research is that the Job Creation Law does not actually support the fulfillment of the rights of persons with disabilities in getting proper accommodation in the world of work. The Job Creation Law does not include a 1% quota provision for private companies and 2% for BUMN / BUMD and Government / Local Government to employ persons with disabilities from all employees, which are currently listed in the Law on Persons with Disabilities.
Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Abstract

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.
PENYANDANG DISABILITAS DAN UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Bintang Kharisma; Sofyantoro Sofyantoro
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v18i2.313

Abstract

Persons with disabilities constitute the highest minority group in the world. This number is expected to continue to increase from year to year in line with world population growth, natural disasters and other factors. The purpose of this study is to determine the relationship related to work creation which is not friendly to people with disabilities. The research method used is literature study with the main source, namely the law number 11 of 2020 concerning Job Creation. The result of this research is that the Job Creation Law does not actually support the fulfillment of the rights of persons with disabilities in getting proper accommodation in the world of work. The Job Creation Law does not include a 1% quota provision for private companies and 2% for BUMN / BUMD and Government / Local Government to employ persons with disabilities from all employees, which are currently listed in the Law on Persons with Disabilities.
Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun Nizam Zakka Arrizal; Siska Diana Sari; Bintang Ulya Kharisma; Sulistya Eviningrum; Karuniawati Hasanah; Ida Widyawati; Sofyantoro Sofyantoro
Jurnal SOLMA Vol. 11 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v11i3.10707

Abstract

Background: Setiap pelaku usaha bisnis menempatkan kepentingan bisnis di prioritas utama. Masih ada beberapa aspek lain yang perlu difikir dan diikutsertakan diantaranya aspek hukum dan manajemen khususnya bagi pelaku usaha brem di wilayah Kabupaten Madiun. Tujuan kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan terkait Pengelolaan Bisnis dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong Metode: Pengabdian dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan yuridis-empiris. Hasil: Aspek hukum dan aspek manajemen sangat penting bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis UKM. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek. Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan. Aspek hukum pada UKM terkait bentuk badan usaha, perizinan, kekaryawanan atau SDM (sumber daya manusia), perjanjian/kontrak, pertanahan, jaminan kesehatan, permodalan dan kekayaan intelektual seperti merek sedangkan Aspek manajemen pada UKM terkait dengan keberadaan tata kelola perusahaan, struktur organisasi, bussiness plan, audit perusahaan, pemasaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban/laporan.